Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - LIMA komoditas yang masuk dalam joint statement (pernyataan bersama) daftar development goods dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (KTT APEC), semuanya menggiurkan khususnya bagi Provinsi Riau. Kelimanya crude palm oil , karet, rotan, kertas dan produk perikanan. Sepertinya hanya rotan saja yang semakin sulit dicari di Riau sebab hutan tak banyak lagi. Tapi untuk CPO olahan dari TBS sawit, karet, kertas, perikanan, masih melimpah di Riau.
Joint statement yang ditandatangani di Manila, Kamis (19/11) itu diharapkan mampu mendongrak harga dan perekonomian dalam negeri Indonesia terutama Riau yang terlanjur memiliki lahan sawit terluas di Indonesia. Kenapa harganya bisa terdongkrak? Sebab jika benar-benar diberlakukan, biaya ekspor akan berkurang karena kesepakatannya bebas biaya masuk ke negara lain atau ada insentif keringanan. Ini bisa menjadi masa depan ekonomi Riau yang perlahan tapi pasti bakal kehabisan sumber daya minyak buminya.
Ini adalah skema perdagangan bebas, dimulai dari wilayah Asia Pasific. Berlaku 2016 atau paling lambat 2017. Bisa lebih ekspansif ke belahan benua lainnya. Tentu berdampak bagi baik Indonesia khususnya Riau. Harga komoditas sawit dan karet, kini sedang merana. Karet malah tak kunjung baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terutama petani plasma dan mandiri, menjerit. Jika ekspor bisa diringankan dari bea masuk, tentu ekonomi Riau bisa bergairah lagi. Harga jual petani bisa tinggi. Tidak tergantung gelontoran dana pemerintah, APBN atau APBD.
Tapi perdagangan bebas ini bisa pula berdampak buruk. Lima komoditas berhasil diloloskan dan dianggap prestasi oleh delegasi Indonesia saat gelar KTT-OPEC tersebut, awalnya ragu akan disetujui negara peserta. Tapi kemudian bisa masuk. Tentu negara lain memiliki tujuan keuntungan lain bagi mereka. Apakah ada komoditas negara lain yang juga masuk dalam development goods tersebut sehingga Indonesia juga wajib memberikan keringanan ekspor barang mereka? Kita tidak tahu dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tidak mengungkapkannya. Pastilah ada. Sebab ini win win solution kesepakatan bisnis. Siapkah kita?
Tidak hanya itu. Ada kesepatan lain antar negara ASEAN yang tinggal menghitung hari diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencananya Desember 2015 ini diberlakukan. Komoditas barang, tenaga kerja, perusahaan bisa bebas bergerak antarnegara. Tenaga kerja, terutama profesi, bisa beraktivitas di Indonesia. Perusahaan asing begitu pula. Provinsi Riau sebagai bagian NKRI, memiliki letak strategis dengan negara ASEAN. Berarti paling awal terimbas. Paling pertama profesi dokter, advokad, apoteker, dan tenaga kerja mencoba mencari peruntungan di negeri ini. Sementara kita? Belum siap sama sekali. Keahlian kita mayoritas masih lokal dalam negeri. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi kita. Kita akan terus menjadi manusia konsumtif, budak pekerja asing dan membayar ke perusahaan asing untuk berbagai keperluan. Siap-siap saja jadi budak di negeri sendiri dalam ekonomi global.***
Joint statement yang ditandatangani di Manila, Kamis (19/11) itu diharapkan mampu mendongrak harga dan perekonomian dalam negeri Indonesia terutama Riau yang terlanjur memiliki lahan sawit terluas di Indonesia. Kenapa harganya bisa terdongkrak? Sebab jika benar-benar diberlakukan, biaya ekspor akan berkurang karena kesepakatannya bebas biaya masuk ke negara lain atau ada insentif keringanan. Ini bisa menjadi masa depan ekonomi Riau yang perlahan tapi pasti bakal kehabisan sumber daya minyak buminya.
Ini adalah skema perdagangan bebas, dimulai dari wilayah Asia Pasific. Berlaku 2016 atau paling lambat 2017. Bisa lebih ekspansif ke belahan benua lainnya. Tentu berdampak bagi baik Indonesia khususnya Riau. Harga komoditas sawit dan karet, kini sedang merana. Karet malah tak kunjung baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terutama petani plasma dan mandiri, menjerit. Jika ekspor bisa diringankan dari bea masuk, tentu ekonomi Riau bisa bergairah lagi. Harga jual petani bisa tinggi. Tidak tergantung gelontoran dana pemerintah, APBN atau APBD.
Tapi perdagangan bebas ini bisa pula berdampak buruk. Lima komoditas berhasil diloloskan dan dianggap prestasi oleh delegasi Indonesia saat gelar KTT-OPEC tersebut, awalnya ragu akan disetujui negara peserta. Tapi kemudian bisa masuk. Tentu negara lain memiliki tujuan keuntungan lain bagi mereka. Apakah ada komoditas negara lain yang juga masuk dalam development goods tersebut sehingga Indonesia juga wajib memberikan keringanan ekspor barang mereka? Kita tidak tahu dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tidak mengungkapkannya. Pastilah ada. Sebab ini win win solution kesepakatan bisnis. Siapkah kita?
Tidak hanya itu. Ada kesepatan lain antar negara ASEAN yang tinggal menghitung hari diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencananya Desember 2015 ini diberlakukan. Komoditas barang, tenaga kerja, perusahaan bisa bebas bergerak antarnegara. Tenaga kerja, terutama profesi, bisa beraktivitas di Indonesia. Perusahaan asing begitu pula. Provinsi Riau sebagai bagian NKRI, memiliki letak strategis dengan negara ASEAN. Berarti paling awal terimbas. Paling pertama profesi dokter, advokad, apoteker, dan tenaga kerja mencoba mencari peruntungan di negeri ini. Sementara kita? Belum siap sama sekali. Keahlian kita mayoritas masih lokal dalam negeri. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi kita. Kita akan terus menjadi manusia konsumtif, budak pekerja asing dan membayar ke perusahaan asing untuk berbagai keperluan. Siap-siap saja jadi budak di negeri sendiri dalam ekonomi global.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

