Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pengesahan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terkait pemberlakuan tarif parkir baru telah menjadi polemik di kota ini. Kenaikan tarif parkir yang signifikan tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Kenaikan tarif parkir ini diberitakan, bertujuan agar pengendara enggan menggunakan kendaraannya ke pusat kota, sehingga kepadatan jalan raya dapat dikurangi. Kondisi ini tidak lah berlebihan, karena kepadatan jalan raya oleh kendaraan bermotor di kota ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kemacetan dibeberapa tempat telah menjadi pemandangan rutin setiap harinya.
Berbagai usaha telah dilakukan berbagai pihak dalam mengatasi kemacetan tersebut. Sebagaimana Wali Kota Pekanbaru, telah meluncurkan progam Kasih Papa, “kamis bersih tanpa polusi asap”. Program Kasih Papa ini berisi larangan bagi PNS Pemko Pekanbaru membawa kendaraannya ke tempat kerja pada hari Kamis setiap pekannya.
Tentu saja apresiasi patut diberikan pada DPRD Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru atas niat dan usahanya dalam mengatasi kemacetan jalan raya. Meskipun demikian, usaha tersebut masih terlihat lemah dalam perencanaannya. Usaha pengembangan sebuah sistem transportasi perkotaan yang meliputi pengelolaan tranportasi publik, perparkiran, dan pengembangan sarana dan prasarana jalan raya terlihat masih parsial atau belum komprehensif. Kebijakan yang dikeluarkan justru terkesan menyusahkan dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
Pada tulisan terdahulu yang berjudul, Masalah Parkir Perkotaan, di harian Riau Pos (9/6), penulis menyebutkan bahwa, menaikan biaya parkir dengan sistem zona merupakan salah satu cara dalam mengatasi kemacetan di jalan raya perkotaan. Sistem ini terbukti efektif di berbagai daerah dan negara maju guna mengurangi kepadatan jalan raya perkotaannya. Tetapi tentu saja penerapan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh kesiapan akan transportasi publik dan sistem pengelolaan perparkirannya.
Ketika komponen awal ini dilewati dan langsung meloncat kepada pemberlakuan tarif tinggi, menjadikan tujuan utamanya sebagai pengendali kemacetan jalan raya akan bias. Harapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi parkir justru akan memicu tingginya tingkat kebocoran dan merajalelanya pungli di jalan raya.
Pendapat yang mengatakan bahwa tarif parkir baru di Pekanbaru sama dengan kota lain di Indonesia juga dapat diperdebatkan. Kota-kota yang mengenakan tarif tinggi untuk perparkirannya, biasanya telah mempunyai sistem transportasi publik yang lebih baik. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan dalam menggunakan moda transportasinya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kondisi transportasi yang ada di Pekanbaru.
Transportasi publik kota ini masih bertumpu pada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang jumlahnya jauh dari cukup. Waktu kedatangan dari moda transportasi ini masih jauh dari ideal, dan belum mampu mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
Sementara itu Guru Besar Intelligent Transport System dari National University of Malaysia Prof Riza Atiq Abdullah Rahmad mengatakan, berdasarkan survey, penyebab utama yang menyebabkan pengendara berminat untuk beralih ke angkutan umum adalah pertama karena ketepatan waktu, yang kedua adalah biaya.
Langkah Selanjutnya
Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil ketika perlunya penanganan cepat agar masalah semakin padatnya kendaraan di jalan raya tidak berlarut-larut. Pertama, melaksanakan perencanaan pengelolaan transportasi publik, pengelolaan perparkiran dan penyiapan sarana prasarana secara komprehensif dan terintegrasi. Proses perencanaan ini turut melibatkan komponen masyarakat, pengusaha angkutan, akademisi, pengamat transportasi, kalangan pemerintahan, legislatif dan penegak hukum.
Kedua, menambah jumlah armada bus TMP, sehingga waktu kedatangan bus dapat dipersingkat. Pihak swasta dapat dilibatkan dalam penambahan bus ini. Untuk memudahkan dalam pengelolaannya, pengoperasian armada tetap di bawah satu manajemen.
Ketiga, membuat park and ride yang berdekatan dengan halte-halte tertentu bus TMP. Park and ride adalah fasilitas parkir kendaraan bagi calon penumpang sebuah moda transportasi. Fasilitas ini akan memudahkan penumpang dalam menjangkau tempat pemberhentian bus terdekat dari rumahnya. Sementara menunggu pemerintah kota siap dengan pengadaan lahannya, penyediaan park and ride ini dapat bekerja sama dengan pihak swasta, dengan memanfaatkan lahan atau halaman ruko-ruko kosong yang banyak tersebar di kota ini.
Keempat, menerapkan sistem pintar pada setiap bus TMP, sehingga pergerakan bus ini dapat terpantau setiap saat oleh calon penumpang dengan menggunakan telepon pintar masing-masing. Sistem ini menjadikan calon penumpang tidak perlu berlama-lama di halte bus untuk menunggu kendaraannya.
Kelima, untuk meminimalisir kebocoran dan pungutan liar, retribusi parkir dapat menggunakan sistem kartu. Pengendara cukup menyerahkan kartu parkir ini ke petugas sesuai zona yang telah ditetapkan. Petugas parkir resmi selanjutnya menyerahkan kartu tersebut ke badan pengelola parkir yang ditunjuk untuk mengklaim tagihan jasanya. Kartu parkir dapat dengan mudah diperoleh masyarakat sebagaimana mudahnya memperoleh kartu token listrik di supermarket. Keenam, memberikan intensif lebih bagi petugas parkir resmi selain klaim terhadap pengembalian kartu parkir. Intensif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas parkir dalam mengatur kendaraan yang dikelolanya.***
Kenaikan tarif parkir ini diberitakan, bertujuan agar pengendara enggan menggunakan kendaraannya ke pusat kota, sehingga kepadatan jalan raya dapat dikurangi. Kondisi ini tidak lah berlebihan, karena kepadatan jalan raya oleh kendaraan bermotor di kota ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kemacetan dibeberapa tempat telah menjadi pemandangan rutin setiap harinya.
