Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sudah setahun lebih Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden, namun pemerintahan Pak Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanyenya. Kinerja kabinet dinilai masih jauh dari kata baik. Banyak dampak yang kita rasakan yaitu kondisi perekonomian yang makin memburuk, misal melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar atau PHK di mana-mana. Persoalan hukum yang membuat sejumlah partai politik terlibat konflik atau soal Freeport yang menimbulkan kegaduhan yang hebat.
Perombakan kabinet pertama sudah dilakukan pada 12 Agustus 2015 lalu. Kini isu reshuffle kabinet jilid II pun mulai mengemuka. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkritik isu reshuffle kabinet jilid II, reshuffle tidak boleh dilakukan. Perombakan kabinet menunjukkan ada yang salah dalam manajemen pemerintahan Jokowi-JK. Boleh jadi yang paling mendasar adalah pemilihan orang yang tak tepat; sekadar memenuhi tuntutan partai koalisi. Itulah karakter bawaan dari sistem politik akomodasi demokrasi atau politik transaksional. Karena itu, kompromi dengan sejumlah pihak pendukung Pak Jokowi tidak bisa dihindari. Artinya, masalahnya tetap masih ada.
Karena itu perombakan kabinet saja tidak cukup. Mengganti orang yang berkinerja buruk di pemerintahan dengan yang lebih baik tentu penting. Agar berbagai urusan dijalankan oleh orang yang layak secara syar’i, yaitu orang yang bertaqwa, amanah serta memiliki kemampuan dan keahlian.***
Ulfa Novitamala, alumni Poltekkes Riau. ulfanovitamala19@gmail.com
Perombakan kabinet pertama sudah dilakukan pada 12 Agustus 2015 lalu. Kini isu reshuffle kabinet jilid II pun mulai mengemuka. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkritik isu reshuffle kabinet jilid II, reshuffle tidak boleh dilakukan. Perombakan kabinet menunjukkan ada yang salah dalam manajemen pemerintahan Jokowi-JK. Boleh jadi yang paling mendasar adalah pemilihan orang yang tak tepat; sekadar memenuhi tuntutan partai koalisi. Itulah karakter bawaan dari sistem politik akomodasi demokrasi atau politik transaksional. Karena itu, kompromi dengan sejumlah pihak pendukung Pak Jokowi tidak bisa dihindari. Artinya, masalahnya tetap masih ada.
Karena itu perombakan kabinet saja tidak cukup. Mengganti orang yang berkinerja buruk di pemerintahan dengan yang lebih baik tentu penting. Agar berbagai urusan dijalankan oleh orang yang layak secara syar’i, yaitu orang yang bertaqwa, amanah serta memiliki kemampuan dan keahlian.***
Ulfa Novitamala, alumni Poltekkes Riau. ulfanovitamala19@gmail.com
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

