Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Netralitas Birokrat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Penyelenggaraan demokrasi lokal (pilkada) yang akan dilaksan akan secara serentak di Indonesia sudah di depan mata. Pilkada serentak sebagai wujud proses demokratisasi sudah memasuki pada tahapan akhir. Secara umum proses ini sudah siap untuk dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilannya. Terutama terkait pola hubungan para aktor yang terlibat dalam pilkada serentak. Tujuan pilkada serentak untuk perbaikan sistem dan praktik demokrasi Indonesia seharusnya menjadi fokus perhatian bersama.

Pilkada serentak harus mampu meminimalisir terjadinya praktik politik transaksional dan politik uang yang merajalela di Indonesia. Hal ini penting, karena penyakit utama yang paling sering ditemui dalam pengalaman pelaksanaan pilkada di Indonesia adalah praktik politik transaksional dan politik uang tersebut. Salah satu fokus utama dalam kasus politik transaksional dalam penyelenggaraan pilkada demokrastis adalah hubungan para politisi dengan birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik politik aktif. Secara aturan yuridis yang termaktub dalam amanat UU No5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, birokrat dilarang untuk ikut dalam proses politik aktif pilkada.

Di mana di dalam Pasal 12 dari UU itu disebutkan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas, profesional, netralitas ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik.

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal hitungan hari ini, mengingatkan kita untuk kembali mengkonfirmasi dan mengkoreksi peran birokrat dalam proses politik pilkada. Hal ini penting karena dalam kondisi sosial politik beberapa waktu ke belakang, seringkali kita temui pola relasi politik patronase dan klientelisme yang terjadi di antara politisi dan birokrat. Politisi yang dalam hal ini adalah calon kepala daerah bertindak sebagai patron dan birokrat atau ASN bertindak sebagai klien. Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah atau disuruh.

Menurut Wolf bahwa hubungan patron merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran yang khusus di mana kedua belah pihak, yang menjadi pihak status, kekayaan dan kekuatan yang lebih tinggi disebut superior atau patron dan yang lebih rendah disebut imferior atau klien. Patron-Klien merupakan suatu bentuk relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Patron biasanya direpresentasikan sebagai orang yang lebih dalam segala hal dari klien. Oleh karena itu, fungsi umum patron adalah menjamin kebutuhan dan keperluan klien, sedangkan klien membantu patron untuk mencapai targetnya. Kehadiran klien sangat membantu patron dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula sebaliknya patron sangat membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya. Samuel P Huntington mengatakan hubungan Patron-Klien diikat secara individu dan didasarkan atas pertukaran manfaat yang timbal-balik tapi timpang.

Patron yang berstatus lebih tinggi memberikan perlindungan, bantuan ekonomi dan pantulan statusnya pada kliennya, dan turun-tangan atas nama mereka untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah. Klien-klien mereka membalas dengan loyalitas dan sikap hormat, dengan tenaga kerja, dengan memberikan hadiah-hadiah kecil dari waktu ke waktu, dan dengan memberikan dukungan politik.

Pola hubungan Patron-Klien tersebut telah sering dijumpai dalam melihat apa yang berlangsung di antara politisi dan birokrat di Indonesia. Utamanya dalam momentum pilkada, pola hubungan seperti ini sangat kental terjadi. Di mana para kepala daerah yang ingin maju kembali dalam pilkada, tentu akan memanfaatkan pola tersebut. Basis Patron-Klien yang telah dibangun oleh kepala daerah selama menjabat akan menjadi senjata untuk menggiring mobilisasi dukungan dari birokrat. Hal ini terjadi karena adanya tekanan birokrat yang berperan sebagai klien untuk membantu pencapaian target dari patronnya. Berbagai kekhawatiran sudah menghantui birokrat jika tidak tunduk pada patronnya. Bayangan akan mutasi, penurunan jabatan dan non job menjadi kegelisahaan bagi para birokrat jika tidak patuh pada patronnya. Kepentingan dan kebutuhan dari birokrat sebagai klien menjadi daya tawar yang kuat bagi kepala daerah untuk menekannya. Sehingga keterlibatan birokrat dalam praktik politik pilkada tidak bisa dihindari. Secara tidak langsung birokrat akan dimobilisasi untuk mendukung calon kepala daerah yang menjadi patronnya.

Budaya yang demikian seharusnya sudah ditinggalkan jika kita menginginkan perubahan demokrasi lokal yang lebih baik seperti yang sering digaungkan dari pilkada serentak. Karena jika hubungan patron klien antara politisi dan birokrat masih berlangsung, maka akan mengganggu kualitas kinerja dari birokrat tersebut. Jika birokrat sudah ikut berpolitik makan pelayanan publik akan tidak netral. Pelayanan publik akan digunakan sebagai alat mobilisasi dukungan politik. Hal ini tentu bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu keberanian dari birokrat untuk mengambil sikap yang netral dalam pilkada ini sangat dibutuhkan. Birokrat harus memiliki integritas yang kuat untuk tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik manapun.

Terlebih untuk daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember nanti, kontrol bersama untuk menjaga netralitas birokrat harus dilakukan. Seperti di Provinsi Riau misalnya yang akan melaksanakan pilkada serentak pada sembilan kabupaten/ kota. Dari sembilan kabupaten/ kota tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa kepala daerah incumbent masih muncul menjadi kandidat. Artinya peluang mereka untuk menerapkan pola hubungan patron klien dengan birokrat terbuka dengan lebar. Setidaknya kabupaten/kota seperti Dumai, Inhu, Pelalawan, Siak, Meranti, dan Bengkalis masih terlihat bahwa kepala daerah petahana ikut bertarung memperebutkan kursi nomor satu di kabupaten/ kota tersebut.

Peran kontrol masyarakat untuk mengawal dan menjaga netralitas birokrat dalam pilkada serentak menjadi tugas bersama. Masyarakat berhak untuk melaporkan segala tindakan dan indikasi dari praktik politik patronase dan klientelisme kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Hal ini penting, karena pada dasarnya praktik politik patronase dan klientelisme itu merupakan bentuk lain dari politik uang.

Kemudian di sisi yang lain, kesadaran birokrat untuk tidak berpolitik dan menjaga netralitas juga harus ditegakkan. Birokrat harus sadar bahwa dalam UU sudah diatur dengan tegas larangan-larangan bagi birokrat untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas politik. Birokrat harus mampu menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik dari manapun. Sebab jika sekat-sekat integritas dan netralitas itu sudah ditembus oleh birokrat, maka bukan tidak mungkin pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Rasionalitas dan merit sistem dalam birokrasi tidak akan terjadi karena keterlibatan birokrat dalam politik akan mengundang berbagai macam kepentingan politik yang harus diperjuangkan. Sehingga banyak intervensi dan tekanan politik yang menganggu kualitas kinerja birokrat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer