Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - PERJUANGAN panjang Aung San Suu Kyi membuahkan hasil setelah hasil pemilu pada Ahad (8/11) lalu menyatakan partainya, Lega Nasional untuk Demokrasi (LND), sebagai partai pemenang pemilu. LND menyapu bersih perolehan suara mengungguli 89 partai lain di seluruh Myanmar. Pemilu itu sendiri disebut-sebut sebagai pemilu pertama yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan menentukan pilihan di negara yang dikuasai junta militer.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar, Union Election Commisision(UEC) mengumumkan, NLD berhasil mengumpulkan perolehan suara mayoritas. Partai itu berhak atas 77 persen kursi di semua majelis di parlemen Myanmar. Tepatnya 887 kursi dari 1.150 kursi yang diperebutkan. Berdasarkan kemenangan tersebut, seharusnyalah NLD akan mulai mewarnai parlemen Myanmar mulai awal tahun depan dan tahun-tahun mendatang.
Kendati partainya sudah memenangkan pemilu, jalan Suu Kyi (70) untuk melangkah ke kursi presiden tampaknya belum final. Suu Kyi sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah yang masih berkuasa untuk melakukan perundingan, pemerintah berdalih belum mendapatkan waktu dan lokasi yang tepat untuk perundingan yang dimaksud.
Penundaan pembicaraan yang dilakukan oleh junta mliter ini bisa diartikan bahwa militer sebenarnya belum rela melepaskan pengaruhnya. Bahwa popularitas Suu Kyi dan mayoritas perolehan suara yang didulang NLD tidak juga menjamin partai ini meraih cukup kuat untuk mengantarkan Suu Kyi, bahkan untuk mengendalikan suara di parlemen.
Upaya junta militer Myanmar menggunakan cara tersebut untuk mengulur-ulur waktu tampaknya tak bisa bertahan lama. Di saat ASEAN bersiap-siap memulai era baru dengan akan segera diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan pengalaman pahit diembargo internasional selama bertahun-tahun, adalah suatu langkah yang tidak bijak jika junta militer mengambil langkah status quo seperti itu. Terbukti, Rabu (2/12) lalu Presiden Myanmar menyatakan kesiapan bertemu. Kedua tokoh bertemu di kediaman Presiden Thein Sein di Naypyitaw. Presiden menyatakan kesediaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan transisi kepemimpinan.
Pertemuan penting justru ketika Suu Kyi menjumpai Kepala Militer Min Aung Hlaing. Pertemuan ini bakal menjadi titik-balik perjalanan Myanmar yang selama ini di bawah kendali militer menuju perubahan baru yang memberikan kesempatan sipil memerintah negeri itu. Tidak hanya itu, Pemilu 8 November 2015 masih memberikan kekuasaan kepada militer di parlemen. Walaupun tidak menguasai mayoritas karena hanya mendapatkan 25 persen kursi di parlemen, militer Myanmar mempunyai hak veto yang bukan tidak mungkin akan menjadi batu ganjalan bagi pemerintah Suu Kyi dalam merumuskan undang-undang. Dengan warna militer yang masih begitu kental, diprediksi Suu Kyi akan menempuh jalan yang lebih moderat; mau tidak mau Su Kyi akan berbagi kekuasaan dengan pihak militer. Terlebih-lebih pada posisi kunci, militer jelas tidak akan membiarkan Suu Kyi melakukan perubahan. Berdasarkan undang-undang yang dbuat oleh junta militer, posisi-posisi kunci seperti menteri dalam negeri, mentri pertahanan, menteri kementerian perbatasan haruslah berasal dari pejabat militer.
Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya; Suu Kyi adalah warga negara dengan status bersuamikan warga negara asing, termasuk juga status anak-anaknya. Berdasarkan konstitusi Myanmar yang juga dibuat militer, warga negara dengan status seperti Suu Kyi tidak boleh jadi presiden.***
Komisi Pemilihan Umum Myanmar, Union Election Commisision(UEC) mengumumkan, NLD berhasil mengumpulkan perolehan suara mayoritas. Partai itu berhak atas 77 persen kursi di semua majelis di parlemen Myanmar. Tepatnya 887 kursi dari 1.150 kursi yang diperebutkan. Berdasarkan kemenangan tersebut, seharusnyalah NLD akan mulai mewarnai parlemen Myanmar mulai awal tahun depan dan tahun-tahun mendatang.
Kendati partainya sudah memenangkan pemilu, jalan Suu Kyi (70) untuk melangkah ke kursi presiden tampaknya belum final. Suu Kyi sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah yang masih berkuasa untuk melakukan perundingan, pemerintah berdalih belum mendapatkan waktu dan lokasi yang tepat untuk perundingan yang dimaksud.
Penundaan pembicaraan yang dilakukan oleh junta mliter ini bisa diartikan bahwa militer sebenarnya belum rela melepaskan pengaruhnya. Bahwa popularitas Suu Kyi dan mayoritas perolehan suara yang didulang NLD tidak juga menjamin partai ini meraih cukup kuat untuk mengantarkan Suu Kyi, bahkan untuk mengendalikan suara di parlemen.
Upaya junta militer Myanmar menggunakan cara tersebut untuk mengulur-ulur waktu tampaknya tak bisa bertahan lama. Di saat ASEAN bersiap-siap memulai era baru dengan akan segera diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan pengalaman pahit diembargo internasional selama bertahun-tahun, adalah suatu langkah yang tidak bijak jika junta militer mengambil langkah status quo seperti itu. Terbukti, Rabu (2/12) lalu Presiden Myanmar menyatakan kesiapan bertemu. Kedua tokoh bertemu di kediaman Presiden Thein Sein di Naypyitaw. Presiden menyatakan kesediaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan transisi kepemimpinan.
Pertemuan penting justru ketika Suu Kyi menjumpai Kepala Militer Min Aung Hlaing. Pertemuan ini bakal menjadi titik-balik perjalanan Myanmar yang selama ini di bawah kendali militer menuju perubahan baru yang memberikan kesempatan sipil memerintah negeri itu. Tidak hanya itu, Pemilu 8 November 2015 masih memberikan kekuasaan kepada militer di parlemen. Walaupun tidak menguasai mayoritas karena hanya mendapatkan 25 persen kursi di parlemen, militer Myanmar mempunyai hak veto yang bukan tidak mungkin akan menjadi batu ganjalan bagi pemerintah Suu Kyi dalam merumuskan undang-undang. Dengan warna militer yang masih begitu kental, diprediksi Suu Kyi akan menempuh jalan yang lebih moderat; mau tidak mau Su Kyi akan berbagi kekuasaan dengan pihak militer. Terlebih-lebih pada posisi kunci, militer jelas tidak akan membiarkan Suu Kyi melakukan perubahan. Berdasarkan undang-undang yang dbuat oleh junta militer, posisi-posisi kunci seperti menteri dalam negeri, mentri pertahanan, menteri kementerian perbatasan haruslah berasal dari pejabat militer.
Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya; Suu Kyi adalah warga negara dengan status bersuamikan warga negara asing, termasuk juga status anak-anaknya. Berdasarkan konstitusi Myanmar yang juga dibuat militer, warga negara dengan status seperti Suu Kyi tidak boleh jadi presiden.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

