Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cina atau Tionghoa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Keberadaan orang Tionghoa di Indonesia dapat dipelajari dari sejarah Nusantara. Menurut beberapa literatur, jelasnya etnis Tionghoa Indonesia berasal dari Yunan bagian selatan di daratan Tiongkok nun di sana. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa abad ke-7 sudah diulas adanya pendeta asal Tiongkok bernama I Tsing (671) berkunjung ke negeri Sriwijaya dan tinggal lebih kurang enam bulan lamanya.

Kunjungan satu dua orang pendeta asal Tiongkok seharusnya kurang tepat dijadikan referensi sebagai cikal bakal keturunan. Logikanya, pendeta Tiongkok tidak melakukan perkawinan sehingga tidak beranak pinak. Lebih tepatnya, jika ingin merujuk pada garis keturunan masyarakat Tionghoa Indonesia, sebaiknya merujuk pada masa Kolonial Belanda. Apa sebabnya?
Pada masa kolonial Belanda, terjadi migrasi besar-besaran tenaga kerja asal Tiongkok ke Nusantara oleh karena pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan tembakau, tebu, lada dan pertambangan. Demand tenaga kerja yang besar membuat penerintah kolonial Belanda menggunakan rekruitmen agen tenaga kerja Tionghoa. Satu nama yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kedatangan tenaga kerja Tiongkok adalah Tjong A Fie.
Dalam buku Koeli Kontrak yang ditulis Mohammad Said (1990), menyebutkan bahwa komunitas Tionghoa Medan dan sekitarnya memiliki kedekatan sejarah dan emosional dengan Chiness Overseas Pulau Pinang Malaysia. Hal itu terjadi sebab awalnya nenek moyang orang Tionghoa Medan berasal dari pekerja-pekerja perkebunan yang di datangkan Tjong A Fie dari Pulau Pinang. Selanjutnya, komunitas Tionghoa berkembang lagi setelah dibukanya beberapa perkebunan dan pabrik di Pulau Jawa.
Komunitas Tionghoa semakin besar saja dan Kolonial Belanda mulai menghadapi masalah kependudukan. Kita mengenal sejarah pembantaian orang Tionghoa (Peristiwa Angke 1740). Namun  setelah itu Belanda mulai memikirkan cara untuk mengordinir masyarakat Tionghoa yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Selanjutnya kita mengenal adanya kepala perwakilan etnis Tionghoa yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda yang disebut Kapitan atau Mayor Cina (baca: Mona Lohanda: The Kapitan Of Batavia 1837-1942).

Dari deskripsi sejarah keberadaan etnis Tionghoa Indonesia, yang mendasari tulisan ini, kita berupaya untuk memahami sinergitas kehidupan sehari-hari. Apa yang paling mendasar? Yang paling mendasar adalah komunikasi yang terjadi pada arus society.

Lebih kurang satu bulan lepas, di Perpustakaan Wilayah (Puswil) Riau diadakan semacam seminar tentang pluralisme yang ditaja Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau. Dan salah satu nara sumbernya adalah akademisi Tionghoa yang bergelar profesor yaitu Prof Dr Firdaus LN. Kata Profesor Firdaus pada dasarnya tidak keberatan menyebut dirinya Cina. Karena dia memang orang Cina. Dia tidak keberatan atau tersinggung ketika orang-orang menyebutnya Cina atau semacamnya. Artinya, tidak ada perbedaan mendasar antara sebutan Cina dan Tionghoa.

Sampai di sini, saya memahami bahwa Prof Firdaus tidak salah, hanya saja keliru karena ungkapan itu bukan didasari pada scientific reasons, melainkan emotional reasons semata. Tujuan PSMTI semula adalah menyosialisasikan sebutan-sebutan Tionghoa dan “mengharamkan” sebutan-sebutan Cina. Alasan kelompok Tionghoa juga sederhana: kata Tionghoa dirasa lebih nyaman didengar karena tidak mengandung stereotipe negatif, sementara kata Cina membonceng nilai pejoratif dan kasar.

Secara etimologi, kata Cina adalah pergeseran penyebutan dari bahasa asing (Inggris) yaitu China. A Merriem Werbster’s Dictionary 9th Edition (1991: 233) menyebutkan bahwa kata Cina pertama sekali digunakan pada tahun 1579. Selanjutnya, pada buku yang sama (1991: 234)  kata Chinese digunakan pertama kali tahun 1606. Lebih jauh lagi, kata Cina digunakan secara resmi dalam traktat Nanking 29 Agustus 1842. Sandaran ditandatanganinya Perjanjian Nanking adalah Kerajaan Qing (baca: Ching) kalah perang terhadap Inggris dalam perang Candu (Boxer Rebellion).

Banyak istilah untuk menyebut perang ini; ada literartur yang menyebut sebagai Perang Anglo-Cina, ada juga yang menyebut Chiness Opium Wars atau Aphian Zhangchen (perang Candu). Artinya, saat itu belum ada negara Cina atau Tiongkok.

Sarjana Kerajaan Inggris tidak bodoh, mereka selangkah lebih cerdas sehingga memilih sebutan Cina untuk diisi dalam traktat Nanking guna mendatangkan nilai-nilai stereotipe dan pejorasi jelek terhadap komunitas kawula Qing. Rujukannya adalah, mereka mempelajari sejarah Tiongkok, bahwa di negeri itu ada seorang kaisar besar bernama Qin Shi Huang Ti yang amat kejam mendirikan Kerajaan Qin (246-210 SM). The Great Wall adalah hasil karyanya, tetapi tindakannya teramat kejam dan sadis.

Pada masa kolonial Belanda, komunitas etnis yang menjadi objek perbincangan ini juga menamakan dirinya Tionghoa. Pada tahun 1901 dilahirkan Chung Hua Hwe Koan (Perkumpulan Orang Tionghoa), lalu ada Chung Hua Chung Hui, Chung Hua Shiang Hwee (Kamar Dagang Tionghoa), dan beberapa lainnya.  Pada 25 September 1932 lahir Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang dipimpin oleh Liem Koen Hian.

Pada masa setelah kemerdekaan pun sebutan untuk komunitas ini adalah Tionghoa; dalam lafal Mandarin Chung-hua. Pelemahan penyebutan ini pun akhirnya menjadi-jadi setelah Orde Baru berkuasa dan mengeluarkan surat edaran No.06 tahun 1967 yang ditandatangani Sudarmono SH. Maka sejak itu seluruh kata Tionghoa dan Tiongkok secara berangsur berganti menjadi Cina (Lihat Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia buku 2, terbitan Bakin, 1980).

Hari ini, pergeseran penyebutan Cina itu kembali ke awal lagi, yaitu menjadi Tionghoa. Sandarannya adalah Keppres No12/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) di akhir-akhir masa jabatannya. Sekali lagi, orang Tionghoa beruntung dapat angpao dari SBY. Kalau ingin menyebut dan rujukannya adalah negeri Cina, maka kata yang digunakan adalah Tiongkok. Tetapi masih banyak media massa yang mempergunakan kata Cina dan menyamaratakan sebutan itu sebagai generalisasi. Hanya saja, pada konteks sebutan yang  sudah mendarah daging, bagaimana untuk menggantinya? Sebagai contoh; petai cina tidak mungkin diganti menjadi petai tionghoa; cina town atau pecinan tidak mesti diganti dengan tionghoa town atau petionghoaan, bukan? Baju gunting cina tidak mesti juga diganti menjadi gunting tionghoa; bunga melati cina sulit diganti melati tionghoa dan masih banyak lagi yang membingungkan.

Mestinya kita  sebaiknya tidak usah membingungkan komunitas diri kita sendiri. Kata Tionghoa pun masih mendatangkan pertanyaan besar sebab berasal dari sebutan Chung Hua (orang-orang yang asal Negeri Tengah). Negeri Tengah diidentikan dengan Tiongkok. Kalau begitu perlu rasanya dicari sebutan lain untuk menjadi substitusi kedua kata tersebut di masa datang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer