Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - PEMERINTAH mengeluarkan aturan upah buruh dipastikan naik minimal 10 persen setiap tahun. Dengan kebijakan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta untuk tidak ada lagi demo-demo terkait meminta kenaikan upah. Memang, selama ini, demo buruh menuntut kenaikan upah bisa tiga sampai empat kali setahun terjadi, terutama di Ibu Kota Jakarta. Akankah kebijakan ini benar-benar menenangkan para buruh hingga demo menuntut kenaikan upah tidak terjadi lagi?
Hampir dipastikan tidak serta-merta menenangkan. Sebab, tuntutan kenaikan upah tidak akan dilakukan jika diikuti keberhasian menjaga kestabilan ekonomi. Minimal 10 persen kenaikan upah itu tentu tidak akan cukup jika pada kondisi inflasi ditandai kenaikan harga-harga barang lebih dari sepuluh persen.
Keperluan hidup lainnya juga bisa menanjak naik. Misal listrik, gas, suku bunga dan lainnya. Apalagi kenaikan itu ditetapkan selalu terjadi di awal tahun yang biasanya keperluan hidup sudah terlanjur naik melebihi 10 persen.
Ketidakmampuan pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, menjaga distribusi barang agar tidak terjadi permainan, mengawasi kenaikan harga sewajarnya, bagi pengusaha yang taat aturan tentu akan bermain di angka minimal 10 persen itu. Tidak akan lebih, apalagi menyesuaikan inflasi. Sebab, jika menaikkan lebih dari itu akan menjadi beban berat perusahaan yang bisa-bisa berefek terhadap pengurangan tenaga kerja. Tapi bagi perusahaan yang tidak taat aturan (toh masih banyak yang begitu) kebijakan kenaikan minimal itu akan menjadi macam ompong. Sebab, sampai sekarang, pemerintah belum berhasil menertibkan pengusaha yang banyak memberi upah dibawah standar UMP. Pekerja lepas yang paling banyak mendapat perlakuan seperti itu.
Ada kesan, pemerintah terus mengiming-imingi rakyat dengan fatamorgana ketenangan seperti halnya kenaikan upah minimal. Sebab, sudah tiga paket kebijakan diumbar ke publik, tidak signifikan memberi efek ke perbaikan ekonomi. Perlambatan ekonomi masih saja terjadi. Kestabilan politik dan menangani bencana alam belum juga tuntas. Belum lagi kisruh partai politik yang elitenya selalu saja tersangkut korupsi. Dan, yang terpenting oleh rakyat, harga TBS sawit, karet tetap saja rendah sementara harga bahan pokok masih stabil di kenaikannya. Malah cenderung naik lagi sebab ada kerawanan pasokan dalam negeri.
Semestinya pemerintah fokus ke sektor rill usaha yang berafiliasi langsung dengan rakyat. Selain sawit, karet, nelayan dan petani harus kongkrit dibantu. Tidak berupa bantuan langsung semisal uang tunai, tapi membuat kebijakan, minimal yang membuat tetap bertahan hidup. Akar masalah kenapa harga komoditi perkebunan, perikanan tidak bernilai, di urai dan langsung dibuatkan skema penuntasannya. Jika memang diperlukan negara membeli hasil pertanian itu dengan harga tinggi alias disubsidi, lebih baik ketimbang memberi bantuan. Petani terpacu, kestabilan harga terjaga.
Pemerintah juga belum berhasil meyakinkan jajaran pemerintah daerah menggesa penggunaaan anggarannya. Ketakutan para pejabat publik dijerat hukun untuk menggunakan anggaran masih massif di seluruh daerah. Efek ini cukup besar dalam menstagnasikan pergerakan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang selama ini bergantung pada kegiatan anggaran daerah masih megap-megap hidupnya. Berapa banyak pekerja yang bergantung di perusahaan itu. Hitung jumlah keluarganya dan perputaran uang APBD yang tidak terjadi di masyarakat. Jadi, disimpulkan, jika rangkaian persoalan ekonomi, politik, bencana, korupsi samlai kecemasan pejabat ini tidak sesegeranya diatasi, maka kesan kebijakan kenaikan upah 10 persen yang kini nyentrik diumbar itu makin kentara, fatamorgana ketenangan sesaat yang bisa jadi bumerang.***
Hampir dipastikan tidak serta-merta menenangkan. Sebab, tuntutan kenaikan upah tidak akan dilakukan jika diikuti keberhasian menjaga kestabilan ekonomi. Minimal 10 persen kenaikan upah itu tentu tidak akan cukup jika pada kondisi inflasi ditandai kenaikan harga-harga barang lebih dari sepuluh persen.
Keperluan hidup lainnya juga bisa menanjak naik. Misal listrik, gas, suku bunga dan lainnya. Apalagi kenaikan itu ditetapkan selalu terjadi di awal tahun yang biasanya keperluan hidup sudah terlanjur naik melebihi 10 persen.
Ketidakmampuan pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, menjaga distribusi barang agar tidak terjadi permainan, mengawasi kenaikan harga sewajarnya, bagi pengusaha yang taat aturan tentu akan bermain di angka minimal 10 persen itu. Tidak akan lebih, apalagi menyesuaikan inflasi. Sebab, jika menaikkan lebih dari itu akan menjadi beban berat perusahaan yang bisa-bisa berefek terhadap pengurangan tenaga kerja. Tapi bagi perusahaan yang tidak taat aturan (toh masih banyak yang begitu) kebijakan kenaikan minimal itu akan menjadi macam ompong. Sebab, sampai sekarang, pemerintah belum berhasil menertibkan pengusaha yang banyak memberi upah dibawah standar UMP. Pekerja lepas yang paling banyak mendapat perlakuan seperti itu.
Ada kesan, pemerintah terus mengiming-imingi rakyat dengan fatamorgana ketenangan seperti halnya kenaikan upah minimal. Sebab, sudah tiga paket kebijakan diumbar ke publik, tidak signifikan memberi efek ke perbaikan ekonomi. Perlambatan ekonomi masih saja terjadi. Kestabilan politik dan menangani bencana alam belum juga tuntas. Belum lagi kisruh partai politik yang elitenya selalu saja tersangkut korupsi. Dan, yang terpenting oleh rakyat, harga TBS sawit, karet tetap saja rendah sementara harga bahan pokok masih stabil di kenaikannya. Malah cenderung naik lagi sebab ada kerawanan pasokan dalam negeri.
Semestinya pemerintah fokus ke sektor rill usaha yang berafiliasi langsung dengan rakyat. Selain sawit, karet, nelayan dan petani harus kongkrit dibantu. Tidak berupa bantuan langsung semisal uang tunai, tapi membuat kebijakan, minimal yang membuat tetap bertahan hidup. Akar masalah kenapa harga komoditi perkebunan, perikanan tidak bernilai, di urai dan langsung dibuatkan skema penuntasannya. Jika memang diperlukan negara membeli hasil pertanian itu dengan harga tinggi alias disubsidi, lebih baik ketimbang memberi bantuan. Petani terpacu, kestabilan harga terjaga.
Pemerintah juga belum berhasil meyakinkan jajaran pemerintah daerah menggesa penggunaaan anggarannya. Ketakutan para pejabat publik dijerat hukun untuk menggunakan anggaran masih massif di seluruh daerah. Efek ini cukup besar dalam menstagnasikan pergerakan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang selama ini bergantung pada kegiatan anggaran daerah masih megap-megap hidupnya. Berapa banyak pekerja yang bergantung di perusahaan itu. Hitung jumlah keluarganya dan perputaran uang APBD yang tidak terjadi di masyarakat. Jadi, disimpulkan, jika rangkaian persoalan ekonomi, politik, bencana, korupsi samlai kecemasan pejabat ini tidak sesegeranya diatasi, maka kesan kebijakan kenaikan upah 10 persen yang kini nyentrik diumbar itu makin kentara, fatamorgana ketenangan sesaat yang bisa jadi bumerang.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

