Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parkir Mahal dan Kemacetan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - BEBERAPA hari lalu Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru mengesahkan Perda Kenaikan tarif parkir yang memantik kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena dinilai terlalu mahal dan memberatkan terlebih dalam situasi perekonomian yang terkesan lesu. Perda tersebut dinilai beberapa pihak belum saatnya diberlakukan terlebih kenaikannya yang signifikan tersebut.

Perda kenaikan parkir yang disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di Kota Pekanbaru yang semakin hari semakin terasa padat ini.

Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa Kota Pekanbaru yang dulunya kota kecil dalam beberapa dekade terakhir ini beranjak menjadi kota besar sehingga semakin hari semakin padat penduduk dengan mobilitas yang semakin kompleks sehingga mengakibatkan menumpuknya arus lalu lintas di beberapa ruas jalan terutama di pusat-pusat bisnis, perkantoraan atau pusat perbelanjaan sehingga  terjadi banyak kemacetan di ruas-ruas jalan tersebut. Kemacetan itu lebih terasa ketika jam-jam sibuk seperti jam pada saat berangkat kerja, jam istirahat siang dan jam pada saat pulang kerja. Persoalannya adalah apakah dengan Perda kenaikan parkir itu kemudian bisa mengurai kemacetan?

Perda kenaikan parkir itu sendiri mengatur tempat-tempat parkir menjadi 4 zona yaitu zona I berada di jalan nasional dan sejenisnya (jalur rawan macet) dengan tarif parkir roda 4 dipungut Rp8 ribu, dan roda dua dipungut biaya parkir sebesar Rp4 ribu. Untuk Zona II berada di jalan provinsi di mana tarif pada Zona II ini adalah roda 4 dipungut sebesar Rp5 ribu dan roda 2 dipungut Rp3 ribu. Sementara itu untuk Zona III yaitu berada di jalan kota atau lokal di mana pada zona ini untuk roda 4 dipungut Rp2 ribu, roda 2 dipungut Rp1 ribu dan roda 6 dipungut Rp 10.000.  Sementara Zona IV berada di jalan lingkungan, di mana pada zona ini kendaraan roda 4 dipungut Rp2 ribu dan kendaraan roda 2 dipungut Rp2 ribu.

Kita memahami bersama bahwa kemacetan di jalan raya akan mengakibatkan berkurangnya produktivitas bagi para pengguna jalan artinya jika terjadi kemacetan maka para pengguna jalan akan menghabiskan banyak waktu berada di jalan padahal jika tidak terjadi kemacetan para pengguna jalan ini mungkin sudah sampai tempat tujuan dan beraktifitas dengan waktu yang lebih panjang. Kemacetan tentunya menjadi sesuatu momok dan juga sesuatu yang membosankan bagi para pengguna jalan terutama bagi orang-orang yang bekerja. Namun apakah dengan kenaikan tarif parkir kemudian akan menghilangkan kemacetan?
 
Melihat dari realita di lapangan kemacetan sejatinya tidak ada hubungannya dengan tingkat harga retribusi parkir atau rendah tingginya harga parkir tersebut namun berhubungan dengan kesadaran para pemilik kendaraan dalam memarkirkan kendaraannya agar tidak menghambat laju kendaraan yang lainnya. Kesadaran untuk menaati peraturan parkir di tempat parkir dan tidak melanggar peraturan di jalan raya serta tidak menghambat laju kendaraan di belakangnya sehingga terjadi macet ini bisa kita tengok di sekitar Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. Di jalan ini kemacetan sering kali diakibatkan oleh banyaknya motor atau mobil yang parkir di trotoar bahkan hingga di sisi badan jalan karena mereka ingin membeli sesuatu yang dijajakan para penjual di tepi jalan.

Berdasarkan hal tersebut sebetulnya kita tahu bahwa yang memicu kemacetan bukanlah rendahnya harga parkir namun rendahnya kesadaran oknum pemakai jalan yang suka memarkir kendaraannya di sembarang tempat dan juga para penjaja  berbagai barang dagangan yang kadang- kadang menjajakan barangnya di atas trotoar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya truk-truk besar yang masuk jalan perkotaan sehingga hal ini membuat kemacetan di tengah-tengah keramaian kota. Truk-truk besar yang melewati jalan raya di tengah kota seperti di Jalan HR Soebrantas Panam sebenarnya selain membuat kemacetan juga bisa mengakibatkan kerusakan jalan-jalan di kota karena muatannya yang melebihi kapasitas. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Pekanbaru.

Upaya mengurai kemacetan juga bisa dilakukan dengan cara mengarahkan para pengguna jalan agar tidak parkir di sembarang tempat dengan cara memasang  petunjuk plat parkir di jalan yang sering kali terjadi macet atau memasang rambu-rambu di larang parkir dan di tempat yang sering macet karena bukan tempatnya untuk parkir dan bila melanggar maka pengendara tersebut bisa dikenai denda yang cukup tinggi. Ini diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Selain hal tersebut menyediakan kantong-kantong parkir di sekitar jalan-jalan yang sering kali macet.

Jika naiknya tarif parkir tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mungkin hal ini juga kurang tepat. Ini disebabkan karena masih banyak kebocoran dari pendapatan retribusi parkir ini. Banyak parkir-parkir bodong atau pungli yang tidak menyetor hasil parkir atau menyetor tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jika memang yang dikehendaki adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan dan melakukan kontrol terhadap tempat-tempat parkir yang disinyalir terdapat kebocoran dari hasil retribusi tersebut sehingga hasilnya bisa optimal.

Akhirnya kita berharap bahwa Perda yang berhubungan dengan parkir tersebut ada baiknya kita kaji terlebih dahalu. Jangan sampai Perda yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga untuk mengurai kemacetan kota ini justru membuat gaduh di kemudian hari karena membebani masyarakat. Ada baiknya Perda tersebut dikaji ulang kembali.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer