Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berdemokrasi dalam Pilkada Serentak

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Pada 9 Desember 2015 Provinsi Riau melaksanakan pilkada serentak yang meliputi sembilan kabupaten/kota.  Enam di antaranya incumbent kembali ikut bertarung yaitu di Kabupaten Bengkalis, Inhu, Pelalawan, Siak, Rohil dan Kepulauan Meranti. Tiga daerah lainnya yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rohul dan Kuansing tampil kandidat baru, di antaranya ada yang pernah menjabat jabatan wakil bupati /kota.

Pilkada serentak menarik untuk disimak dan dicermati karena baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia plus Riau. Hasilnya dapat dijadikan tolok ukur objektivitas maupun kedewasaan berdemokrasi ataupun besar kemungkinan hasilnya masih dipengaruhi oleh faktor ekstern yang melemahkan hakikat tujuan berdemokrasi.

Pola pikir konstituen dalam menentukan hak pilihnya didominasi dan termotivasi oleh faktor money politic, faktor latar belakang sara, serta fitnah-fitnah yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan rakyat Riau sudah banyak memetik pengalaman serta belajar dari dua priode pilkada langsung dilaksanakan. Selama 10 tahun rakyat memilih langsung pemimpinnya yaitu pemimpin yang membawa perubahan dalam hidupnya, pemimpin yang dipilih setiap lima tahun sekali, maka rakyat tentu dapat menilai dan mengamati berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh para pemimpin, ada rasa kecewa terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan rasa keberuntungan dari keberhasilan yang dialami rakyat.

Beberapa kriteria sebagai tolok ukur objektivitas dan kedewasaan berdemokrasi yang dicerna dari fenomena dan pengalaman masa lalu dua priode pilkada langsung dilaksanakan yaitu: Pertama, prosentase golput pada dua dekade pilkada langsung yang telah dilaksanakan mencapai angka 30-40 persen akan berkurang seiring dengan keyakinan rakyat terhadap calon bupati/wakil bupati yang diusung oleh parpol pendukung diduga suara golput didominasi oleh generasi muda, pemilih intelektual dan pemilih pemula. Suara golput akan terjual dan dimenangkan oleh suara pemilih tradisional yang dalam menentukan pilihannya sangat lemah memperhitungkan figur berkualitas. Golput tidak menentukan dan tidak menjadi persyaratan batalnya pelaksanaan pilkada.

    Kedua, budaya money politic tidak lagi dominan memotivasi dan menjadi idola konstituen dalam menentukan pilihannya. Calon incumbent maupun calon kandidat baru yang berpredikat miliader akan kalah bertarung dengan calon yang dekat di hati rakyat, yang dipercaya rakyat jadi pemimpin masa depan mereka. Money politic hanya senang, kenyang, menang sesaat, lima tahun berikutnya perubahan yang diharapkan hanyalah perubahan mengutamakan kepentingan kelompok tim relawan/tim sukses dan menghitung secara matematika untung rugi dana yang sudah dikeluarkan selama pilkada berlangsung maka terabaikanlah janji-janji yang tertuang dalam kampanye, spanduk, baliho, stiker, berisikan membujuk rakyat dan akan memperhatikan jeritan si miskin. Budaya money politic tidak mendidik maysarakat dewasa dalam berdemokrasi justru memupuk subur kemunafikan, kebohongan, penipuan, karena uang diambil tapi pilihan belum tentu diberikan kepada sipemberi uang.

    Ketiga, calon incumbent yang terpilih adalah bupati yang selama ini sudah teruji mampu menjalankan fungsinya sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator kemasyarakatan, bukan Bupati administrator sawit, karet, selebriti (popularitas) dan administrator rukun tetangga. Rakyat memilihnya tidak dilatarbelakangi pertimbangan sara, kinerjanya telah dinilai oleh masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin yang berdomisili di desa. Income perkapita masyarakat miskin meningkat, pengangguran berkurang, sarana dan prasarana desa jadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan yang dilaksanakannya. Calon bupati yang menjadi rival calon incumbent dimaksud akan terguling, apalagi bupati punya rekam jejak yang tak sehat sebagai kepala rumah tangga, pengalaman politik maupun sebagai tokoh masyarakat berada di lingkungannya. Rakyat tahu bahwa calon bupati yang belum berpengalaman memerlukan waktu belajar yang panjang untuk mengetahui lika-liku tugas dan tanggung jawab birokrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bupati dambaan rakyat adalah bupati yang mengubah kaca menjadi intan, laut dan hutan belantara menjadi taman firdaus. Bukan bupati yang menghambur-hamburkan dana APBD membangun proyek-proyek besar tanpa dan study kelayakan, sehingga proyek yang dibangun tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat miskin yang berdomisili di desa. Proyek-proyek besar yang dibangun justru mubazir dan belum mendesak menjadi keperluan hidup masyarakat. Mulitiplier effect proyek-proyek besar yang dibangun belum mampu membentuk network ekonomi perdagangan masyarakat desa. Proyek-proyek besar malahan menjadi monumen kebodohan dan chauvinism bagi generasi hari ini.

Tanggal 9 Desember 2015 kita ramaikan TPS dengan niat terpatri untuk memilih bupati/wakil bupati, wali kota/wakil walikota. Pilihlah pemimpin yang menurut Anda itu yang terbaik. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer