Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Walt Whitman Rostow pada tahun 1960 menulis artikel The Stages of Economic Growth yang lebih dikenal dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi yang kemudian dianut oleh banyak negara di dunia dalam implementasi pembangunan. Teori ini memisahkan secara tegas perbedaan antara ekonomi tradisonal dan ekonomi modern. Negara yang masih mengandalkan ekonomi atau sektor tradisional disebut dengan negara yang kurang berkembang atau less economic developed.
Terminologi ini memicu semangat pembangunan di setiap negara untuk memacu pembangunan menjadi negara-negara yang mengandalkan sektor modern dan industrialisasi more economic developed. Konsekwensinya adalah kebijakan pembangunan diupayakan untuk menggeser sektor tradisional menjadi sektor modern dengan memasukkan berbagai bentuk investasi di segala bidang.
Pemikiran pembangunan yang unilinear dan universal dimaknai dengan pelaksanaan proses transformasi pembangunan suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang multidimensional. Tandanya tidak hanya terjadi pada perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja, tetapi juga ditandai oleh kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, komposisi masyarakat nonpertanian makin besar, dan gambaran wilayah berbasis perkotaan.
Apa yang terjadi di Riau? Catatan statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau pada level 5-7 persen setiap tahunnya. Tiga sektor utama pembangun struktur perekonomian Riau pada tahun 2014 adalah pertambangan dan penggalian dengan share 39,51 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan share 20,87 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share 19,68 persen. Artinya tiga sektor utama ini menyumbang sebesar ini merupakan aktvitas ekonomi dengan penggunaan modal yang lebih banyak atau capital intensive dan bahkan menguasai sebahagian besar lahan sebagai sumber daya utama ekonomi daerah ini. Statistik Kementerian Pertanian mencatat terdapat sebanyak 2,1 juta hektare areal kelapa sawit di Riau. Kemudian catatan peruntukan kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan TGHK diperoleh 1,6 juta hektare untuk hutan produksi terbatas yang merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Penguasaan lahan lainnya yang cukup besar adalah konsesi pertambangan minyak. Dengan demikian, maka pengusaan sumber daya lahan di Riau untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI mencapai 42 persen lebih dari wilayah daratan negeri ini, dan akan mendekati separuh daratan negeri ini dalam cengkeraman kaum kapitalis melalui izin konsensi hak guna usaha atau capitalize of land.
Kondisi penguasaan sumber daya lahan ini telah dibanggakan sebagai sebuah prestasi dalam pembangunan ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahun hingga 7 persen lebih dengan peringkat 14 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Jika kita penganut Rostow dalam pembangunan ini maka menjadi benarlah apa yang terjadi di negeri ini, karena telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang terus menaik setiap tahunnya. Secara makro, kondisi perekonomian ini sangat baik dan dapat dikatakan bahwa implementasi teori Rostow tersebut berhasil menjadikan Riau sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang baik di Indonesia.
Apalagi catatan statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 77,46 dan menempati pertingkat nomor dua tertinggi di Indonesia. Suatu prestasi pembangunan yang baik. Namun, menelisik sisi lain dari catatan statistik menunjukkan bahwa Gini Ratio di Riau sebesar 0,37 atau berada pada posisi 15 terkecil di Indonesia, atau berada pada peringkat sedang. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan IPM yang rendah, selayaknya menjadikan masyarakat sejahtera, namun Indeks Gini yang berada pada posisi sedang menggambarkan adanya kemampuan masyarakat untuk menangkap kesempatan dan peluang usaha yang berbeda-beda untuk memperoleh pendapatan.
Statistik mencatat bahwa tingkat pengguran terbuka di Riau mencapai 6,56 persen dan 63,31 persen tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014. Siapa yang terserap dalam lapangan kerja dan yang menikmati kesempatan berusaha tersebut. Pada Sensus Penduduk 2010 pertumbuhan penduduk Riau tercatat 3,58 persen jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk nasional yang hanya pada level 1,49 persen. Tingkat migrasi masuk menjadi salah satu pemicu tingginya pertumbuhan penduduk di Riau. Kompetisi merebut peluang dan kesempatan kerja dan berusaha semakin ketat.
Sementara penguasaan lahan telah dicengkram oleh para kapitalis. Kompetensi tenaga kerja akan semakin ketat karena tingkat pendidikan penduduk di Riau masih terkategori rendah, yaitu tamat DI/DII/DIII sebesar 2,09 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2,76 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,18 persen. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah siapa sesungguhnya yang menikmati pembangunan ekonomi Riau ini, dan siapa sesungguhnya yang menikmati externalitas negative pembangunan ekonomi daerah ini?
Saat ini, semua rakyat di Riau ini sedang tidak menikmati udara segar. Derita kabut asap di Riau telah berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau. Pembatalan penerbangan dari bandara Pekanbaru, anak-anak sekolah libur, aktivitas ekonomi di luaran menurun, dan derita penyakit inpeksi salura pernafasan meningkat sangat tajam. Semua itu karena kualitas udara di Riau dalam level berbahaya untuk waktu yang cukup lama. Gambaran ini adalah dampak langsung yang dialami oleh masyarakat di negeri ini. Sebuah fenomena dampak negatif langsung yang dirasakan di saat bencana itu datang.
Dampak lain yang mesti menjadi perhatian adalah, lemahnya struktur ekonomi yang dalam jangka panjang akam mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Capitalize of Land telah menggeser struktur pertanian di negeri ini, sehingga secara berlahan bahwa rakyat kecil atau petani kecil semakin tidak memiliki tempat dalam struktur pertanian Riau. Catatan statistik Sensus Pertanian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran usaha pertanian dari usaha rumah tangga menjadi usaha pertanian berbadan hukum (pengusaha pertanian) selama periode 2003-2013. Jumlah usaha pertanian yang dikuasi oleh rumah tangga pada subsektor kehutanan menurun sebesar 55 persen, subsektor tanaman pangan menurun sebesar 30 persen, dan subsektor hortikultura menurun sebesar 52 persen. Sementara itu, perusahaan perkebunan meningkat sebesar 78 persen. Implikasi yang terlihat secara jelas bahwa posisi rakyat semakin terpinggirkan dalam struktur pertanian di Riau.
Bukti lain terpinggirkannya rakyat dalam struktur pertanian Riau adalah luas areal komoditas karet dan kelapa dalam yang merupakan komoditi tradisional daerah ini tidak mengalami perkembangan, bahkan menunjukkan tren yang terus menurun dengan kualitas tanaman yang semakin buruk. Tidak ada keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi ini, sehingga menjadikan petani kelapa dan karet semakin miskin, karena produktivitasnya semakin menurun dan nilai produksi (pendapatan) yang semakin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga petani tersebut.
Hidup dalam selimut asap dengan pedapatan semakin menurun, menjadikan rakyat semakin terpuruk dalam derita cengkeraman para kapitalis negeri ini. Kesinambungan penguasaan lahan oleh para kapitas dan pengabaian pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadikan rakyat semakin terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah lupa apa kata Rostow, kapasitas pemerintahan dan kepemimpinan diperlukan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi tersebut agar mampu menekan dampak negatif bagi rakyat. Artinya, derita rakyat dalam cengkeraman kapitalis akan terhindar jika kita memiliki pemerintahan yang kuat dan memiliki pemimpim yang mempunyai sifat melindungi rakyatnya.***
Terminologi ini memicu semangat pembangunan di setiap negara untuk memacu pembangunan menjadi negara-negara yang mengandalkan sektor modern dan industrialisasi more economic developed. Konsekwensinya adalah kebijakan pembangunan diupayakan untuk menggeser sektor tradisional menjadi sektor modern dengan memasukkan berbagai bentuk investasi di segala bidang.
Pemikiran pembangunan yang unilinear dan universal dimaknai dengan pelaksanaan proses transformasi pembangunan suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang multidimensional. Tandanya tidak hanya terjadi pada perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja, tetapi juga ditandai oleh kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, komposisi masyarakat nonpertanian makin besar, dan gambaran wilayah berbasis perkotaan.
Apa yang terjadi di Riau? Catatan statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau pada level 5-7 persen setiap tahunnya. Tiga sektor utama pembangun struktur perekonomian Riau pada tahun 2014 adalah pertambangan dan penggalian dengan share 39,51 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan share 20,87 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share 19,68 persen. Artinya tiga sektor utama ini menyumbang sebesar ini merupakan aktvitas ekonomi dengan penggunaan modal yang lebih banyak atau capital intensive dan bahkan menguasai sebahagian besar lahan sebagai sumber daya utama ekonomi daerah ini. Statistik Kementerian Pertanian mencatat terdapat sebanyak 2,1 juta hektare areal kelapa sawit di Riau. Kemudian catatan peruntukan kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan TGHK diperoleh 1,6 juta hektare untuk hutan produksi terbatas yang merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Penguasaan lahan lainnya yang cukup besar adalah konsesi pertambangan minyak. Dengan demikian, maka pengusaan sumber daya lahan di Riau untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI mencapai 42 persen lebih dari wilayah daratan negeri ini, dan akan mendekati separuh daratan negeri ini dalam cengkeraman kaum kapitalis melalui izin konsensi hak guna usaha atau capitalize of land.
Kondisi penguasaan sumber daya lahan ini telah dibanggakan sebagai sebuah prestasi dalam pembangunan ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahun hingga 7 persen lebih dengan peringkat 14 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Jika kita penganut Rostow dalam pembangunan ini maka menjadi benarlah apa yang terjadi di negeri ini, karena telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang terus menaik setiap tahunnya. Secara makro, kondisi perekonomian ini sangat baik dan dapat dikatakan bahwa implementasi teori Rostow tersebut berhasil menjadikan Riau sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang baik di Indonesia.
Apalagi catatan statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 77,46 dan menempati pertingkat nomor dua tertinggi di Indonesia. Suatu prestasi pembangunan yang baik. Namun, menelisik sisi lain dari catatan statistik menunjukkan bahwa Gini Ratio di Riau sebesar 0,37 atau berada pada posisi 15 terkecil di Indonesia, atau berada pada peringkat sedang. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan IPM yang rendah, selayaknya menjadikan masyarakat sejahtera, namun Indeks Gini yang berada pada posisi sedang menggambarkan adanya kemampuan masyarakat untuk menangkap kesempatan dan peluang usaha yang berbeda-beda untuk memperoleh pendapatan.
Statistik mencatat bahwa tingkat pengguran terbuka di Riau mencapai 6,56 persen dan 63,31 persen tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014. Siapa yang terserap dalam lapangan kerja dan yang menikmati kesempatan berusaha tersebut. Pada Sensus Penduduk 2010 pertumbuhan penduduk Riau tercatat 3,58 persen jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk nasional yang hanya pada level 1,49 persen. Tingkat migrasi masuk menjadi salah satu pemicu tingginya pertumbuhan penduduk di Riau. Kompetisi merebut peluang dan kesempatan kerja dan berusaha semakin ketat.
Sementara penguasaan lahan telah dicengkram oleh para kapitalis. Kompetensi tenaga kerja akan semakin ketat karena tingkat pendidikan penduduk di Riau masih terkategori rendah, yaitu tamat DI/DII/DIII sebesar 2,09 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2,76 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,18 persen. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah siapa sesungguhnya yang menikmati pembangunan ekonomi Riau ini, dan siapa sesungguhnya yang menikmati externalitas negative pembangunan ekonomi daerah ini?
Saat ini, semua rakyat di Riau ini sedang tidak menikmati udara segar. Derita kabut asap di Riau telah berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau. Pembatalan penerbangan dari bandara Pekanbaru, anak-anak sekolah libur, aktivitas ekonomi di luaran menurun, dan derita penyakit inpeksi salura pernafasan meningkat sangat tajam. Semua itu karena kualitas udara di Riau dalam level berbahaya untuk waktu yang cukup lama. Gambaran ini adalah dampak langsung yang dialami oleh masyarakat di negeri ini. Sebuah fenomena dampak negatif langsung yang dirasakan di saat bencana itu datang.
Dampak lain yang mesti menjadi perhatian adalah, lemahnya struktur ekonomi yang dalam jangka panjang akam mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Capitalize of Land telah menggeser struktur pertanian di negeri ini, sehingga secara berlahan bahwa rakyat kecil atau petani kecil semakin tidak memiliki tempat dalam struktur pertanian Riau. Catatan statistik Sensus Pertanian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran usaha pertanian dari usaha rumah tangga menjadi usaha pertanian berbadan hukum (pengusaha pertanian) selama periode 2003-2013. Jumlah usaha pertanian yang dikuasi oleh rumah tangga pada subsektor kehutanan menurun sebesar 55 persen, subsektor tanaman pangan menurun sebesar 30 persen, dan subsektor hortikultura menurun sebesar 52 persen. Sementara itu, perusahaan perkebunan meningkat sebesar 78 persen. Implikasi yang terlihat secara jelas bahwa posisi rakyat semakin terpinggirkan dalam struktur pertanian di Riau.
Bukti lain terpinggirkannya rakyat dalam struktur pertanian Riau adalah luas areal komoditas karet dan kelapa dalam yang merupakan komoditi tradisional daerah ini tidak mengalami perkembangan, bahkan menunjukkan tren yang terus menurun dengan kualitas tanaman yang semakin buruk. Tidak ada keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan komoditi ini, sehingga menjadikan petani kelapa dan karet semakin miskin, karena produktivitasnya semakin menurun dan nilai produksi (pendapatan) yang semakin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga petani tersebut.
Hidup dalam selimut asap dengan pedapatan semakin menurun, menjadikan rakyat semakin terpuruk dalam derita cengkeraman para kapitalis negeri ini. Kesinambungan penguasaan lahan oleh para kapitas dan pengabaian pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadikan rakyat semakin terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah lupa apa kata Rostow, kapasitas pemerintahan dan kepemimpinan diperlukan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi tersebut agar mampu menekan dampak negatif bagi rakyat. Artinya, derita rakyat dalam cengkeraman kapitalis akan terhindar jika kita memiliki pemerintahan yang kuat dan memiliki pemimpim yang mempunyai sifat melindungi rakyatnya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

