Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - HELAT politik dalam agenda pemilukada serentak yang pertama kali akan dilaksanakan di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Tak terkecuali 9 daerah kabupaten/lota di Provinsi Riau, yang juga merupakan kabupaten/kota yang ikut pada agenda pemilukada serentak yang sebentar lagi akan di helat. Sembilan kabupaten/kota itu masing-masing Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuatan Singingi, Rokan Hilir dan Siak.
Siapapun nanti pasangan calon yang terpilih, merekalah yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan serta pembangunan di daerah mereka masing-masing, yang lima tahun ke depan paslon terpilih lah yang akan mengayuh dan membawa ke arah mana pembangunan di daerah tersebut. Sehingga masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti agar daerah tetap bisa dipimpin oleh orang yang memiliki moralitas yang positif, berintegritas maupun kapabilitas serta memahami makna pembangunan dan kesejahteraan yang didamba masyarakat di daerahnya masing-masing.
Namun, kompetisi antarelite politik belakangan ini ditengarai cenderung mengabaikan etika dan estetika politik sehingga bermuara pada menipisnya moralitas dan kesantunan, yang kemudian melahirkan kegamangan, kebingungan hingga apatisme politik. Di mana kebiasaan saling menuding antarpasangan calon dan mengklaim diri sebagai pasangan calon terbaik serta ada juga terjadi perusakan sejumlah atribut partai dan gambar pasangan calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin, termasuk adanya isu paslon yang akan melakukan money politic juga menjadi indikasi bahwa menipisnya kesantunan dalam berpolitik.
Mengurai sejumlah problem di tengah realitas politik itu meniscayakan logika yang dapat menjernihkan secuil persoalan politik di bebarapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Salah satunya dengan cara mengembalikan norma kesantunan, etika, estetika, dan moralitas dalam berpolitik yang sejatinya dari elite politik, sebab dengan elite/pasangan calon berpolitik santun, ini juga akan menular ke masyarakat bawah akibat tempias yang positif, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang dapat mencederai proses pemilukada, serta tercipta kedamaian publik.
Kedamaian itu diharapkan menapasi roh demokrasi sebagai penentu nasib negeri (kabupaten/kota) tersebut ke depannya. Optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan kemudian dihadapkan pada kedewasaan berpolitik menjadi keharusan dalam menghadapi realitas politik yang diwarnai kompetisi di tengah konstelasi politik, terutama dengan munculnya fenomena saling mencaci antarelite bahkan perseteruan yang melibatkan personal elite tertentu. Inilah yang akan memunculkan intrik-intrik politik dan terkadang menjurus pada konflik-konflik horizontal antarkelompok masyarakat.
Dengan cara elite politik yang mengenyampingkan nilai kesantunan ditambah cara pandang demokrasi yang cenderung subjektif akan menghasilkan output yang berseberangan dengan nilai dari demokrasi yang diharapkan. Maka tak heran, banyak di lapangan dijumpai kampanye negatif, provokatif, intimidasi, yang tak jarang memicu kericuhan kecil dalam masyarakat.
KPU dan Panwas selain menjadi wasit dan pengawas, lembaga tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap peningkatan pengetahuan politik masyarakat, sudah seharusnya KPU dan Panwas selalu melakukan evaluasi setiap sesudah melaksanakan pemilu, sebab tujuan pemilu bukan hanya ajang kontestasi politik, namun lebih menekankan kepada aspek peningkatan kualitas demokrasi dan juga kesadaran serta pengetahuan politik bagi seluruh komponen sistem yang terkait, mulai dari lembaga pelaksana, lembaga pengawas, kelompok elit sampai ke level masyarakat.
Perlu disadari masyarakat, bahwa euforia pada saat kampanye bukanlah hal yang substansial pada proses politik, bahkan hingar-bingar kampanye tak jarang meyulut api kekisruhan di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi terhadap upaya kelompok yang tidak bertanggung jawab yang terkadang dengan sengaja menciptakan konflik. Kampanye hanyalah upaya yang di lakukan pasangan calon beserta tim pemenangan dalam rangka meraih simpati dan dukungan dari masyarakat.
Seperti yang kita saksikan bersama, sebagian elite-elite politik melakukan segala upaya dalam meraih simpati masyarakat, bahkan dengan mengenyampingkan dimensi moralitas. Dalam dimensi ini secara tidak langsung pasangan calon sudah memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat, padahal esensi dari hak demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat juga harus diimbangi dengan pendidikan politik yang baik juga, agar kualitas demokrasi di Riau, dan Indonesia umumnya dapat semakin baik.
Masyarakat juga sudah bisa memilah-milah terhadap pilihan terbaik yang akan dicoblos di TPS 9 desember nanti. Dimulai dari aspek moralitas dan kesantunan pasangan calon seperti dalam upaya meraih dukungan masyarakat, track record (rekam jejak) dan program-program yang mereka tawarkan.
Dalam pelaksanaan pemilukada nanti, masyarakat juga di harapkan lebih partisipatif, baik pada saat pencoblosan, termasuk pengawasan. Jika masyarakat menemukan pelanggaran di lapangan, silahkan direkam atau difoto, lalu sampaikan kepada Panwaslu. Sebab pada proses politik masyarakat saat ini bukan hanya sebagai objek, melainkan juga subjek. Sehingga masyarakat bisa mendukung serta. Menyukseskan proses pemilukada tertib, damai, jujur dan adil.
Pada 9 Desember nanti mari datang ke TPS, ucapkan bismillah, pilihlah calon pemimpin yang takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai moral dan kesantunan, yang benar-benar ingin bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, serta yang dirasa paling dapat di percaya (amanah).
Pelaksanaan pemilukada secara damai dan memilih paslon yang menjunjung tinggi nilai moralitas, mampu berpolitik santun serta memiliki konsep pembangunan yang strategis dan rasional, adalah alternatif terbaik untuk pembangunan suatu daerah dan juga peningakatan kualitas demokrasi di Indonesia.***
Siapapun nanti pasangan calon yang terpilih, merekalah yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan serta pembangunan di daerah mereka masing-masing, yang lima tahun ke depan paslon terpilih lah yang akan mengayuh dan membawa ke arah mana pembangunan di daerah tersebut. Sehingga masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti agar daerah tetap bisa dipimpin oleh orang yang memiliki moralitas yang positif, berintegritas maupun kapabilitas serta memahami makna pembangunan dan kesejahteraan yang didamba masyarakat di daerahnya masing-masing.
Namun, kompetisi antarelite politik belakangan ini ditengarai cenderung mengabaikan etika dan estetika politik sehingga bermuara pada menipisnya moralitas dan kesantunan, yang kemudian melahirkan kegamangan, kebingungan hingga apatisme politik. Di mana kebiasaan saling menuding antarpasangan calon dan mengklaim diri sebagai pasangan calon terbaik serta ada juga terjadi perusakan sejumlah atribut partai dan gambar pasangan calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin, termasuk adanya isu paslon yang akan melakukan money politic juga menjadi indikasi bahwa menipisnya kesantunan dalam berpolitik.
Mengurai sejumlah problem di tengah realitas politik itu meniscayakan logika yang dapat menjernihkan secuil persoalan politik di bebarapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Salah satunya dengan cara mengembalikan norma kesantunan, etika, estetika, dan moralitas dalam berpolitik yang sejatinya dari elite politik, sebab dengan elite/pasangan calon berpolitik santun, ini juga akan menular ke masyarakat bawah akibat tempias yang positif, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang dapat mencederai proses pemilukada, serta tercipta kedamaian publik.
Kedamaian itu diharapkan menapasi roh demokrasi sebagai penentu nasib negeri (kabupaten/kota) tersebut ke depannya. Optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan kemudian dihadapkan pada kedewasaan berpolitik menjadi keharusan dalam menghadapi realitas politik yang diwarnai kompetisi di tengah konstelasi politik, terutama dengan munculnya fenomena saling mencaci antarelite bahkan perseteruan yang melibatkan personal elite tertentu. Inilah yang akan memunculkan intrik-intrik politik dan terkadang menjurus pada konflik-konflik horizontal antarkelompok masyarakat.
Dengan cara elite politik yang mengenyampingkan nilai kesantunan ditambah cara pandang demokrasi yang cenderung subjektif akan menghasilkan output yang berseberangan dengan nilai dari demokrasi yang diharapkan. Maka tak heran, banyak di lapangan dijumpai kampanye negatif, provokatif, intimidasi, yang tak jarang memicu kericuhan kecil dalam masyarakat.
KPU dan Panwas selain menjadi wasit dan pengawas, lembaga tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap peningkatan pengetahuan politik masyarakat, sudah seharusnya KPU dan Panwas selalu melakukan evaluasi setiap sesudah melaksanakan pemilu, sebab tujuan pemilu bukan hanya ajang kontestasi politik, namun lebih menekankan kepada aspek peningkatan kualitas demokrasi dan juga kesadaran serta pengetahuan politik bagi seluruh komponen sistem yang terkait, mulai dari lembaga pelaksana, lembaga pengawas, kelompok elit sampai ke level masyarakat.
Perlu disadari masyarakat, bahwa euforia pada saat kampanye bukanlah hal yang substansial pada proses politik, bahkan hingar-bingar kampanye tak jarang meyulut api kekisruhan di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi terhadap upaya kelompok yang tidak bertanggung jawab yang terkadang dengan sengaja menciptakan konflik. Kampanye hanyalah upaya yang di lakukan pasangan calon beserta tim pemenangan dalam rangka meraih simpati dan dukungan dari masyarakat.
Seperti yang kita saksikan bersama, sebagian elite-elite politik melakukan segala upaya dalam meraih simpati masyarakat, bahkan dengan mengenyampingkan dimensi moralitas. Dalam dimensi ini secara tidak langsung pasangan calon sudah memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat, padahal esensi dari hak demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat juga harus diimbangi dengan pendidikan politik yang baik juga, agar kualitas demokrasi di Riau, dan Indonesia umumnya dapat semakin baik.
Masyarakat juga sudah bisa memilah-milah terhadap pilihan terbaik yang akan dicoblos di TPS 9 desember nanti. Dimulai dari aspek moralitas dan kesantunan pasangan calon seperti dalam upaya meraih dukungan masyarakat, track record (rekam jejak) dan program-program yang mereka tawarkan.
Dalam pelaksanaan pemilukada nanti, masyarakat juga di harapkan lebih partisipatif, baik pada saat pencoblosan, termasuk pengawasan. Jika masyarakat menemukan pelanggaran di lapangan, silahkan direkam atau difoto, lalu sampaikan kepada Panwaslu. Sebab pada proses politik masyarakat saat ini bukan hanya sebagai objek, melainkan juga subjek. Sehingga masyarakat bisa mendukung serta. Menyukseskan proses pemilukada tertib, damai, jujur dan adil.
Pada 9 Desember nanti mari datang ke TPS, ucapkan bismillah, pilihlah calon pemimpin yang takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai moral dan kesantunan, yang benar-benar ingin bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, serta yang dirasa paling dapat di percaya (amanah).
Pelaksanaan pemilukada secara damai dan memilih paslon yang menjunjung tinggi nilai moralitas, mampu berpolitik santun serta memiliki konsep pembangunan yang strategis dan rasional, adalah alternatif terbaik untuk pembangunan suatu daerah dan juga peningakatan kualitas demokrasi di Indonesia.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

