Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Tekanan bertubi-tubi dari publik dan berbagai elemen masyarakat akhirnya tidak bisa dibendung lagi, agar Ketua DPR RI Setya Novanto mengundurkan diri. Hari Rabu malam (16/12) sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mencapai klimaks. Meski tak sempat dijatuhkan sanksi, namun MKD menerima dan menyetujui pengunduran diri Setya Novanto terhitung 16 Desember 2015. Masa jabatan sebagai Ketua DPR RI seharusnya dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
Tekanan bertubi-tubi juga datang dari para tokoh lintas agama, pemuka masyarakat dan mahasiswa. Itulah drama yang terjadi dan berakhir dengan diterimanya surat pengunduran diri ketua DPR RI. Sedangkan sebelumnya dalam sidang paripurna MKD, sepuluh anggota mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Setya Novanto melanggar etik dengan kategori sedang. Sementara tujuh anggota MKD menilai pelanggaran ketua DPR RI diklasifikasikan kategori berat. Ancamannya bisa dipecat, namun harus melalui prosedur panel yang dibentuk dengan menyertakan unsur-unsur masyarakat dan anggota legislatif. Dengan diterimanya surat pengunduran diri Setya Novanto selesai pulalah persoalan berlarut-larut mengenai surat pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD mengenai terjadinya pelanggaran etik, yang berkaitan dengan berakhirnya masa kontrak PT Freeport di Papua. Perusahaan yang memproduksi emas signifikan dan tembaga itu seharusnya berakhir masa kontraknya tahun 2021.
Di tengah-tengah permasalahan tersebut ternyata ada pertemuan antara Ketua DPR RI, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin. Kemudian berlanjut dengan pertemuan berikutnya yang menghadirkan pengusaha minyak dan gas bumi Riza Chalid. Dari pembicaraan yang direkam Maroef terungkaplah kata-kata permintaan saham 11 persen yang katanya untuk Presiden Jokowi dan 9 persen bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akan tetapi persoalan yang bocor ke publik dibantah keras oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Maka persoalan itu menjadi isu nasional yang kemudian dibahas lembaga legislatif. Dari beberapa pertemuan lembaga legislatif itu muncullah versi agar Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR RI karena menyalahgunakan fungsinya. Reaksi juga datang dari masyarakat dan para pengamat yang menyebutkan telah terjadi pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan bantahan keras dari Presiden Jokowi.
Isu sensitif itu kemudian berkembang luas. Kejaksaan Agung meneliti adanya pertemuan Setya Novanto, Maroef Sjamsoedin dan Riza Chalid yang dianggap melakukan pemufakatan jahat berkaitan dengan kontrak PT Freeport Indonesia di Papua. Sehingga tim Kejaksaan Agung mencari bukti-bukti mengenai hal tersebut dan mengindikasikan penyimpangan hukum. Persoalan ini ternyata semakin meluas ketika pengacara Ketua DPR RI mengadukan Sudirman Said ke Bareskrim.
Tidak berhenti sampai di situ pemberitaan media yang kian gencar mengakibatkan Setya Novanto terpojok. Akhirnya Ketua DPR RI melalui pengacara Arif Rizman Nasution menggugat media. Gugatan tersebut karena pemberitaan media televisi itu yang dianggap yang tidak berimbang. Demikian juga menurut pengacara tersebut telah terjadi penulisan fakta-fakta yang tidak jelas. Akan tetapi pengaduan yang berkait dengan persoalan jurnalistik tidak bisa dibahas langsung oleh Bareskrim. Karena sesuai dengan peraturan dan UU Pers sebelum masalah pelanggaran jurnalistik di bahas Bareskrim, harus terlebih dahulu dipelajari oleh Dewan Pers. Dengan demikian pengacara Setya Novanto terkesan terburu-buru membawa persoalan ini keluar dari ranah hukum pers.
Persoalan yang begitu menyita perhatian masyarakat ternyata mendapat reaksi dari Presiden Jokowi. Khusus kepada MKD Jokowi mengharapkan agar mendengar suara dan aspirasi publik. Permasalahan yang menyangkut Ketua DPR dan begitu menyita perhatian masyarakat luas adalah yang pertama kalinya. Setya Novanto (61) yang lahir di Bandung, 12 November 1954 merupakan figur yang santun. Sama dengan mantan ketua DPR RI seperti Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang sehari-hari bertutur kata santun. Akan tetapi kedua nama yang terakhir ini tidak melibatkan pertentangan lembaga legislatif dengan publik.
Setya Novanto merupakan alumni Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain itu ia tercatat sebagai alumni Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi. Dia merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar sejak 1999. Setya Novanto juga pernah menjadi ketua umum Yayasan Bina Generasi Bangsa. Yayasan tersebut pernah menerbitkan buku yang berjudul “Manajemen Presiden Soeharto Penuturan 17 Menteriâ€. Posisinya adalah menjadi ketua panitia penulisan buku itu. Ada pepatah mengatakan “untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolakâ€. Begitulah nasib yang dialami Setya Novanto. dengan kekayaan yang cukup besar dan bisnis berkembang yang dimulai dari bawah ternyata tidak menjadikan kebahagian tersendiri.
Sebab pernyataan sikap keras dari berbagai lapisan masyarakat mengenai tingkah laku yang bersangkutan dalam masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia menjadi bumerang. Begitulah nasib yang dialaminya seolah-olah seperti membalikkan telapak tangan dari seorang yang dihormati dengan jabatannya yang tinggi dan dikenal santun, telah mengubah opini negatif kepada publik. Setya Novanto kini memasuki tahap kehidupan yang lain. Dia kini berada dalam mengarungi cerita sedih (Balada). Untuk memperbaiki keadaan yang berbeda 180 derajat ini memang memerlukan waktu dan dukungan. Meskipun sampai dirinya lengser sebagai Ketua DPR RI ada sejumlah support dari teman-teman setianya. Sedangkan Golkar terbelah menjadi dua kubu dengan sikap pro dan kontra.
Bahkan ironinya saat berlansung sidang MKD, justru teman-temannya yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) berbalik arah. Mereka terbawa arus oleh keadaan saat itu. Sehingga Setya Novanto terdorong ke dalam jurang menyakitkan. Bahkan ada suara dari teman-temannya yang meminta agar Setya Novanto diberi sanksi berat. Begitulah drama politik yang terjadi di lembaga legislatif yang bisa menjadi pelajaran. Tidak ada kawan yang setia, kecuali kepentingan. Dengan demikian dalam kehidupan apalagi di dunia politik pandai-pandailah memilih kawan. Manfaatnya agar tidak terjadi pembelotan seperti peristiwa di Sidang MKD. Inilah Balada Setya Novanto.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

