Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Riau dan Pengembangan Ekonomi Syariah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Geliat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia kian memberikan harapan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia seyogyanya menjadi pioner dalam implementasi ekonomi syariah. Sejak diresmikannya Bank  Muamalat Indonesia, sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama, pada tahun 1992 hingga Juni 2015 setidaknya tercatat ekspansi perbankan syariah di Indonesia, yaitu sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.121 kantor, 22 bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 327 kantor, 161 BPRS dengan 433 kantor. Institusi ekonomi syariah lainnya yang masih eksis merealisasikan produk-produk syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, penggadaian syariah, lembaga mikro syariah, koperasi syariah, leasing syariah, BPRS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat( BAZ), hotel syariah, dan lain-lain.

 Aktiva, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Hingga Juni 2015 aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp273,5 triliun, dengan total rekening sebanyak 19,792,906. Selain itu, beberapa perangkat regulasi perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah telah wujud, seperti PP No 14/2014 tentang  pelaksanaan UU Zakat No 23/2011, UU No10/1998 tentang perbankan yang membolehkan shariah windows, UU No17/2000, di mana zakat merupakan pengurang pajak, UU No19/2008 tenang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No21/2008 tentang perbankan syariah.

Namun, keberadaan institusi syariah beserta regulasinya belumlah cukup, mengingat peraturan pemerintah yang menjabarkan UU tersebut belumlah ada, sehingga warna dan irama pelaksanaan ekonomi syariah di daerah-daerah tidaklah sama. Apalagi keperluan  Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak dirasakan masih kurang. Menurut Bank Indonesia (BI) untuk industri perbankan syariah saja, Indonesia memerlukan sekitar 5.900 orang setiap tahunnya, sementara perguruan tinggi yang meluluskan sumber daya manusia di sektor keuangan hanya 1.500 orang. Ini baru kekurangan kebutuhan terhadap kuantitas sumber daya manusia, belum lagi  kebutuhan terhadap kualitas lulusan tersebut. Sedangkan, jumlah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki konsentrasi atau jurusan ekonomi Islam baru sekitar 25 universitas. Hal ini untuk mendorong aset perbankan syariah mencapai 5 persen.

 Riau dan Ekonomi Syariah
Lembaga Keuangan Syariah di Riau berawal sejak berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah pada tahun 1996, lalu diikuti dengan pendirian BPRS Berkah, Bank Muamalat Indonesia serta Bank Syariah Mandiri (BSM). Berikutnya diresmikan juga Bank Riau Syariah pada Juli 2004, dengan membuka kantor cabang di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Bank Riau Syariah ini merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama di luar Pulau Jawa. Terakhir juga telah beroperasi BRI Syariah dan BNI Syariah. Lahir dan beroperasinya  bank-bank tersebut tentu saja akan menjadi alternatif pilihan penyimpanan dana bagi masyarakat dalam menikmati jasa layanan sektor perbankan.

Setidaknya terdapat 5 alasan mengapa perbankan berbasis syariah wujud di Bumi Lancang Kuning ini. Pertama, aspek regulasi, dengan dikeluarkannya UU No 10 /1998 tentang perubahan UU No7/1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syariah, serta regulasi paling mutakhir UU No21/2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, aspek marketing, di mana bank syariah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau, mengingat 89,27 persen penduduk di provinsi ini beragama Islam. Ketiga, aspek syariah, masih banyak kalangan umat Islam yang enggan bertransaksi dan menggunakan jasa bank konvensional. Keempat, aspek empiris, dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Kelima, aspek diferensiasi produk, kehadiran bank-bank syariah untuk memenuhi keperluan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat.

Jika kita melongok kepada Visi Provinsi Riau 2020, maka geliat pendirian institusi syariah di Riau merupakan jawaban positif dan reaksi baik atas visi tersebut. Hal ini bermakna bahwa perekonomian syariah seirama dengan Visi Provinsi Riau. Visi Riau 2020 menyebutkan: Terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Peran yang dapat dimainkan oleh Pemprov Riau adalah membantu mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan institusi syariah /ekonomi syariah di Provinsi Riau dan mampu menjadi penggerak aktivitas perekonomian dalam lingkungan masyarakat yang agamis.

Riau dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya muslim. Seyogyanya dalam implementasi aspek konsumsi, seorang konsumen muslim mengkonsumsi suatu barang/jasa, dalam rangka mengoptimalkan fungsi kemanusiannya sebagai hamba Allah Swt agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Begitu juga bagi dunia produksi. Ketika seorang produsen hidup di tengah komunitas muslim, seyogyanya ia mampu memproduksi barang/jasa yang dapat memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen muslim. Motivasinya tidak hanya meraih profit semata, namun sisi benefit (mashlahah) dan etika juga perlu dipertimbangkan. Sehingga nilai-nilai ibadah senantiasa melekat pada praktik konsumsi dan produksi. Semestinya hal ini dapat wujud di bumi Riau yang mayoritas penduduknya Melayu muslim.

Menurut hemat penulis perlu ada langkah-langkah untuk mengembangkan perekonomian syariah di Riau, seperti: senantiasa melakukan sosialisasi tentang perekonomian syariah beserta perangkat-perangkatnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan pendidikan. Pembukaan mata pelajaran dan jurusan ekonomi syariah pada lembaga pendidikan. Menumbuhkembangkan dan memperkuat institusi ekonomi syariah seperti leasing syariah, penggadaian syariah, perhotelan syariah, BMT, asuransi syariah, koperasi syariah, perbankan syariah, hotel syariah, dan lain-lain.

 Pemerintah selayaknya merancang blue print pengembangan ekonomi syariah di Riau  yang berbasis keunggulan alam. Regulasi perundang-undangan daerah segera diwujudkan demi menjamin terlaksananya perekonomian syariah dengan baik, seperti Peraturan Daerah tentang Zakat. Pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS/LAZ dan penyalurannya kepada para mustahik terlaksana secara adil dan profesional. Membangun jaringan nasional dan internasional dalam aspek pengembangan perekonomian syariah, seperti implementasi investasi berbasis bagi hasil.

Kemudian apa peran masyarakat Riau dalam pengembangan perekonomian syariah? Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, menabung di bank-bank syariah. Ketiga, berdagang dengan menggunakan prinsip syariah. Keempat,menyokong secara moril dan materil terhadap industri keuangan syariah perbankan dan non perbankan. Kelima, membayar zakat infak dan sedekah.

Jika langkah-langkah tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan optimal, insya Allah Bumi Lancang Kuning dapat menjadi pioner dan leader dalam implementasi perekonomian syariah di Indonesia bahkan dunia internasional. Sistem perekonomian syariah yang rahmatan lil ‘alamin mampu menghantarkan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis. Merealisasikan perekonomian syariah juga dapat memperkecil angka kemiskinan di Riau yang telah mencapai 562,9 ribu jiwa (8,82 persen).***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer