Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sebagai pengamat hukum Riau rasanya tergelitik hati saya melihat fenomena Kota Pekanbaru saat ini, khususnya penegakan hukum lalu lintas, sesuai yang diatur UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebagai praktisi dan akademisi yang menjadi sorotan saya yaitu pemandangan hampir tiap hari pengguna/pengendara roda dua melanggar verboden Jalan Teuku Umar, antara Plaza Senapelan dan Mal Pekanbaru. Antara simpang Sudirman, parkir roda dua Mal Pekanbaru, dan Grand Zuri Hotel hanya berjarak lebih kurang 75 meter.
Rata-rata pengendara tidak tahu adanya verboden dari Mal Pekanbaru ke Sudirman. Karena verboden berada di simpangan Teuku Umar Jalan Sultan Syarief Qasim, yang jaraknya lebih kurang 600 meter. Anda bisa bayangkan, jika hari Sabtu dan Ahad pengunjung pasar di dominasi dari pinggiran kota. Apalagi kantor saya sendiri di Mal Pekanbaru dan hampir tiap hari melewati jalan ini.
Ada satu hal yang sempat membuat saya agak malu, ketika ada tamu pejabat Malaysia menginap di Jatra Hotel. Karena saya yang mengantar langsung ke pintu mobil bus yang akan digunakan untuk berwisata di Pekanbaru. Dia bertanya ke saya sambil melirik tanda larangan parkir, dia bilang dengan logat Malaysia ‘’Dokter Yusuf, ape name ini tanda tropili no parking? Kenapa boleh parking? Ape police tak saman (tilang)? You kan pakar undang-undang lalu lintas’’.
Kemudian sang pengendara tertangkap atau diperiksa oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas). Terhadap situasi ini lantas siapakah yang disalahkan? Sementara Polantas berpegang pada aturan, terbukti pengendara melanggar verboden. Sementara urusan pembuat dan peletakkkan posisi verboden adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kondisi ini pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, bahwa perlu juga tanda verboden diletakkan di Jalan Teuku Umar di depan Mal Pekanbaru.
Namun sampai hari ini sudah berjalan enam bulan belum ada perubahan dan perlakuan ini tidak adil, misalnya di Jalan Teuku Zainal Abidin depan Jatra Hotel dan Jalan Teuku Umar terpasang tanda larangan parkir pada kenyataannya di kedua jalan ini parkir khususnya taksi, bajaj, kendaraan umum tetap parkir. Namun polisi tidak bertindak dan tidak dilarangnya atau menilangnya dan kita tahu bahwa perlakuan hukum sama di mata rakyat.***
Dr HM Yusuf Daeng SH MH PhD Pengamat hukum, bermastautin di Pekanbaru
Sebagai praktisi dan akademisi yang menjadi sorotan saya yaitu pemandangan hampir tiap hari pengguna/pengendara roda dua melanggar verboden Jalan Teuku Umar, antara Plaza Senapelan dan Mal Pekanbaru. Antara simpang Sudirman, parkir roda dua Mal Pekanbaru, dan Grand Zuri Hotel hanya berjarak lebih kurang 75 meter.
Rata-rata pengendara tidak tahu adanya verboden dari Mal Pekanbaru ke Sudirman. Karena verboden berada di simpangan Teuku Umar Jalan Sultan Syarief Qasim, yang jaraknya lebih kurang 600 meter. Anda bisa bayangkan, jika hari Sabtu dan Ahad pengunjung pasar di dominasi dari pinggiran kota. Apalagi kantor saya sendiri di Mal Pekanbaru dan hampir tiap hari melewati jalan ini.
Ada satu hal yang sempat membuat saya agak malu, ketika ada tamu pejabat Malaysia menginap di Jatra Hotel. Karena saya yang mengantar langsung ke pintu mobil bus yang akan digunakan untuk berwisata di Pekanbaru. Dia bertanya ke saya sambil melirik tanda larangan parkir, dia bilang dengan logat Malaysia ‘’Dokter Yusuf, ape name ini tanda tropili no parking? Kenapa boleh parking? Ape police tak saman (tilang)? You kan pakar undang-undang lalu lintas’’.
Kemudian sang pengendara tertangkap atau diperiksa oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas). Terhadap situasi ini lantas siapakah yang disalahkan? Sementara Polantas berpegang pada aturan, terbukti pengendara melanggar verboden. Sementara urusan pembuat dan peletakkkan posisi verboden adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kondisi ini pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, bahwa perlu juga tanda verboden diletakkan di Jalan Teuku Umar di depan Mal Pekanbaru.
Namun sampai hari ini sudah berjalan enam bulan belum ada perubahan dan perlakuan ini tidak adil, misalnya di Jalan Teuku Zainal Abidin depan Jatra Hotel dan Jalan Teuku Umar terpasang tanda larangan parkir pada kenyataannya di kedua jalan ini parkir khususnya taksi, bajaj, kendaraan umum tetap parkir. Namun polisi tidak bertindak dan tidak dilarangnya atau menilangnya dan kita tahu bahwa perlakuan hukum sama di mata rakyat.***
Dr HM Yusuf Daeng SH MH PhD Pengamat hukum, bermastautin di Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

