Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Suksesi dan Pembangunan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak kini tinggal menghitung hari.  Sebentar lagi, daerah-daerah seperti Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Meranti, Bengkalis, dan Dumai, Indragiri Hulu serta Kuantan Singingi, akan mendapatkan pemimpin daerah yang baru. Siapa yang paling berpeluang dipilih masih kita tunggu, Desember mendatang. Tetapi siapa pun itu, mereka pasti sudah membuat perencanaan pembangunan bagi daerah dan masyarakatnya melalui visi dan misi yang mereka buat.

Berkaitan dengan visi dan misi dari masing-masing calon, maka ada hal yang menurut hemat saya perlu mendapat perhatian masyarakat. Kita tidak usah melihat dari baik atau tidak baiknya visi dan misi yang mereka buat, namun bagaimana kemungkinan terjadinya kesinambungan antara visi yang baru dengan program yang sudah berjalan di suatu daerah.

Ini menjadi penting, sebab sekiranya visi dan misi bagi pasangan yang ikut maju dalam pilkada tidak sejalan dengan konteks pembangunan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah terdahulu, maka dapat dipastikan akan menimbulkan banyak persoalan bagi pembangunan di tiap-tiap daerah.

Apa yang terjadi kalau tidak ada benang merah antara kebijakan kepala daerah yang lama dengan kepala daerah baru?  Persoalan yang cukup krusial menurut saya adalah besarnya kemungkinan tidak terjadinya kesinambungan pembangunan. Kita dapat menyaksikan bahwa langkah awal pemimpin baru sudah tentu membuat kalimat-kalimat berupa semboyan dan semangat baru yang disesuaikan dengan visi dan misi yang mereka usung, lalu akan di jadikan program kebijakan pembangunan.

Kalangan birokrasi, meskipun menyadari terhadap perubahan itu dan mungkin juga kurang sependapat atas perubahan yang begitu jauh, tetapi kecenderungan birokrat adalah membiarkan hal itu terjadi. Sebab, mereka tidak mau ambil risiko yang berkaitan dengan jabatan dan posisi yang mereka duduki.

Celakanya lagi bukan saja sekadar berubah, tetapi kepala daerah yang baru terkadang cenderung tidak menyentuh sama sekali program-program yang sudah di buat oleh kepala daerah yang lama. Program-program yang dibuat oleh pemimpin yang lama, biasanya sudah di tutup rapat-rapat dengan berbagai alasan. Program yang lama selalu dinilai, tidak cocok. Tidak sejalan dengan semangat visi pemimpin yang baru.

Program yang dibuat kepala daerah yang lama terkadang bukannya tidak baik tetapi ada rasa gengsi bagi kepala daerah yang baru kalau harus meneruskan pekerjaan pemimpin yang lama dengan alasan politis atau menghindari tudingan tak punya visi. Di sinilah menurut hemat saya titik pembangunan menjadi persoalan. Jika kita cermati maka ternyata pergantian pemimpin bukan saja mampu menimbulkan sebuah perubahan yang besar bagi pembangunan dan kemajuan sebuah daerah, tetapi juga bisa menimbulkan perubahan yang merugikan, terutama dari aspek keterputusan arah  pembangunan.

Dapat kita lihat, bahwa tidak  sedikit pembangunan yang sudah menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan miliar justru menjadi terbengkalai akibat terjadinya perubahan pimpinan kepala daerah. Dari konsep perencanaan, apalagi adanya tahapan perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang, mestinya tidak mungkin tindakan pembengkalaian pembangunan itu terjadi. Tetapi pada kenyataanya kita tidak dapat menutup mata, atau menafikan bahwa barang itu ada di hadapan kita semua.

Berapa banyak rencana pembangunan yang sudah sampai kepada pekerjaan fisik, jadi terbengkali tak tentu ujung pangkal padahal dana yang dihabiskan untuk program, mulai dari kajian akademisnya,  konsultannya  sudah mencapai miliaran rupiah. Lihatlah di hampir seluruh daerah, selalu saja kita temukan jejak-jejak pembangunan yang padam. Terkadang kita tertegun melihat lorong jalan membentang yang akhirnya dibiarkan menjadi semak belukar. Jembatan yang terpajang gagah, tetapi hanya mencorong ke langit, tak jelas kapan dilanjutkan pembangunannya.

Gedung-gedung yang terlihat gagah, menjadi sarang hantu dan tempat kenakalan para generasi sampah. Atau dermaga yang hanya sampai kepada tiang-tiang pancang  tempat tembakul melepas lelah. Ada kawasan-kawasan yang sudah selesai denahnya dari konsultan, tetapi denah  itu hanya menjadi hiasan dinding, sebab meskipun biaya konsultan pembuatannya sudah miliaran rupiah, tetapi tak ada tanda akan memulainya.

Saya memang tidak pernah menghitung secara detail berapa besar dana ketersia-siaan di masing-masing daerah akibat ketidakberlanjutan pembangunan ini. Tetapi menurut perkiraan saya, di masing-masing daerah dananya dapat mencapai ratusan miliar rupiah.  Sebuah angka yang sesungguhnya jauh lebih besar dalam penyumbang ketidakefesienan anggaran jika diukur dari tindakan korupsi yang ada di masing-masing daerah.

Saya tidak tahu apakah tindakan pembiaran kegiatan pembangunan boleh-boleh saja atau tidak, tetapi jika dilihat dari kenyataanya, sepertinya sudah menjadi hal yang  biasa-biasa saja. Padalah kondisi seperti ini sudah jelas memberikan nilai negatif bagi kemajuan daerah, bagi kesinambungan pembangunan di tiap-tiap daerah.

Pada sisi lain pekerjaan yang seperti ini mengesankan bahwa proses perencanaan di daerah benar-benar tidak berjalan, terutama dalam skenario jangka panjang pembangunan itu sendiri. Sulit juga untuk dimengerti mengapa pemerintah yang memiliki standar perencanaan yang begitu baik, dengan sistem penahapan perencanaan yang berjalan, lalu tiba-tiba dapat mengabaikan sebuah pembangunan yang sudah menghabiskan dana miliaran untuk ditelantarkan begitu saja.

Agak aneh memang, tapi dapat kita duga bahwa hal itu terjadi sangat mungkin disebabkan oleh proses perencanaan pembangunan yang terjadi dilakukan tanpa kajian yang baik, dan asal-asalan. Standar yang di buat melalui proses standar perencanaan tidak dijalankan dengan maksimal, tetapi hanya sekadar melegitimasi program yang diusulkan saat itu saja.

Atau mungkin saja, birokrasi yang sesungguhnya menjadi sebagai roda pembangunan tidak memberikan pertimbangan dari aspek pembangunan daerah kepada pimpinan baru, dan mereka cenderung ikut begitu saja. Tentunya dengan alasan kebijakan pimpinan atau dengan pertimbangan daripada-daripada. Banyak alasan, banyak argumen, yang dapat dikemukakan kenapa itu terjadi, dan apapun jawabannya, menurut saya sudah menjadi tidak terlalu penting. Yang patut disadari dan diwaspadai adalah bagaimana sikap pembangunan yang demikian hendaknya sudah dapat dihindari.

Suksesi pemimpin sebaiknya bukan sebagai titik penghambat bagi pembangunan jangka panjang sebuah daerah, namun dia harus mampu memperpendek langkah menuju titik kemajuan masing-masing daerah. Sebuah program pembangunan yang sudah dicanangkan sebelumnya, apalagi sudah sampai mengucurkan dana begitu besar, sebaiknya haruslah diteruskan apapun alasannya.

Kita menyadari bahwa masing-masing kepala daerah terutama saat mengajukan diri sebagai peserta pilkada memang sudah menyiapkan visi dan misinya. Mereka juga harus secepat mungkin mengerjakan visi dan misinya, sebab kalau tidak bisa dianggap tidak menepati janji. Kita dapat memahami hal itu, tetapi sebaiknya mereka juga tidak mengabaikan proses pembangunan yang sudah berjalan lalu tidak disentuh sama sekali.

Kepala daerah yang baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalangan birokrat perencanaan daerah sebenarnya pasti sudah tahu bahwa yang membuat perencanaan itu adalah pemerintah daerah. Artinya, setiap perencanaan yang sudah dibuat oleh daerah dan mendapat pengesahan dari DPRD haruslan tetap dijalankan, jangan sampai dibiarakan menjadi terbengkalai.

Semua stakeholder yang ada di daerah tidak dapat memandang lagi ini program si A atau si B. Stakeholder juga tidak dapat mengatakan ini perkerjaan si A atau si B, sehingga tidak perlu untuk dilanjutkan karena merasa bukan lagi menjadi tanggung jawab yang baru. Sebab persoalannya bukan kepada siapa yang bertanggung jawab, atau siapa yang melakukan. Tetapi karena sebuah program yang sudah mendapat pengesahan dari komponen atau lembaga yang berwewenang di daerah maka dia sudah menjadi program daerah sehingga memang harus dilanjutkan dan tak boleh dibiarkan berhenti.

Malahan jika kita lihat dari aspek ini, bisa jadi kepala daerah yang tidak melanjutnya pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, atau sama sekali tidak mau peduli dengan alasan lain termasuk masalah hukum misalnya dapat dikenakan sanksi. Apalagi ada unsur kesengajaan menelantarkan program pembangunan terutama yang sudah masuk dalam penganggaran daerah mungkin boleh dikenakan sanksi lebih berat karena bisa saja dianggap dengan sengaja menyia-nyiakan keuangan daerah.

Bayangkan, misalnya kalau setiap pergantian pemimpin daerah ada proyek yang nilainya puluhan bahkan ratusan miliar yang tidak dikerjakan atau tidak ditindak lanjuti. Berapa kerugian daerah akibat itu, apa gunanya sistem perencanaan daerah yang dibuat dalam bentuk RPJM dan RPJP. Kini kita sedang menghadapi pilkada, kita sedang menunggu kelahiran pemimpin baru. Kita boleh bersemangat, mengikuti proses suksesi yang terjadi, kita boleh pro dan kontra terhadap tokoh dan calon-calon yang ikut bertanding, tetapi bagi kita, bagi masyarakat ada hal yang lebih penting untuk terus dijaga, yakni konsistensi dan keberlanjutan pembangunan daerah jangan terabai.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer