Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BESOK, tepatnya 9 Desember 2015 akan diselenggarakan pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia. 830 pasangan akan bertarung di 269 daerah untuk menjadi gubernur, bupati dan wali kota. Untuk pesta rakyat ini anggaran yang disiapkan tak tanggung-tanggung. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo pada rapat Persiapan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta Mei lalu mengatakan, anggaran pilkada serentak ini mencapai Rp6,745 triliun. Angka tersebut naik sekitar 30 persen dari anggaran pilkada sebelumnya.
Apa yang kita lihat dari anggaran itu adalah besarnya biaya untuk mendapatkan pasangan pemimpin. Jika boleh diambil rata-rata adalah Rp25.074.349.442. Pada pilkada sererntak ini ada 698 pasangan calon yang bertarung untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur (9 daerah), bupati dan wakil bupati (224 derah), sementara 112 pasangan akan bertarung memperebutkan simpati pemilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota di 36 kota.
Untuk wilayah Riau kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada serentak ini adalah Kota Dumai, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Total biaya yang dianggarkan untuk pasangan calon yang ingin maju menjadi orang nomor satu di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia itu mencapai jika boleh disama-ratakan mencapai Rp8.126.506.024. Tentu saja angka persisnya tidak seperti itu karena anggaran untuk masing-masing daerah berbeda-beda.
Paling tidak kita dapat menggunakan angka tersebut untuk memberikan gambaran terhadap dua hal. Pertama, betapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk mendudukkan sepasang pemimpin. Kedua, betapa prestisiusnya jabatan to be number one tersebut sehingga tidak sedikit yang menginginkannya; whatever the price! Tentu saja semua itu dibingkai dalam sebuah semangat demokrasi yang menyaratkan suara rakyat.
Rakyatlah yang memilih, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka. Soal apakah rakyat memiliki informasi yang cukup terhadap calon-calon yang akan dipilih, itu cerita lain. Apakah rakyat kemudian memilih pasangan calon setelah terbuai dengan janji-janji semasa kampanye, atau sudah “dikunci†hatinya oleh sesuatu tentu saja ikut mempengaruhi dukungan yang diperoleh oleh masing-masing calon.
Mengingat begitu besarnya anggaran untuk mendudukkan para pemimpin tersebut, adalah wajar jika rakyat menghendaki adanya perubahan. Anda yang menentukan perubahan itu.***
Apa yang kita lihat dari anggaran itu adalah besarnya biaya untuk mendapatkan pasangan pemimpin. Jika boleh diambil rata-rata adalah Rp25.074.349.442. Pada pilkada sererntak ini ada 698 pasangan calon yang bertarung untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur (9 daerah), bupati dan wakil bupati (224 derah), sementara 112 pasangan akan bertarung memperebutkan simpati pemilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota di 36 kota.
Untuk wilayah Riau kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada serentak ini adalah Kota Dumai, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Total biaya yang dianggarkan untuk pasangan calon yang ingin maju menjadi orang nomor satu di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia itu mencapai jika boleh disama-ratakan mencapai Rp8.126.506.024. Tentu saja angka persisnya tidak seperti itu karena anggaran untuk masing-masing daerah berbeda-beda.
Paling tidak kita dapat menggunakan angka tersebut untuk memberikan gambaran terhadap dua hal. Pertama, betapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk mendudukkan sepasang pemimpin. Kedua, betapa prestisiusnya jabatan to be number one tersebut sehingga tidak sedikit yang menginginkannya; whatever the price! Tentu saja semua itu dibingkai dalam sebuah semangat demokrasi yang menyaratkan suara rakyat.
Rakyatlah yang memilih, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka. Soal apakah rakyat memiliki informasi yang cukup terhadap calon-calon yang akan dipilih, itu cerita lain. Apakah rakyat kemudian memilih pasangan calon setelah terbuai dengan janji-janji semasa kampanye, atau sudah “dikunci†hatinya oleh sesuatu tentu saja ikut mempengaruhi dukungan yang diperoleh oleh masing-masing calon.
Mengingat begitu besarnya anggaran untuk mendudukkan para pemimpin tersebut, adalah wajar jika rakyat menghendaki adanya perubahan. Anda yang menentukan perubahan itu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

