Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sebenarnya pemerintah bisa mengandalkan perusahaan milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai katup pengaman ekonomi rakyat. Harapan itu akan tercapai manakala pemerintah memiliki BUMD yang sehat dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sebut saja seandainya Provinsi Riau atau masing-masing daerah kabupaten/kota memiliki sentra-sentra pengembangan bisnis atau kawasan cepat tumbuh sebagai produk andalan yang dikelola BUMD, (misalnya kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan sentra produksi, kawasan ekowisata, kawasan usaha peternakan, kawasan usaha perkebunan, kawasan industri kecil dan lainnya).
Semua sektor ini sangat mendukung ekonomi rakyat dan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya hingga kini masih banyak BUMD di Provinsi Riau belum mampu menjadi andalan dan tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan yang terjadi banyak BUMD bermasalah, yang disebabkan bidang usaha yang dikelolanya tidak memiliki prospek untuk dikembangkan maupun karena factor pengelolanya yang tidak profesional.
BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). BUMD yang yang bentuk hukumnya PD tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang PD, sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa PT tunduk pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
Apapun bentuk hukumnya fungsi BUMD adalah sebagai pelayanan umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian Tujuan dibentuknya BUMD agar dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (agent of Development), dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut maka BUMD harus dikelola secara profesional sehingga keberadaannya mampu memberikan sumbangsih pada penerimaan kas negara, mampu mengejar keuntungan, mampu memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha, dan mampu memberikan bantuan serta perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
Prospek dan Poteni Bisnis
Era otonomi daerah membuka peluang BUMD menjadi salah satu pusat perhatian bagi pengembangan ekonomi di daerah-daerah, di mana BUMD diharapkan menjadi salah satu pintu masuk bagi perkembangan bisnis di seluruh daerah di Indonesia. BUMD diharapkan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian daerah dan dapat berperan sebagaimana motor penggerak ekonomi. Guna mewujudkan peran tersebut maka pola pengelolaan BUMD harus professional dan diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta pada upaya optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Terlebih lagi Dalam mengantisipasi pasar bebas dan menghadapi derasnya arus globalisasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk berorientasi pada pemikiran bisnis, serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat, sekaligus membangun keunggulan kompetitif.
Kita bisa membayangkan jika seluruh BUMD di Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian daerah dan dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi, maka peran BUMD yang mengemban misi mulia “misi sosial dan ekonomi†akan mampu sebagai penggerak ekonomi serta mengentaskan jutaan penduduknya dari jerat kemiskinan.
Potensi bisnis di setiap daerah di Indonesia sangat banyak, memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan dan BUMD memungkinkan untuk mengelolanya? Ruang gerak BUMD dalam mengelola bisnispun telah diatur secara jelas, yakni bergerak dalam lapangan usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan dapat diusahakan oleh BUMD. Artinya BUMD harus mampu menghidupkan perekonomian daerah dan berusaha di lapangan usaha yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak.
Mengutip pendapat Wawan Zulmawan, bahwa dalam praktik menjalankan bisnisnya ada dua pola kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BUMD: Pertama, BUMD langsung melakukan pengelolaan atas bisnisnya, seperti misalnya Bank Pembangunan Daerah dan PDAM (perusahaan Daerah Air Minum). BUMD ini menjalankan fungsi sosial yaitu memenuhi kebutuhan daerah tersebut, namun disisi lain juga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Kedua, BUMD selaku holding company, dalam hal ini BUMD mendirikan anak–anak perusahaan bekerja sama dengan investor-investor. Bagi BUMD yang menjadi holding company, tugas utama BUMD ini sebenarnya adalah menarik investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan investasinya pada daerah asal BUMD.
Namun dalam kenyataannya hingga kini masih banyak BUMD yang bermasalah, meskipun sebenarnya bidang usaha yang dapat dikelola cukup banyak dan memiliki prospek untuk dikembangkan. Berdasar data dari badan kerja sama BUMD seluruh Indonesia memperlihatkan dari sekitar 1200 BUMD, hanya 40 persen yang masuk katagori BUMD sehat. Selebihnya dalam kondisi stagnan atau dalam kondisi sakit? Kondisi tersebut tentunya sangat menyedihkan mengingat tujuan pendirian BUMD adalah untuk membantu pengembangan ekonomi daerah , bukan menjadi benalu bagi pemerintah karena hidupnya mengandalkan tambahan setoran modal dari dana APBD. Sebenarnya banyak potensi daerah yang bisa dimaksimalkan oleh BUMD, yang dapat diturunkan dari sektor-sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Penggerak atau Penghambat
Jika satu kabupaten/kota memiliki 9 BUMD yang sehat yang diturunkan dari 9 sektor pembangunan ekonomi, maka dipastikan Riau akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. BUMD dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan kejayaan dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika gagasan pemerintah menggesa pendirian BUMD dan ternyata setelah beroperasi kinerjanya tidak sehat, dan terus menerus hidupnya hanya mengandalkan suntikan dana APBD maka hadirnya BUMD justru akan membuat masyarakat semakin resah, dan menambah rumitnya pemerintah mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banyaknya BUMD yang tidak sehat disebabkan karena beberap hal berikut: Pertama, pengelolaan manajemen usaha yang tidak professional, sebagai akibat kesalahan dalam proses rekrutmen calon direksi BUMD. Terlalu banyak kepentingan dari pemegang saham dalam merekrut calon direksi, yang bermuara pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, seperti bagi-bagi jabatan sebagai barter imbal jasa atau motif lain untuk kepentingan pribadi kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dapat kita analisa terhitung sejak yang bersangkutan duduk sebagai direksi BUMD.
Keputusan manajerial apa yang telah ia perbuat, misalnya keputusan yang terkait dengan pengelolaan bidang usaha dan pengembangan usaha yang strategis, investasi baru, penentuan perhitungan tarif, dan kreativitas pengelolaan bisnis lainnya yang mengarah pada kemajuan bisnis yang dikelolanya. Jika ternyata direksi tidak pernah mengambil keputusan strategis yang berdampak positif bagi pengembangan bisnis, maka hadirnya mereka sebagai pengelola BUMD menjadi beban berat bagi pemerintah. Ia berfungsi sebagai benalu yang secara pelan tapi pasti dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan mematikan dirinya dan induknya.
Kedua, terjadi in efisiensi dalam pengelolaan dan pemilihan bidang usaha. secara konseptual usaha-usaha BUMD jika ditata dan dikelola secara baik, melalui penyusunan perencanaan bisnis (bisnis plan) yang baik, akan menghasilkan daftar pendek proyek tentang unit usaha yang memiliki kelayakan dan prospek bisnis untuk jangka panjang. Analisis kelayakan bisnis tentunya dikaitkan dengan analisis efisiensi biaya. Sebaik apapun prospek usaha jika dikelola dengan tidak mempertimbangkan prinsip efisiensi dan bahkan cenderung mengarah pada pemborosan biaya, maka usaha yang dimaksud akan mengalami masalah. Aspek pemborosan inilah yang nampaknya perlu ditata kembali oleh para pengelola dan direksi BUMD.
Pengelolaan BUMD sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan pengelolaan BUMN. Keduanya sama-sama merupakan bagian dari keuangan Negara dan sama-sama objek pemeriksaan BPK. Keduanya adalah perwujudan dari bagaimana negara atau daerah memupuk penerimaan dari dunia usaha. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi katalisator pembangunan perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa BUMN mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dan professional, sementara itu mengapa BUMD mengalami masalah? jawabannya karena persoalan tidak adanya prinsip efisiensi dalam pengelolaan usaha.