Berbagai usaha telah dilakukan berbagai pihak dalam mengatasi kemacetan tersebut. Sebagaimana Wali Kota Pekanbaru, telah meluncurkan progam Kasih Papa, “kamis bersih tanpa polusi asap”. Program Kasih Papa ini berisi larangan bagi PNS Pemko Pekanbaru membawa kendaraannya ke tempat kerja pada hari Kamis setiap pekannya.
Tentu saja apresiasi patut diberikan pada DPRD Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru atas niat dan usahanya dalam mengatasi kemacetan jalan raya. Meskipun demikian, usaha tersebut masih terlihat lemah dalam perencanaannya. Usaha pengembangan sebuah sistem transportasi perkotaan yang meliputi pengelolaan tranportasi publik, perparkiran, dan pengembangan sarana dan prasarana jalan raya terlihat masih parsial atau belum komprehensif. Kebijakan yang dikeluarkan justru terkesan menyusahkan dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
Pada tulisan terdahulu yang berjudul, Masalah Parkir Perkotaan, di harian Riau Pos (9/6), penulis menyebutkan bahwa, menaikan biaya parkir dengan sistem zona merupakan salah satu cara dalam mengatasi kemacetan di jalan raya perkotaan. Sistem ini terbukti efektif di berbagai daerah dan negara maju guna mengurangi kepadatan jalan raya perkotaannya. Tetapi tentu saja penerapan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh kesiapan akan transportasi publik dan sistem pengelolaan perparkirannya.
Ketika komponen awal ini dilewati dan langsung meloncat kepada pemberlakuan tarif tinggi, menjadikan tujuan utamanya sebagai pengendali kemacetan jalan raya akan bias. Harapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi parkir justru akan memicu tingginya tingkat kebocoran dan merajalelanya pungli di jalan raya.
Pendapat yang mengatakan bahwa tarif parkir baru di Pekanbaru sama dengan kota lain di Indonesia juga dapat diperdebatkan. Kota-kota yang mengenakan tarif tinggi untuk perparkirannya, biasanya telah mempunyai sistem transportasi publik yang lebih baik. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan dalam menggunakan moda transportasinya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kondisi transportasi yang ada di Pekanbaru.
Transportasi publik kota ini masih bertumpu pada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang jumlahnya jauh dari cukup. Waktu kedatangan dari moda transportasi ini masih jauh dari ideal, dan belum mampu mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
Sementara itu Guru Besar Intelligent Transport System dari National University of Malaysia Prof Riza Atiq Abdullah Rahmad mengatakan, berdasarkan survey, penyebab utama yang menyebabkan pengendara berminat untuk beralih ke angkutan umum adalah pertama karena ketepatan waktu, yang kedua adalah biaya.
Langkah Selanjutnya
Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil ketika perlunya penanganan cepat agar masalah semakin padatnya kendaraan di jalan raya tidak berlarut-larut. Pertama, melaksanakan perencanaan pengelolaan transportasi publik, pengelolaan perparkiran dan penyiapan sarana prasarana secara komprehensif dan terintegrasi. Proses perencanaan ini turut melibatkan komponen masyarakat, pengusaha angkutan, akademisi, pengamat transportasi, kalangan pemerintahan, legislatif dan penegak hukum.
Kedua, menambah jumlah armada bus TMP, sehingga waktu kedatangan bus dapat dipersingkat. Pihak swasta dapat dilibatkan dalam penambahan bus ini. Untuk memudahkan dalam pengelolaannya, pengoperasian armada tetap di bawah satu manajemen.
Ketiga, membuat park and ride yang berdekatan dengan halte-halte tertentu bus TMP. Park and ride adalah fasilitas parkir kendaraan bagi calon penumpang sebuah moda transportasi. Fasilitas ini akan memudahkan penumpang dalam menjangkau tempat pemberhentian bus terdekat dari rumahnya. Sementara menunggu pemerintah kota siap dengan pengadaan lahannya, penyediaan park and ride ini dapat bekerja sama dengan pihak swasta, dengan memanfaatkan lahan atau halaman ruko-ruko kosong yang banyak tersebar di kota ini.
Keempat, menerapkan sistem pintar pada setiap bus TMP, sehingga pergerakan bus ini dapat terpantau setiap saat oleh calon penumpang dengan menggunakan telepon pintar masing-masing. Sistem ini menjadikan calon penumpang tidak perlu berlama-lama di halte bus untuk menunggu kendaraannya.
Kelima, untuk meminimalisir kebocoran dan pungutan liar, retribusi parkir dapat menggunakan sistem kartu. Pengendara cukup menyerahkan kartu parkir ini ke petugas sesuai zona yang telah ditetapkan. Petugas parkir resmi selanjutnya menyerahkan kartu tersebut ke badan pengelola parkir yang ditunjuk untuk mengklaim tagihan jasanya. Kartu parkir dapat dengan mudah diperoleh masyarakat sebagaimana mudahnya memperoleh kartu token listrik di supermarket. Keenam, memberikan intensif lebih bagi petugas parkir resmi selain klaim terhadap pengembalian kartu parkir. Intensif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas parkir dalam mengatur kendaraan yang dikelolanya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

