Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sikap pasrah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di depan Rapat Kerja Komisi II DPR RI memang sangat menyedihkan para honorer yang berjuluk K2 (Kategori 2).
Hilanglah harapan mereka menjadi pegawai untuk mengabdi pada negara, walau selama ini mereka sudah menyerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja di lingkungan pemerintahan. “Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,†tegas Yuddy.
Mengapa demikian? Nampaknya Menteri Yuddy tak bisa melanggar ketentuan regulasi, sehingga tidak bisa menjamin anggaran pemerintah.
Dia menambahkan, melihat kemampuan fiskal negara yang tidak memenuhi target, selaku MenPAN-RB, dirinya harus mengambil kebijakan tidak populis tersebut.
Meski Menteri awalnya telah berjanji, namun kali ini janji itu tidak bisa ditepati. Lalu apa langkah selanjutnya?
Paling tidak ini memberikan beberapa pelajaran yang patut direnungkan, antara lain: Pertama, sistem lama yang menyebabkan para CPNS masuk pada status K2 untuk selanjutnya tidak diperlakukan lagi, sebab ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat dalam hal mendapat jaminan bekerja.
Kedua, perhatian Pemprov Riau. Meski Menteri Yuddy sudah menyerah, namun tetap memberikan alternatif, yaitu menyerahkan K2 tersebut kepada daerah.
Tentu saja, Pemprov Riau dapat mengambil kebijakan untuk membela keberadaan K2 yang ada di lingkungan kerja mereka. Namun, kondisi ini tidak dijadikan ajang untuk melakukan kecurangan dalam penerimaan dengan melakukan nepotisme.
Artinya, tetap memerlukan sistem saringan yang baik, sehingga tujuan pokok dalam menyiapkan sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan baik untuk kemajuan daerah.
Ketiga, kondisi ini memberikan pelajaran berarti, pemenuhan perangkan PNS di lingkungan pemerintah harus memiliki orientasi profesionalitas, sehingga para pegawai pemerintah tidak masuk sembarangan.
Keempat, kejadian ini juga memberikan gambaran umum kepada masyarakat sekaligus menghilangkan pola pikir mereka terhadap lapangan pekerjaan.
Sehingga mindset jadi PNS adalah segala-galanya, gensi dan pekerjaan utama yang harus didapatkan setelah menamatkan kuliah, menjadi terkikis, sehingga terjadi keberagaman keahlian dalam pola pendidikan masyarkat secara umum.
Yang jelas, apa yang dikatakan Menteri Yuddy harus dijadikan kesempatan Pemprov Riau meletakkan dasar dan sistem yang kuat dalam standar pemenuhan SDM, sehingga tidak membawa masalah besar di belakangan hari. Semoga.***
Hilanglah harapan mereka menjadi pegawai untuk mengabdi pada negara, walau selama ini mereka sudah menyerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja di lingkungan pemerintahan. “Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,†tegas Yuddy.
Mengapa demikian? Nampaknya Menteri Yuddy tak bisa melanggar ketentuan regulasi, sehingga tidak bisa menjamin anggaran pemerintah.
Dia menambahkan, melihat kemampuan fiskal negara yang tidak memenuhi target, selaku MenPAN-RB, dirinya harus mengambil kebijakan tidak populis tersebut.
Meski Menteri awalnya telah berjanji, namun kali ini janji itu tidak bisa ditepati. Lalu apa langkah selanjutnya?
Paling tidak ini memberikan beberapa pelajaran yang patut direnungkan, antara lain: Pertama, sistem lama yang menyebabkan para CPNS masuk pada status K2 untuk selanjutnya tidak diperlakukan lagi, sebab ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat dalam hal mendapat jaminan bekerja.
Kedua, perhatian Pemprov Riau. Meski Menteri Yuddy sudah menyerah, namun tetap memberikan alternatif, yaitu menyerahkan K2 tersebut kepada daerah.
Tentu saja, Pemprov Riau dapat mengambil kebijakan untuk membela keberadaan K2 yang ada di lingkungan kerja mereka. Namun, kondisi ini tidak dijadikan ajang untuk melakukan kecurangan dalam penerimaan dengan melakukan nepotisme.
Artinya, tetap memerlukan sistem saringan yang baik, sehingga tujuan pokok dalam menyiapkan sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan baik untuk kemajuan daerah.
Ketiga, kondisi ini memberikan pelajaran berarti, pemenuhan perangkan PNS di lingkungan pemerintah harus memiliki orientasi profesionalitas, sehingga para pegawai pemerintah tidak masuk sembarangan.
Keempat, kejadian ini juga memberikan gambaran umum kepada masyarakat sekaligus menghilangkan pola pikir mereka terhadap lapangan pekerjaan.
Sehingga mindset jadi PNS adalah segala-galanya, gensi dan pekerjaan utama yang harus didapatkan setelah menamatkan kuliah, menjadi terkikis, sehingga terjadi keberagaman keahlian dalam pola pendidikan masyarkat secara umum.
Yang jelas, apa yang dikatakan Menteri Yuddy harus dijadikan kesempatan Pemprov Riau meletakkan dasar dan sistem yang kuat dalam standar pemenuhan SDM, sehingga tidak membawa masalah besar di belakangan hari. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