Ketiga, intervensi dari pemegang saham. Persoalan pengelolaan manajemen usaha menjadi persoalan yang serius, ketika jajaran manajemen berhadapan dengan proses pengambilan keputusan strategis. Di mana jajaran direksi sulit mengambil keputusan mengingat proses pengambilan keputusan bisnis strategis harus memperhatikan faktor lingkungan strategis BUMD, yaitu: Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, media masa, pelaku bisnis di luar BUMD. Kelima institusi tersebut mempunyai intervensi yang cukup besar terhadap manajemen pengelolaan BUMD. Jika DPRD tidak menyetujui gagasan brillian dari sang direktur utama, meskipun sebenarnya bisnis yang diajukan memiliki prospek yang cukup baik. Maka usaha yang dimaksud akan kandas di tengah jalan. Jika para pemegang saham masih berpikir negatif terhadap semua usulan direksi BUMD maka selamanya BUMD akan mengalami kesulitan, karena ide dan gagasan bisnis akan terpasung oleh birokrasi yang ada. Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan BUMD mengubah paradigma berpikir dari kebiasaan berpikir negatif menjadi berpikir positif. Seorang entrepreneur akan gagal dalam berbisnis jika semua usaha yang dirancangnya dimulai dari berpikir negatif.
Keempat, lemahnya sistem pengawasan. Sebagai pemilik dan pemegang saham, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun dalam realitas di lapangan badan pengawas yang ditunjuk pemerintah pun ternyata mandul, karena tidak memiliki kemampuan dibidang pengawasan. Mereka diangkat pemerintah sebagai badan pengawas bukan didasarkan atas profesinalisme dalam bidangnya, akan tetapi lebih disebabkan karena sesuatu hal yang lebih mengutamakan aspek emosional dan melupakan aspek intelektual dan spiritual. Slogan ayo kerja walau sederhana namun mempunyai maksud filosofi yang mendalam. Karena itu dalam usaha meningkatkan kinerja BUMD mari kita bersama-sama mengubah mind set dari kebiasaan berpikir negatif menjadi kebiasaan berfikir positif, dari kebiasaan berpikir kerdil menjadi kebiasaan berpikir besar, sehingga mampu menghasilkan BUMD yang sehat dan dapat diandalkan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah bukan sebagai penghambat pembangunan ekonomi daerah.***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
Semua sektor ini sangat mendukung ekonomi rakyat dan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya hingga kini masih banyak BUMD di Provinsi Riau belum mampu menjadi andalan dan tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan yang terjadi banyak BUMD bermasalah, yang disebabkan bidang usaha yang dikelolanya tidak memiliki prospek untuk dikembangkan maupun karena factor pengelolanya yang tidak profesional.
BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). BUMD yang yang bentuk hukumnya PD tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang PD, sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa PT tunduk pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
Apapun bentuk hukumnya fungsi BUMD adalah sebagai pelayanan umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian Tujuan dibentuknya BUMD agar dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (agent of Development), dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut maka BUMD harus dikelola secara profesional sehingga keberadaannya mampu memberikan sumbangsih pada penerimaan kas negara, mampu mengejar keuntungan, mampu memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha, dan mampu memberikan bantuan serta perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
Prospek dan Poteni Bisnis
Era otonomi daerah membuka peluang BUMD menjadi salah satu pusat perhatian bagi pengembangan ekonomi di daerah-daerah, di mana BUMD diharapkan menjadi salah satu pintu masuk bagi perkembangan bisnis di seluruh daerah di Indonesia. BUMD diharapkan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian daerah dan dapat berperan sebagaimana motor penggerak ekonomi. Guna mewujudkan peran tersebut maka pola pengelolaan BUMD harus professional dan diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta pada upaya optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Terlebih lagi Dalam mengantisipasi pasar bebas dan menghadapi derasnya arus globalisasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk berorientasi pada pemikiran bisnis, serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat, sekaligus membangun keunggulan kompetitif.
Kita bisa membayangkan jika seluruh BUMD di Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian daerah dan dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi, maka peran BUMD yang mengemban misi mulia “misi sosial dan ekonomi†akan mampu sebagai penggerak ekonomi serta mengentaskan jutaan penduduknya dari jerat kemiskinan.
Potensi bisnis di setiap daerah di Indonesia sangat banyak, memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan dan BUMD memungkinkan untuk mengelolanya? Ruang gerak BUMD dalam mengelola bisnispun telah diatur secara jelas, yakni bergerak dalam lapangan usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan dapat diusahakan oleh BUMD. Artinya BUMD harus mampu menghidupkan perekonomian daerah dan berusaha di lapangan usaha yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak.
Mengutip pendapat Wawan Zulmawan, bahwa dalam praktik menjalankan bisnisnya ada dua pola kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BUMD: Pertama, BUMD langsung melakukan pengelolaan atas bisnisnya, seperti misalnya Bank Pembangunan Daerah dan PDAM (perusahaan Daerah Air Minum). BUMD ini menjalankan fungsi sosial yaitu memenuhi kebutuhan daerah tersebut, namun disisi lain juga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Kedua, BUMD selaku holding company, dalam hal ini BUMD mendirikan anak–anak perusahaan bekerja sama dengan investor-investor. Bagi BUMD yang menjadi holding company, tugas utama BUMD ini sebenarnya adalah menarik investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan investasinya pada daerah asal BUMD.
Namun dalam kenyataannya hingga kini masih banyak BUMD yang bermasalah, meskipun sebenarnya bidang usaha yang dapat dikelola cukup banyak dan memiliki prospek untuk dikembangkan. Berdasar data dari badan kerja sama BUMD seluruh Indonesia memperlihatkan dari sekitar 1200 BUMD, hanya 40 persen yang masuk katagori BUMD sehat. Selebihnya dalam kondisi stagnan atau dalam kondisi sakit? Kondisi tersebut tentunya sangat menyedihkan mengingat tujuan pendirian BUMD adalah untuk membantu pengembangan ekonomi daerah , bukan menjadi benalu bagi pemerintah karena hidupnya mengandalkan tambahan setoran modal dari dana APBD. Sebenarnya banyak potensi daerah yang bisa dimaksimalkan oleh BUMD, yang dapat diturunkan dari sektor-sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Penggerak atau Penghambat
Jika satu kabupaten/kota memiliki 9 BUMD yang sehat yang diturunkan dari 9 sektor pembangunan ekonomi, maka dipastikan Riau akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. BUMD dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan kejayaan dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika gagasan pemerintah menggesa pendirian BUMD dan ternyata setelah beroperasi kinerjanya tidak sehat, dan terus menerus hidupnya hanya mengandalkan suntikan dana APBD maka hadirnya BUMD justru akan membuat masyarakat semakin resah, dan menambah rumitnya pemerintah mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banyaknya BUMD yang tidak sehat disebabkan karena beberap hal berikut: Pertama, pengelolaan manajemen usaha yang tidak professional, sebagai akibat kesalahan dalam proses rekrutmen calon direksi BUMD. Terlalu banyak kepentingan dari pemegang saham dalam merekrut calon direksi, yang bermuara pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, seperti bagi-bagi jabatan sebagai barter imbal jasa atau motif lain untuk kepentingan pribadi kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dapat kita analisa terhitung sejak yang bersangkutan duduk sebagai direksi BUMD.
Keputusan manajerial apa yang telah ia perbuat, misalnya keputusan yang terkait dengan pengelolaan bidang usaha dan pengembangan usaha yang strategis, investasi baru, penentuan perhitungan tarif, dan kreativitas pengelolaan bisnis lainnya yang mengarah pada kemajuan bisnis yang dikelolanya. Jika ternyata direksi tidak pernah mengambil keputusan strategis yang berdampak positif bagi pengembangan bisnis, maka hadirnya mereka sebagai pengelola BUMD menjadi beban berat bagi pemerintah. Ia berfungsi sebagai benalu yang secara pelan tapi pasti dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan mematikan dirinya dan induknya.
Kedua, terjadi in efisiensi dalam pengelolaan dan pemilihan bidang usaha. secara konseptual usaha-usaha BUMD jika ditata dan dikelola secara baik, melalui penyusunan perencanaan bisnis (bisnis plan) yang baik, akan menghasilkan daftar pendek proyek tentang unit usaha yang memiliki kelayakan dan prospek bisnis untuk jangka panjang. Analisis kelayakan bisnis tentunya dikaitkan dengan analisis efisiensi biaya. Sebaik apapun prospek usaha jika dikelola dengan tidak mempertimbangkan prinsip efisiensi dan bahkan cenderung mengarah pada pemborosan biaya, maka usaha yang dimaksud akan mengalami masalah. Aspek pemborosan inilah yang nampaknya perlu ditata kembali oleh para pengelola dan direksi BUMD.
Pengelolaan BUMD sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan pengelolaan BUMN. Keduanya sama-sama merupakan bagian dari keuangan Negara dan sama-sama objek pemeriksaan BPK. Keduanya adalah perwujudan dari bagaimana negara atau daerah memupuk penerimaan dari dunia usaha. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi katalisator pembangunan perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa BUMN mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dan professional, sementara itu mengapa BUMD mengalami masalah? jawabannya karena persoalan tidak adanya prinsip efisiensi dalam pengelolaan usaha.
Ketiga, intervensi dari pemegang saham. Persoalan pengelolaan manajemen usaha menjadi persoalan yang serius, ketika jajaran manajemen berhadapan dengan proses pengambilan keputusan strategis. Di mana jajaran direksi sulit mengambil keputusan mengingat proses pengambilan keputusan bisnis strategis harus memperhatikan faktor lingkungan strategis BUMD, yaitu: Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, media masa, pelaku bisnis di luar BUMD. Kelima institusi tersebut mempunyai intervensi yang cukup besar terhadap manajemen pengelolaan BUMD. Jika DPRD tidak menyetujui gagasan brillian dari sang direktur utama, meskipun sebenarnya bisnis yang diajukan memiliki prospek yang cukup baik. Maka usaha yang dimaksud akan kandas di tengah jalan. Jika para pemegang saham masih berpikir negatif terhadap semua usulan direksi BUMD maka selamanya BUMD akan mengalami kesulitan, karena ide dan gagasan bisnis akan terpasung oleh birokrasi yang ada. Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan BUMD mengubah paradigma berpikir dari kebiasaan berpikir negatif menjadi berpikir positif. Seorang entrepreneur akan gagal dalam berbisnis jika semua usaha yang dirancangnya dimulai dari berpikir negatif.
Keempat, lemahnya sistem pengawasan. Sebagai pemilik dan pemegang saham, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun dalam realitas di lapangan badan pengawas yang ditunjuk pemerintah pun ternyata mandul, karena tidak memiliki kemampuan dibidang pengawasan. Mereka diangkat pemerintah sebagai badan pengawas bukan didasarkan atas profesinalisme dalam bidangnya, akan tetapi lebih disebabkan karena sesuatu hal yang lebih mengutamakan aspek emosional dan melupakan aspek intelektual dan spiritual. Slogan ayo kerja walau sederhana namun mempunyai maksud filosofi yang mendalam. Karena itu dalam usaha meningkatkan kinerja BUMD mari kita bersama-sama mengubah mind set dari kebiasaan berpikir negatif menjadi kebiasaan berfikir positif, dari kebiasaan berpikir kerdil menjadi kebiasaan berpikir besar, sehingga mampu menghasilkan BUMD yang sehat dan dapat diandalkan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah bukan sebagai penghambat pembangunan ekonomi daerah.***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

