Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BELUM puas karena dikalahkan dalam perkara banding gugatan sengketa lahan dalam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), masyarakat pemilik lahan sawit yang menggunakan koperasi sebagai payung tempat bernaung, mengadukan permasalahan mereka kepada Komnas HAM. Keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada TNTN memperluas taman menjadi sekitar 86.000 hektare (Ha) dari sebelumnya yang hanya memiliki luas 38.576 Ha tersebut dianggap oleh pemilik lahan sawit tidak mengindahkan mereka yang juga berhak atas lahan tersebut.
Jelang banding tersebut, pemilik lahan sempat dimenangkan. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Juni 2008, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Ketua Koperasi Mekar Sakti, selaku Penggugat dan menolak eksepsi Tergugat (Kepala Balai TNTN). Majelis hakim juga mengakui Koperasi Mekar Sakti sebagai pemilik sah atas tanah terperkara dan memutuskan Balai TNTN secara sah telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
Namun, banding yang dilakukan Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengandaskan pemilik lahan. Keputusan tahun 2009 itulah yang dianggap tak memihak pemilik lahan sawit tersebut. Putusan banding itu justru menguatkan keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan pada 15 Oktober 2009 yang memperluas kawasan TNTN, dari 38.576 Ha menjadi 83.068 Ha. Putusan itu sekaligus melarang adanya aktivitas perkebunan dan permukiman warga dalam kawasan tersebut . Sejak saat itu, tanaman sawit yang berada dalam â€wilayah baru†TNTN tersebut dinyatakan ilegal dan harus diberangus. Pemilik lahan keberatan dengan alasan mereka telah bermukim di kawasan itu jauh sebelum kawasan lindung tersebut ditetapkan.
Kini Komnas HAM akan mengunjungi TNTN, bertemu penduduknya, bertemu pemilik lahan dan para petugas taman yang selama ini mempertahankan dan memulihkan kawasan itu agar tetap seperti “apa adanyaâ€. Seperti pada suatu masa ketika belum ada jenis tamanan yang bernama sawit menjanjikan nilai-nilai ekonomi yang begitu menggiurkan.
Saat ini saja kondisi TNTN sudah terkepung oleh ribuan hekare perkebunan sawit dan HTI. Sementara di dalam kawasan taman itu sendiri ada ribuan warga lengkap dengan perengkatnya, bankan sudah ada fasilitas umum seperti sekolah dan pusat pelayanan kesehatan. Sesuai dengan putusan tahun 2009 di atas, mereka yang menetap di dalam kawasan TNTN tentu saja dianggap ilegal. Bagaimanapun, taman nasional tak boleh ada orang, kecuali yang sudah disepakati bekerja sama. Dan pada kenyataannya, berdasarkan catatan WWF Indonesia tahun 2012 lalu, 52.266,5 Ha di hutan Tesso Nilo telah beralih menjadi kebun sawit, 15.714 Ha di antaranya terjadi di kawasan taman nasional.
Memindahkan begitu banyak orang sesuai dengan putusan pengadilan tadi memang tidak mudah. Namun demikian, konsep-konsep seperti ekowisata dan budidaya yang memanfaatkan sumberdaya hutan yang dapat diregenerasi seperti pengembangan lebah madu, dan tanaman yang tidak mengurangi keberadaan hutan (deforestrasi) di kawasan tersebut telah dimulai. Sejumlah negara di dunia telah membuktikan bahwa ekowisata dan budidaya hayati hutan memberikan pendapatan yang tidak sedikit kepada masyarakat sekitar. Pemerintah sebagai pengendali tentu diminta berperan lebih arif.***
Jelang banding tersebut, pemilik lahan sempat dimenangkan. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Juni 2008, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Ketua Koperasi Mekar Sakti, selaku Penggugat dan menolak eksepsi Tergugat (Kepala Balai TNTN). Majelis hakim juga mengakui Koperasi Mekar Sakti sebagai pemilik sah atas tanah terperkara dan memutuskan Balai TNTN secara sah telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
Namun, banding yang dilakukan Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengandaskan pemilik lahan. Keputusan tahun 2009 itulah yang dianggap tak memihak pemilik lahan sawit tersebut. Putusan banding itu justru menguatkan keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan pada 15 Oktober 2009 yang memperluas kawasan TNTN, dari 38.576 Ha menjadi 83.068 Ha. Putusan itu sekaligus melarang adanya aktivitas perkebunan dan permukiman warga dalam kawasan tersebut . Sejak saat itu, tanaman sawit yang berada dalam â€wilayah baru†TNTN tersebut dinyatakan ilegal dan harus diberangus. Pemilik lahan keberatan dengan alasan mereka telah bermukim di kawasan itu jauh sebelum kawasan lindung tersebut ditetapkan.
Kini Komnas HAM akan mengunjungi TNTN, bertemu penduduknya, bertemu pemilik lahan dan para petugas taman yang selama ini mempertahankan dan memulihkan kawasan itu agar tetap seperti “apa adanyaâ€. Seperti pada suatu masa ketika belum ada jenis tamanan yang bernama sawit menjanjikan nilai-nilai ekonomi yang begitu menggiurkan.
Saat ini saja kondisi TNTN sudah terkepung oleh ribuan hekare perkebunan sawit dan HTI. Sementara di dalam kawasan taman itu sendiri ada ribuan warga lengkap dengan perengkatnya, bankan sudah ada fasilitas umum seperti sekolah dan pusat pelayanan kesehatan. Sesuai dengan putusan tahun 2009 di atas, mereka yang menetap di dalam kawasan TNTN tentu saja dianggap ilegal. Bagaimanapun, taman nasional tak boleh ada orang, kecuali yang sudah disepakati bekerja sama. Dan pada kenyataannya, berdasarkan catatan WWF Indonesia tahun 2012 lalu, 52.266,5 Ha di hutan Tesso Nilo telah beralih menjadi kebun sawit, 15.714 Ha di antaranya terjadi di kawasan taman nasional.
Memindahkan begitu banyak orang sesuai dengan putusan pengadilan tadi memang tidak mudah. Namun demikian, konsep-konsep seperti ekowisata dan budidaya yang memanfaatkan sumberdaya hutan yang dapat diregenerasi seperti pengembangan lebah madu, dan tanaman yang tidak mengurangi keberadaan hutan (deforestrasi) di kawasan tersebut telah dimulai. Sejumlah negara di dunia telah membuktikan bahwa ekowisata dan budidaya hayati hutan memberikan pendapatan yang tidak sedikit kepada masyarakat sekitar. Pemerintah sebagai pengendali tentu diminta berperan lebih arif.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

