Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kita Terus Dicemari, Hukum Berat Pelakunya!

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - DIBANTU  Internasional, Asap Tak Hilang. Itulah judul berita utama di koran Riau Pos edisi Sabtu (17/10). Ya, upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang menimbulkan kabut asap berketerusan dan membahayakan, akhirnya melibatkan personel mancanegara.

Lima negara,yakni Singapura, Malaysia, Cina, Australia dan Rusia mengirimkan sejumlah pesawat yang mampu menerbangkan ribuan liter air untuk dicurahkan di sumber kebakaran. Namun, bantuan asing yang diharap membantu upaya maksimal yang sudah dilakukan seluruh tim dalam negeri yang sudah bertungkus-lumus berbulan-bulan, belum memberi hasil seperti diharapkan. Kabut asap dengan level sangat berbahaya masih saja muncul dan mengancam.

Berlarutnya bencana kabut-asap kali ini, serta sulit dan mahalnya upaya penanggulangannya, termasuk mahalnya harga kerugian yang harus dibayar, semestinya kita sikapi super serius. Tak bisa lagi ini didiamkan, terutama ketika nanti kabut-asap sudah teratasi. Kita semua harus terus mengawal bagaimana tindakan hukum yang kerap didengungkan bakal diterapkan terhadap siapa pun yangterlibat, benar-benar terlaksana.

Harus bisa diungkap  pihak yang tertuding dan tersangkut persoalan yang memicu munculnya kabut asap ini, seperti pejabat yang mendapat suap dalam jumlah besar dari perusahaan perkebunan yang memerlukan izin usaha, seperti disitir Herry Purnomo, peneliti lembaga Center for International Forestry Research (CIFOR), yang bahkan menemukan bahwa lahan kerap dibakar demi mengklaim kepemilikan. Artinya, ada yang mendapat untung besar dari kebakaran ini.

Juga masalah izin, seperti dilaporkan Greenpeace, di mana  penggunaan lahan yang tumpang tindih sehingga sulit untuk mengetahui secara persis letak lahan konsesi satu perusahaan dengan yang lain. Akibatnya, batas-batas hutan lindung menjadi tidak jelas. Artinya, jika ingin menghentikan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah harus menerbitkan peta konsesi.

Intinya lagi, pemerintah perlu lebih tegas menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terbukti disengaja, harus diproses hukum.Internasionalisasi penanganan asap ini harus jadi  momentum penegakan hukum serius terhadap pelaku, korporasi sekali pun, yang  telah mencemarkan tidak hanya udara, juga nama baik Indonesia. Kita harus tegas: hukum berat mereka yang terlibat!***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer