Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO
- BANJIR sudah mengisolasi sebagian warga Kamparkiri Hulu. Tidak
sedikit jumlahnya. Diperkirakan mencapai 3.000 jiwa yang terancam rawan
pangan karena jalan tidak bisa dilalui kendaraan pengangkut keperluan
pokok. Jalan terendam dan tertimbun longsor perbukitan menjadi penyebab.
Jika dua tiga hari kondisi itu tidak diperbaiki, maka warga negara
Indonesia yang tinggal di lembah Bukit Barisan itu, bisa kelaparan atau
setidaknya jatuh sakit.
Bukan kali ini saja kondisi itu terjadi di tempat tersebut. Tiap tahun dan apabila musim penghujan sudah tiba, maka banjir bandang, longsor akan melanda. Bukan pula pemerintah, baik tingkat kabupaten atau provinsi, mungkin sampai tingkat pusat tidak tahu kerawanan daerah itu dari bencana itu. Bukan pula tidak siap siaga. Akan tetapi, tetap saja sejauh ini kesiapsiagaan itu tidak mampu melawan kemurkaan alam. Intensitasnya banjir khusus di Kamparkiri Hulu itu semakin tahun semakin tinggi saja. Apakah harus berpasrah terhadap kondisi itu dan menganggap sebagai cobaan Tuhan Yang Maha Esa?
Tentu tidak begitu Islam atau ajaran agama apapun mengajarkan. Ada persoalan di balik makin tingginya intensitas banjir di kawasan itu. Peta masalahnya sebenarnya sudah ada dan pemerintah juga sudah tahu. Masalahnya adalah degradasi hutan alam di Kamparkiri Hulu yang sebagian besarnya masuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling semakin mengkawatirkan. Di atas kertas, Suaka itu seluas 136 ribu hektare melintasi Kabupaten Kampar dan Kuansing. Tapi kondisi yang ada saat ini, hutan suaka itu sudah berganti perkebunan separuhnya, bahkan lebih. Tapi pemerintah seakan tidak berdaya dan terkesan membiarkan penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan.
Jika mau memetakan siapa saja yang melakukan pencaplokan itu, maka didapatlah pemodal-pemodal besar. Rakyat kecil (sebagiannya memang mengklaim termasuk dalam tanah ulayat), dipastikan hanya mampu menanam tanaman hutan seperti karet sekadarnya. Luasnya antara 1-4 hektare saja. Tapi kalau pemodal, luasnya bisa puluhan sampai ratusan hektare. Bukan berarti pula tidak ada upaya pemerintah untuk menertibkannya. Ada. Tapi kalah garang dengan aksi premanisme si pemodal besar. Perlawanan si pemodal ini tentu habis-habisan sebab mereka diancam tindak saat modal sudah terlanjur digelontorkan yang tidak sedikit untuk membangun perkebunan.
Ada lagi persoalan masyarakat adat tinggal di kawasan hutan suaka marga satwa tersebut dan sulit untuk diminta untuk pindah. Jika mau ditinjau ke belakang, hal itu adalah kesalahan pemerintah lama sebab jauh hari sebelum SK Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling ditandatangani, masyarakat sudah mendiami kawasan itu. Jalan keluarnya hanya satu, biarkan hukum adat yang mengatur tapi penggunaan lahan diawasi oleh pemerintah agar tidak merusak hutan suaka. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk diselesaikan, mulai dari sekarang. Jika tidak, banjir bandang akan semakin besar terjadi dikemudian hari. Petakan lagi persoalan riilnya dan implementasikan solusinya.***
Bukan kali ini saja kondisi itu terjadi di tempat tersebut. Tiap tahun dan apabila musim penghujan sudah tiba, maka banjir bandang, longsor akan melanda. Bukan pula pemerintah, baik tingkat kabupaten atau provinsi, mungkin sampai tingkat pusat tidak tahu kerawanan daerah itu dari bencana itu. Bukan pula tidak siap siaga. Akan tetapi, tetap saja sejauh ini kesiapsiagaan itu tidak mampu melawan kemurkaan alam. Intensitasnya banjir khusus di Kamparkiri Hulu itu semakin tahun semakin tinggi saja. Apakah harus berpasrah terhadap kondisi itu dan menganggap sebagai cobaan Tuhan Yang Maha Esa?
Tentu tidak begitu Islam atau ajaran agama apapun mengajarkan. Ada persoalan di balik makin tingginya intensitas banjir di kawasan itu. Peta masalahnya sebenarnya sudah ada dan pemerintah juga sudah tahu. Masalahnya adalah degradasi hutan alam di Kamparkiri Hulu yang sebagian besarnya masuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling semakin mengkawatirkan. Di atas kertas, Suaka itu seluas 136 ribu hektare melintasi Kabupaten Kampar dan Kuansing. Tapi kondisi yang ada saat ini, hutan suaka itu sudah berganti perkebunan separuhnya, bahkan lebih. Tapi pemerintah seakan tidak berdaya dan terkesan membiarkan penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan.
Jika mau memetakan siapa saja yang melakukan pencaplokan itu, maka didapatlah pemodal-pemodal besar. Rakyat kecil (sebagiannya memang mengklaim termasuk dalam tanah ulayat), dipastikan hanya mampu menanam tanaman hutan seperti karet sekadarnya. Luasnya antara 1-4 hektare saja. Tapi kalau pemodal, luasnya bisa puluhan sampai ratusan hektare. Bukan berarti pula tidak ada upaya pemerintah untuk menertibkannya. Ada. Tapi kalah garang dengan aksi premanisme si pemodal besar. Perlawanan si pemodal ini tentu habis-habisan sebab mereka diancam tindak saat modal sudah terlanjur digelontorkan yang tidak sedikit untuk membangun perkebunan.
Ada lagi persoalan masyarakat adat tinggal di kawasan hutan suaka marga satwa tersebut dan sulit untuk diminta untuk pindah. Jika mau ditinjau ke belakang, hal itu adalah kesalahan pemerintah lama sebab jauh hari sebelum SK Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling ditandatangani, masyarakat sudah mendiami kawasan itu. Jalan keluarnya hanya satu, biarkan hukum adat yang mengatur tapi penggunaan lahan diawasi oleh pemerintah agar tidak merusak hutan suaka. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk diselesaikan, mulai dari sekarang. Jika tidak, banjir bandang akan semakin besar terjadi dikemudian hari. Petakan lagi persoalan riilnya dan implementasikan solusinya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

