Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Catatan Akhir Tahun Kota Pekanbaru

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - sekejap lagi kita akan mengakhiri tahun 2015, dan berganti dengan tahun baru 2016. Tahun baru, suasana baru dan keadaan hidup yang serba baru. Baru dalam pengertian segala sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam konteks pembangunan kota.

Memasuki tahun baru 2016,  ada baiknya kita berinstropeksi diri terhadap pembangunan Kota Pekanbaru yang merupakan kota terbesar dan sekaligus ibukota Provinsi Riau. Terlepas dari berbagai kemajuan dan prestasi yang telah ditorehkan Kota Pekanbaru belakangan ini yang telah banyak diekspos dan dipublikasikan kepada khalayak ramai dengan piagam penghargaan dan piala (seperti piala adipura, kota paling layak investasi, transportasi umum terbaik, dan yang lainnya), ada baiknya juga bercermin tentang hal-hal yang menjadi catatan kurang sreg di dalam kegemerlapan dan kemajuan Kota Pekanbaru.

Hasil pengamatan saya,  setidaknya terdapat empat catatan miring  yang perlu mendapatkan fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan kota, khususnya Pemko Pekanbaru dalam upaya untuk mendongkrak menjadi kota maju dan berkehadapan di masa yang akan datang. Keempat hal tersebut adalah; kesenjangana ekonomi, kualitas infrastruktur, pencemaran lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Pertama, kesenjangan ekonomi. Dalam arus pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang melaju kencang, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9 persen setahun dalam lima tahun belakangan (2010-2014) di tengah stagnansi pertumbuhan ekonomi nasional, telah menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu primadona investasi bagi investor. Geliat ekonomi tersebut juga diikuti dengan semakin membeludaknya tingkat urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang sebagian besar berasal dari luar Provinsi Riau. Catatan negatif dalam konteks ini adalah semakin melebarnya jurang pendistribusian pertumbuhan ekonomi antar lapisan masyarakat; kaya dan yang tidak berpunya (miskin).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, karena kue pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat, khususnya yang mempunyai modal, keahlian, penguasaan teknologi, jaringan dan pemasaran. Sementara mayoritas masyarakat masih berkubang dalam derita pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin melilit dan menekan.  

Sektor modern bergerak laju, sementara sektor tradisional bergerak lambat. Alfamart dan Indomaret berkembang pesat sementara pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal lainnya semakin tercecer. Pasar modern terus dibenahi dan bertambah setiap tahun, sedangkan pasar tradisional semakin terpuruk. Begitu seterusnya.

Pertanyaannya? Langkah-langkah strategis apa yang ditawarkan oleh Pemko Pekanbaru untuk merapatkan jurang kesenjangan ekonomi tersebut? Apakah dibiarkan saja menurut mekanisme pasar seperti harga BBM?

Di sinilah letak peran kunci Pemko Pekanbaru untuk mencarikan resep dan solusi untuk mengatasinya. Kreativitas dan kejelian di dalam segala keterbatasan dipertaruhkan untuk dapat mewujudkan cita-cita dan dambaan masyarakat; kesejahteraan dan keadilan yang sudah semakin menjadi barang mewah dan langka di negeri ini.

Secara sederhana yang perlu diwujudkan Pemko Pekanbaru adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas yang memadai untuk dapat menampung jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun.

Bagaimana caranya? Harus dipersiapkan segala hal yang dapat untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya; infrastruktur, pelayanan birokrasi, keamanan, jaminan hukum dan kemudahan iklim berusaha.

Selain itu, adalah dengan membantu warga kota untuk memiliki kapasitas dan skill yang memadai untuk dapat melakukan usaha secara mandiri (wirausaha) melalui berbagai training, penyuluhan dan pembinaan yang terprogram dan berkesinambungan.

Kedua, kualitas infrastruktur. Perkara ini merupakan masalah klasik yang masih melilit Kota Pekanbaru, di mana kualitas infrastruktur  dasar (jalan, drainase, listrik, air bersih, pelabuhan plus pendidikan dan kesehatan) masih lagi belum merata. Keadaan ini jika tidak segera dituntaskan akan memperlambat gerak perekonomian dan pemerataan pembangunan. Hampir semua infrastruktur dasar yang disebutkan di atas belum lagi dapat memberikan kepuasan kepada seluruh warga Kota Pekanbaru. Sebagai contoh kualitas jaringan jalan, yang sudah banyak dibahas dan dilaporkan media masa tentang carut-marutnya keadaan jaringan jalan yang ada di Pekanbaru. Belum lagi jika dimasukkan akses jalan yang belum lagi diaspal atau semenisasi, atau jalan yang rusak/berlubang namun tak kunjung diperbaiki.

Ketiga, pencemaran lingkungan. Dalam arus kepesatan dan kegemerlapan pembangunan Kota Pekanbaru, juga telah melahirkan berbagai masalah lingkungan kota yang semakin menyesakkan nafas, seperti; pencemaran sampah, air dan udara, banjir kota dan kemacetan lalu lintas.

Semakin bertumpuk dan berserakannya sampah kota  di Tanah Air, termasuk di Kota Pekanbaru yang kemudian menginspirasikan ide/gagasan kota bersih yang dikenal dengan Adipura. Spanduk, baliho dan segala macam catatan ditempelkan di  mana-mana supaya masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, namun permasalahan sampah secara hakiki  di Pekanbaru belum lagi tuntas secara menyeluruh.

Begitu juga kualitas sumber air bersih di Kota Pekanbaru yang semakin menurun, baik air sungai (Sungai Siak) maupun sumber air tanah, akibat dari berbagai aktivitas pembangunan kota, urbanisasi dan perindustrian. Kualitas udara juga semakin merosot akibat emisi dari kendaraan bermotor dan perindustiran serta akibat asap musiman yang berasal dari kebakaran hutan. Catatan miring berikutnya adalah berkenaan dengan banjir kota ketika musim hujan serta kemacetan lalu lintas yang semakin menyengsarakan warga kota.

Keempat, tata kelola pemerintahan. Walaupun birokrasi pemerintahan terus berbenah diri seiring kemajuan zaman, namun tata kelola pemerintahan modern seperti yang diharapkan belum lagi dapat dihadirkan di Kota Pekanbaru. E-goverment atau good-governance  yang telah banyak diwacanakan dan didengungkan misalnya, masih hanya bersifat simbol. Sebagai contoh; penempatan para kepala dinas dan satuan kerja (satker) di bawahnya juga masih belum lagi dilakukan sepenuhnya secara profesional, di mana unsur politis dan faktor kedekatan belum lagi bisa dienyahkan.

Hingga kini, masih banyak warga kota yang mengeluh dan bahkan frustasi mengurus hal-hal yang bersifat remeh temeh; urusan KTP, akta kelahiran, bayar pajak kendaraan bermotor, urusan pasport, surat tanah, dan yang sejenisnya. Belum lagi jika sudah menyangkut urusan yang lebih penting dan berisfat komersial, birokrasi masih tampak mendominasi, seperti pengurusan izin usaha.

Selain itu yang juga selalu dipertanyakan tentang masalah akuntabilatas dan transparansi di dalam penggunaan anggaran. Sebagai contoh sederhana, berapa besar dana yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh warga Pekanbaru (pajak kendaraan bermotor, rumah, bangunan, hotel, restoran dan toko)? Dan untuk apa saja dana tersebut digunakan? Dapatkah warga mengakses informasi tersebut?
Sebagai perbandingan, di negara maju, tingkat kesadaran warga membayar pajak sudah sangat tinggi dan merasa bersalah jika mereka tidak membayarnya. Saya tanya kepada teman yang lama tinggal di Inggris, mengapa bisa demikian? Dia jawab, karena mereka (warga masyarakat) percaya bahwa semakin besar pendapatan negara, maka akan semakin besar pula pelayanan yang akan diberikan oleh negara kepada warga. Kata kuncinya adalah akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Bagaimana dengan keadaan di Kota Pekanbaru?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer