Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyelamatkan Institusi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Lahirnya Peraturan Menteri Agama RI No 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah belakangan ini memunculkan sikap pro dan kontra. Bagi kelompok yang menyetujui lahirnya PMA 68/2015 memahaminya sebagai upaya penyelamatan PTAIN dari politik praktis yang terjadi di segelintir perguruan tinggi. Meski persoalan ini hanya terindikasi pada beberapa perguruan tinggi (khususnya di lingkungan Kementerian Agama), namun kondisi politik praktis tersebut menyebabkan perguruan tinggi mengalami friksi yang tidak sehat bagi tercapainya kemajuan sebuah institusi pendidikan tinggi. Fenomena ini mengakibatkan adanya suatu “kubu” versus “kubu” lainnya yang terkadang mengakibatkan tindakan destruktif yang tidak menunjukkan kedewasaan pascapemilihan pimpinan.

Acapkali persoalan ini menjadi pemicu ketidakharmonisan internal institusi. Akibatnya, tubuh institusi menjadi tidak sehat dan tidak menjunjung profesionalisme. Menyadari kondisi yang tidak sehat demikian, maka Menteri Agama mengambil kebijakan dengan melahirkan PMA 68/2015.

Adapun kelompok yang menolak lahirnya PMA 68/2015 disebabkan memahaminya sebagai “pengebirian” demokrasi di perguruan tinggi. Penolakan ini timbul dari kalangan lingkungan akademisi, bahkan di luar perguruan tinggi yang justru belum memahami persoalan yang terjadi. Sebab, melalui PMA 68/2015 eksistensi senat institusi hanya sebatas memberikan rekomendasi atas calon yang diusulkan, tanpa memiliki hak suara melakukan pemilihan pimpinan sebagaimana selama ini dimiliki. Kelompok ini memandang PMA 68/2015 telah mematikan demokrasi dan “merampas” hak suara senat.

Agaknya, perlu kedewasaan dan kecerdasan dalam menyikapi PMA 68/2015, apakah eksistensinya memang benar mematikan demokrasi pada perguruan tinggi atau justru melakukan penyelamatan terhadap perguruan tinggi. Ada beberapa kajian yang perlu dianalisa secara bijak agar lahirnya PMA 68/2015 tidak menyeret pada kesalahan pemahaman yang justeru memperlihatkan ketidakarifan dalam melihat PMA 68/2015, antara lain:

Pertama, secara realita memang ada beberapa perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kementerian Agama mengalami persoalan dalam proses demokrasi yang dianut melalui sistem pemilihan anggota senat. Persoalan tersebut terindikasi disebabkan karena dominasi politik praktis.

 Dominasi tersebut di antaranya disebabkan adanya “pengkondisian” yang bermuara pada kedaerahan, paham keagamaan, alumni, organisasi, dan lainnya yang bermuara pada politik bagi-bagi di lingkup pendukung, serta “pengkebirian” di lingkup yang bukan pendukung. Fenomena ini terindikasi telah terjadi disegelintir perguruan tinggi pada suksesi demokrasi yang menyebabkan “suasana tidak sehat” pada perguruan tinggi tersebut dan hilangnya profesionalisme.

Kedua, tatkala PMA 68/2015 ditolak karena dianggap mematikan demokrasi, namun pada dimensi lain pemilihan wakil rektor/ketua, dekan/wakil dekan, dan pejabat lainnya justru dilakukan dengan penunjukan langsung oleh rektor/ketua tanpa peran demokrasi senat pada level tertentu. Bila PMA 68/2015 ditolak, maka praktik penunjukan yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi justru harus pula ditolak karena telah mematikan demokrasi pada level tertentu.

Ketiga, apakah demokrasi yang terjadi telah sesuai dengan mekanisme dan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Contoh kasus, apakah senat menyuarakan haknya sebagai perpanjangan suara konstituennya atau suara pribadi.

Keempat, PMA 68/2015 belum dilaksanakan, sehingga perlu dibuktikan sejauhmana efektifitasnya dalam meminimalkan konflik internal yang terjadi.

 Secara hierarkis, lahirnya suatu produk hukum pasti melalui proses panjang dan kajian yang mendalam. Untuk itu, perlu diberikan ruang dan kesempatan bagi PMA 68/2015 direalisasikan guna melihat sisi kekuatan dan kelemahannya. Dengan demikian akan terlihat sikap bijak dalam memahami dan melihat suatu produk hukum, bukan tergesa-gesa menganulirnya sebelum hukum tersebut dilaksanakan. Tatkala produk hukum dianulir sebelum ianya dijalankan, maka tidak akan dapat dilihat efektifitas dan efisiensinya dalam meminimalkan persoalan. Ketika PMA 68/2015 telah dilaksanakan dan terlihat sisi kelemahannya, maka perlu pengkajian ulang terhadap produk hukum tersebut untuk direvisi agar tepat sasaran.

Demokrasi perlu dipahami secara komprehensif dan utuh, bukan parsial. Sebab, semangat PMA 68/2015 sesungguhnya bukan mematikan demokrasi pada perguruan tinggi. Paling tidak pada proses penjaringan calon dan penetapan kebijakan yang akan diterapkan. Pada dimensi ini, demokrasi dapat diterapkan secara baik guna meminimalkan ketidakharmonisan dan terhambatnya pencapaian tujuan institusi.

PMA 68/2015 bukan berarti Menteri Agama melakukan pengangkatan tanpa dasar. Tim yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam mengimplementasi PMA 68/2015 akan berkerja menilai calon secara komprehensif, baik secara akademik, administrasi, maupun kepribadian calon. Hasil yang diperoleh akan dilaporkan pada Menteri Agama untuk selanjutnya ditetapkan.

Ada hal lain yang positif pada PMA 68/2015, yaitu pembatasan umur calon maksimal 60 tahun pada akhir masa jabatannya. Jika masa jabatan pimpinan perguruan tinggi selama 4 tahun, maka calon pimpinan maksimal berusia 56 tahun, sehingga ketika berakhir jabatannya berumur 60 tahun. Semangat ini perlu dipahami sebagai evaluasi pada efektifitas usia yang dapat melaksanakan amanah dan tugas secara maksimal.

Berangkat dari semangat PMA 68/2015, merupakan upaya perbaikan menuju terwujudnya perguruan tinggi di lingkungan Kementeraian Agama yang unggul. Eksistensinya bukan untuk mematikan demokrasi, sebab demokrasi bukan sesederhana yang dibayangkan hanya sebatas hak suara pada pemilihan. Demokrasi memiliki dimensi yang lebih luas dan tetap dapat dilaksanakan. Untuk itu, tidak perlu terlalu fobia atas lahirnya PMA 68/2015. Sikap fobia yang dimunculkan justru akan memperlihatkan ketidakdewasaan dan ketakutan yang tak berdasar, serta tak wajar. Alangkah bijak tatkala PMA 68/2015 disikapi secara wajar dengan semangat yang positif. Untuk itu, eksistensinya perlu didukung dan dikawal agar cita-cita luhur terwujudnya perguruan tinggi keagamaan yang unggul dapat terealisasi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer