Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam suatu negara, mengingat anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
Keseriusan negara dalam penanganan masalah anak, salah satunya terlihat dari Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, dibentuknya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dilanjutkannya dengan disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan diratifikasinya Konvensi Hak anak oleh Indonesia maka ada beberapa hak yang melekat pada anak. Yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Maka semua hak-hak anak ini yang akan menjamin pelaksanaannya untuk pemenuhan hak-hak tersebut, adalah pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Selanjutnya pembahasan akan mengerucut tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai salah satu hak azasi anak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi. Pendidikan merupakan salah satu dasar bagi anak sebagai golden ticket untuk tumbuh dan berkembang juga berpartisipasi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional maka setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang sama, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 32 disebutkan bahwa: “Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan bagi para peserta didik yang memilki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial”. Ketetapan dalam Undang-Undang No 20/2003 tersebut sangat memiliki makna yg kuat bagi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi anak. Dalam Pasal 2 Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, begitu juga dalam pasal 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Sangat jelas dan terang benderang semua yang menyangkut tentang aturan yang dibungkus dengan baik ke dalam Perundang-Undangan tentang masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus termasuk masalah pembiayaannya. Dalam masyarakat yang tingkat integrasi dengan sistem hukumnya tinggi maka akan memiliki pengetahuan hukum yang relatif baik, merasa bahwa hukum itu adaA dan mewakili kepentingan mereka, dan percaya bahwa sistem itu dapat dijadikan sandaran untuk mencapai keperluan akan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan.
Lalu apa poin dari semua ini? saya menggarisbawahi tentang “pendidikan khusus”, setelah beberapa lama menjalani dan turun langsung sebagai bagian dari pelaku pendidikan khusus di Provinsi Riau, maka hukum belum ada dan belum bisa mewakili semua kepentingan yang bersinggungan dengan pendidikan khusus, apalagi untuk bisa dijadikan sandaran dalam mencapai tujuan dan mendapatkan kepastian hukum, kecuali yang sudah dipilih dan dirasa bisa mewakili pemerintah dalam menikmati perlindungan hukum tersebut. Kenyataannya adalah: penyelenggara pendidikan khusus, sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusi), klinik-klinik terapi dan pusat layanan tumbuh kembang adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus belajar dan sedang berjuang untuk meningkatkan kemampuan mereka yang mengalami hambatan, selain sekolah luar biasa yang dibina oleh pemerintah selama ini. Jumlahnya semakin banyak dan berkembang dari tahun ke tahun, demikian juga jumlah anak yang dilayani. Jika dibandingkan perkembangan jumlah SLB dengan perkembangan jumlah sekolah khusus, klinik terapi, sekolah inklusi dan pusat layanan tumbuh kembang di Provinsi Riau maka akan mudah dilihat bahwa kedua-duanya sama-sama bertambah jumlahnya karena anak berkebutuhan khusus juga semakin banyak untuk dilayani kebutuhannya.
Lalu apa kaitannya dengan rasa keadilan yang menjadi judul tulisan ini? sebelum menjelaskan hal ini, sebagai orangtua anak berkebutuhan khusus kami menyambut gembira pemerintah telah mengurus dengan baik dan menganggarkan dana yang cukup besar bagi anak-anak yang belajar di SLB selama ini, dan ini harus dipertahankan. Tapi bagaimana dengan sekolah anak berkebutuhan khusus selain SLB yang jelas-jelas memiliki tujuan dan kegiatan yang sama dengan SLB, yaitu: sama-sama melayani anak berkebutuhan khusus dan sama-sama memiliki cita-cita agar anak berkebutuhan khusus bisa mandiri dan bahagia sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Apakah perlakuan pemerintahan dalam hal ini sudah sama? jelas disebutkan di dalam UU bahwa tidak ada yang dipilih atau hanya golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan haknya, karena di mata hukum semua adalah sama. Bahwa semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan sama oleh negara sebagai pemegang amanat UU.
Sebagai masukan kepada pengemban amanat UU, jika mengadakan kegiatan yang menyangkut anak berkebutuhan khusus maka sebaiknya melibatkan semua anak berkebutuhan khusus lainnya tanpa terkecuali, dan memberikan perhatian juga kepada mereka yang tidak memilih belajar di SLB, berikan perhatian dan pembinaan juga pada Institusi dan guru-gurunya sebagaimana SLB diperlakukan selama ini. Hal ini sangat sensitif karena menyangkut rasa keadilan dan sangat menyentuh nurani kemanusiaan, hal ini tidak berorientasi pada rasa cemburu dengan SLB karena yang kami lakukan sama yaitu menolong anak-anak ahli surga. Bagaimana rasanya melihat sekelompok anak berkebutuhan khusus diurus dengan baik oleh pemerintah berikut dengan sekolah dan guru-gurunya, sementara yang lainnya hanya sebagai penonton saja, di sinilah rasa keadilan itu terusik.
Sebagai penutup dari tulisan ini, maka jangan sampai ada perlakuan yang bersifat diskriminatif di negeri yang tertata dengan keadilan ini, sementara semua payung hukumnya sudah jelas dan terang benderang. Bekerjasamalah untuk Indonesia yang lebih baik.***
Keseriusan negara dalam penanganan masalah anak, salah satunya terlihat dari Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, dibentuknya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dilanjutkannya dengan disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan diratifikasinya Konvensi Hak anak oleh Indonesia maka ada beberapa hak yang melekat pada anak. Yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Maka semua hak-hak anak ini yang akan menjamin pelaksanaannya untuk pemenuhan hak-hak tersebut, adalah pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Selanjutnya pembahasan akan mengerucut tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai salah satu hak azasi anak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi. Pendidikan merupakan salah satu dasar bagi anak sebagai golden ticket untuk tumbuh dan berkembang juga berpartisipasi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional maka setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang sama, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 32 disebutkan bahwa: “Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan bagi para peserta didik yang memilki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial”. Ketetapan dalam Undang-Undang No 20/2003 tersebut sangat memiliki makna yg kuat bagi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi anak. Dalam Pasal 2 Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, begitu juga dalam pasal 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Sangat jelas dan terang benderang semua yang menyangkut tentang aturan yang dibungkus dengan baik ke dalam Perundang-Undangan tentang masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus termasuk masalah pembiayaannya. Dalam masyarakat yang tingkat integrasi dengan sistem hukumnya tinggi maka akan memiliki pengetahuan hukum yang relatif baik, merasa bahwa hukum itu adaA dan mewakili kepentingan mereka, dan percaya bahwa sistem itu dapat dijadikan sandaran untuk mencapai keperluan akan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan.
Lalu apa poin dari semua ini? saya menggarisbawahi tentang “pendidikan khusus”, setelah beberapa lama menjalani dan turun langsung sebagai bagian dari pelaku pendidikan khusus di Provinsi Riau, maka hukum belum ada dan belum bisa mewakili semua kepentingan yang bersinggungan dengan pendidikan khusus, apalagi untuk bisa dijadikan sandaran dalam mencapai tujuan dan mendapatkan kepastian hukum, kecuali yang sudah dipilih dan dirasa bisa mewakili pemerintah dalam menikmati perlindungan hukum tersebut. Kenyataannya adalah: penyelenggara pendidikan khusus, sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusi), klinik-klinik terapi dan pusat layanan tumbuh kembang adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus belajar dan sedang berjuang untuk meningkatkan kemampuan mereka yang mengalami hambatan, selain sekolah luar biasa yang dibina oleh pemerintah selama ini. Jumlahnya semakin banyak dan berkembang dari tahun ke tahun, demikian juga jumlah anak yang dilayani. Jika dibandingkan perkembangan jumlah SLB dengan perkembangan jumlah sekolah khusus, klinik terapi, sekolah inklusi dan pusat layanan tumbuh kembang di Provinsi Riau maka akan mudah dilihat bahwa kedua-duanya sama-sama bertambah jumlahnya karena anak berkebutuhan khusus juga semakin banyak untuk dilayani kebutuhannya.
Lalu apa kaitannya dengan rasa keadilan yang menjadi judul tulisan ini? sebelum menjelaskan hal ini, sebagai orangtua anak berkebutuhan khusus kami menyambut gembira pemerintah telah mengurus dengan baik dan menganggarkan dana yang cukup besar bagi anak-anak yang belajar di SLB selama ini, dan ini harus dipertahankan. Tapi bagaimana dengan sekolah anak berkebutuhan khusus selain SLB yang jelas-jelas memiliki tujuan dan kegiatan yang sama dengan SLB, yaitu: sama-sama melayani anak berkebutuhan khusus dan sama-sama memiliki cita-cita agar anak berkebutuhan khusus bisa mandiri dan bahagia sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Apakah perlakuan pemerintahan dalam hal ini sudah sama? jelas disebutkan di dalam UU bahwa tidak ada yang dipilih atau hanya golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan haknya, karena di mata hukum semua adalah sama. Bahwa semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan sama oleh negara sebagai pemegang amanat UU.
Sebagai masukan kepada pengemban amanat UU, jika mengadakan kegiatan yang menyangkut anak berkebutuhan khusus maka sebaiknya melibatkan semua anak berkebutuhan khusus lainnya tanpa terkecuali, dan memberikan perhatian juga kepada mereka yang tidak memilih belajar di SLB, berikan perhatian dan pembinaan juga pada Institusi dan guru-gurunya sebagaimana SLB diperlakukan selama ini. Hal ini sangat sensitif karena menyangkut rasa keadilan dan sangat menyentuh nurani kemanusiaan, hal ini tidak berorientasi pada rasa cemburu dengan SLB karena yang kami lakukan sama yaitu menolong anak-anak ahli surga. Bagaimana rasanya melihat sekelompok anak berkebutuhan khusus diurus dengan baik oleh pemerintah berikut dengan sekolah dan guru-gurunya, sementara yang lainnya hanya sebagai penonton saja, di sinilah rasa keadilan itu terusik.
Sebagai penutup dari tulisan ini, maka jangan sampai ada perlakuan yang bersifat diskriminatif di negeri yang tertata dengan keadilan ini, sementara semua payung hukumnya sudah jelas dan terang benderang. Bekerjasamalah untuk Indonesia yang lebih baik.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

