Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bekerja jangan tunggu asap
datang dan penegakan hukum kepada pembakar lahan. Inilah poin kesembilan
dan ketujuh arahan Presiden Jokowi terkait pencegahan kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun yang
lampau. Arahan ini tertuju kepada aparat hukum untuk bertindak tegas dan
bersikap keras terhadap aksi-aksi pembakaran lahan di seluruh wilayah
hukum unsur pimpinan tertinggi.
Idealnya dua poin ini harus diletakkan dan menjadi prioritas utama untuk direalisasikan. Karena bencana karhutla memang terus berulang terjadi setiap tahun. Jangankan untuk dicegah, menguranginya pun kita seperti tak kuasa.
Khususnya di Provinsi Riau, bencana ini sudah belasan tahun lamanya. Sudah ratusan ribu hektare lahan dan hutan rusak terbakar, merusak habitat hewan dan lingkungan. Ratusan triliun kerugian yang diderita negara dan negeri jiran. Bahkan sudah puluhan nyawa yang meregang, baik terpanggang bara api, maupun terpapar jerebu dari karhutla ini.
Disayangkan dari tahun ke tahun dampak karhutla terus membesar, menjalar tak terkendali. Kita seperti dikutuk dan dipaksa untuk harus menerima kenyataan bahwa karhutla adalah salah satu musim selain kemarau dan banjir. Kita seperti tidak berdaya menghadapi bencana yang 'kita buat' sendiri.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini masih dalam tataran memadamkan kebakaran, bukan pada mencegah kebakaran. Orientasi bekerja masih seputar menghabiskan anggaran yang ada. Ketika bencana karhutla melanda, kita bekerja. Di saat bencana itu menghilang, kita sangat cepat melupakannya.
Kondisi ini diperparah dengan tiadanya ketegasan dalam penegakan hukum bagi orang atau korporasi yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan. Sorak sorai tuntutan agar pelaku karhutla dihukum hanya semarak di saat asap masih menyelimuti kehidupan kita. Ketika jerebu itu menghilang, sayup-sayup penegakan hukum itu sirna tak berujung. Terbang bebas di pertemuan-pertemuan tersembunyi antara pemangku negeri dengan korporasi.
Masih terasa ranum di ingatan kita di awal tahun ini, ketika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau.
Dalam putusannya, majelis hakim menganggap gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Bumi Mekar Hijau di Ogan Komering Hilir, tidak dapat dibuktikan. Padahal, Kementerian LHK telah menunjukkan bukti dan fakta di lapangan yang cukup kuat.
Parlas Nababan selaku ketua majelis hakim, mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut Parlas Nababan, membakar hutan tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi.
Jika kondisi ini terus tunak tak beranjak. Maka jangan terlalu banyak berharap poin-poin lainnya akan berjalan. Arahan ini akan sama artinya dengan arahan dan instruksi presiden terdahulu. Tidak ada istimewanya. Tidak ada banyak membantu kita untuk menghindari bencana. Yakin dan percayalah, tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita masih menjumpai, asap yang menghampiri di balik bilik rumah-rumah kita. Di peradaban hidup kita.***
Idealnya dua poin ini harus diletakkan dan menjadi prioritas utama untuk direalisasikan. Karena bencana karhutla memang terus berulang terjadi setiap tahun. Jangankan untuk dicegah, menguranginya pun kita seperti tak kuasa.
Khususnya di Provinsi Riau, bencana ini sudah belasan tahun lamanya. Sudah ratusan ribu hektare lahan dan hutan rusak terbakar, merusak habitat hewan dan lingkungan. Ratusan triliun kerugian yang diderita negara dan negeri jiran. Bahkan sudah puluhan nyawa yang meregang, baik terpanggang bara api, maupun terpapar jerebu dari karhutla ini.
Disayangkan dari tahun ke tahun dampak karhutla terus membesar, menjalar tak terkendali. Kita seperti dikutuk dan dipaksa untuk harus menerima kenyataan bahwa karhutla adalah salah satu musim selain kemarau dan banjir. Kita seperti tidak berdaya menghadapi bencana yang 'kita buat' sendiri.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini masih dalam tataran memadamkan kebakaran, bukan pada mencegah kebakaran. Orientasi bekerja masih seputar menghabiskan anggaran yang ada. Ketika bencana karhutla melanda, kita bekerja. Di saat bencana itu menghilang, kita sangat cepat melupakannya.
Kondisi ini diperparah dengan tiadanya ketegasan dalam penegakan hukum bagi orang atau korporasi yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan. Sorak sorai tuntutan agar pelaku karhutla dihukum hanya semarak di saat asap masih menyelimuti kehidupan kita. Ketika jerebu itu menghilang, sayup-sayup penegakan hukum itu sirna tak berujung. Terbang bebas di pertemuan-pertemuan tersembunyi antara pemangku negeri dengan korporasi.
Masih terasa ranum di ingatan kita di awal tahun ini, ketika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau.
Dalam putusannya, majelis hakim menganggap gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Bumi Mekar Hijau di Ogan Komering Hilir, tidak dapat dibuktikan. Padahal, Kementerian LHK telah menunjukkan bukti dan fakta di lapangan yang cukup kuat.
Parlas Nababan selaku ketua majelis hakim, mengeluarkan pernyataan kontroversi. Menurut Parlas Nababan, membakar hutan tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi.
Jika kondisi ini terus tunak tak beranjak. Maka jangan terlalu banyak berharap poin-poin lainnya akan berjalan. Arahan ini akan sama artinya dengan arahan dan instruksi presiden terdahulu. Tidak ada istimewanya. Tidak ada banyak membantu kita untuk menghindari bencana. Yakin dan percayalah, tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita masih menjumpai, asap yang menghampiri di balik bilik rumah-rumah kita. Di peradaban hidup kita.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

