Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lahan Basah, Masa Depan Kita

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Mungkin tak banyak kita yang tahu 2 Februari punya arti penting dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan. Berawal dari penandatangan Konvensi Ramsar (The Convention on Wetlands of International Importance) di Ramsar, Iran 2 Februari 1971, perjanjian internasional ini menekankan perlunya konservasi dan pemanfaatan lahan basah berkelanjutan.

Kemudian pada 1997, pada tanggal dan bulan yang sama, peringatan Hari Lahan Basah resmi ditetapkan. 95 negara diklaim telah ikut serta dan berpartisipasi memperingatinya lewat beragam aktivitas. Seperti seminar dan kuliah singkat, lintas alam, kontes seni anak-anak, balap sampan, hingga aksi bersih (clean-up day) yang dilakukan komunitas-komunitas masyarakat.

Lantas bagaimana di Indonesia? Hari Lahan Basah Sedunia tampaknya masih kalah tenar dibanding peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Air Sedunia, dan Hari Bumi Sedunia. Bahkan masih banyak yang gamang dan belum mengerti, apa itu “lahan basah” dan apa tujuan memperingatinya?
Memperingati bukan hanya seremoni. Tapi juga menyiratkan perhatian. Apalagi tentang lahan basah. Sudah semestinya Indonesia menaruh komitmen, mengampanyekan dan unjuk kepedulian terhadap lahan basah. Di samping komitmen pasca-diratifikasinya konvensi tersebut oleh Indonesia melalui Kepres RI No 48/1991, urgensinya kian terasa menimbang situasi dan kondisi terkini.

Urgen
Secara sederhana, lahan basah dapat diartikan sebagai setiap wilayah yang tergenang air dangkal, baik sebagian atau seluruhnya, permanen atau musiman, yang terbentuk alami ataupun buatan. Airnya bisa tawar, payau, maupun air asin, serta berupa air diam maupun mengalir. Dari pengertian tadi, rawa-rawa air tawar, hutan bakau (mangrove), hutan gambut, paya-paya, tepian sungai, waduk, sawah, saluran irigasi, bahkan kolam merupakan diantara bentuknya.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai lahan basah terbesar di dunia (30 juta hektare), jelas kita punya hubungan tak terpisahkan. Kehidupan mayoritas masyarakat punya kaitan erat. Baik secara ekologis, budaya, ekonomi dan sosial. Implikasi dari “keterkaitan” itu bahkan bisa berujung serius ketika ada hak dilalaikan. Kabut asap pekat akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendera Riau dan beberapa wilayah lain di Indonesia bahkan negara tetangga.

Mengenai karhutla, memang beragam teori yang muncul mengenai pemicu kebakaran. Namun kebakaran di lahan basah (spesifik pada lahan gambut) umumnya dominan disebabkan kesalahan dalam pemanfaatannya. Maraknya alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dinilai mengganggu keseimbangan hidrologis lahan basah. Pembuatan kanal-kanal untuk mengeluarkan air di lahan basah agar bisa digunakan untuk berkebun atau bercocok tanam, malah berujung fatal.

Kanal tak hanya menyedot air di gambut, namun seiring waktu membuat permukaan gambut akan turun. Kajian Wetland International Indonesia di tahun 2012 telah membuktikan, lahan gambut yang telah dikonversi menjadi lahan sawit dan akasia, 5 tahun pertama setelah pembuatan kanal berpotensi menurunkan muka gambut 142 cm, dan setelah 5 tahun akan konstan 5 sentimeter tiap tahun.

Mengacu pada peristiwa dan fakta di atas, meski dampaknya bukan saja karhutla, tapi juga ketidakstabilan permukaan tanah dan lain-lain, sudah seharusnya perhatian terhadap lahan basah diubah. Pemerintah daerah, Pemprov Riau dan kabupaten/kota, dengan otoritas yang dimilikinya punya alat atau perangkat yang seharusnya digunakan. Tak terkecuali juga elemen-elemen yang ada di tengah masyarakat, baik itu organisasi non pemerintahan dan elemen lain.

Perlu Aturan Ketat
Bicara soal domain pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dan dalam hal ini dengan kewengangan lebih khusus atas wilayah masing-masing pada Pemkab/Pemko, maka pendekatan regulasi diyakini dapat memberi solusi disamping tindakan jangka panjang lain dalam pengelolaan dan perlindungan lahan basah.

Ini selaras dengan poin Ramsar Strategic Goal, bahwa upaya pengendalian terhadap pemanfaatan lahan basah dan dorongan untuk memperbaiki kehilangan atas lahan yang telah terjadi dalam kebijakan strategis di tingkat lokal, terhadap setiap sektor yang dalam aktivitasnya berada di kawasan yang terkategori lahan basah merupakan kunci utama. Beberapa langkah strategis tersaji.

Pertama, diawali gambar besar berupa perencanaan tingkat daerah. Paling prioritas agar status kawasan lahan basah dapat ditetapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah/daerah. Tentunya dengan diskusi yang melibatkan segenap pemangku kepentingan. Juga penyesuaian yang diperlukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai penjabaran visi dan misi dari sosok pemimpin saat ini.

Kedua, merumuskan rencana aksi strategis pengelolaan lahan basah yang terintegrasi. Terutama dalam Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya berupa Perda khusus yang memuat perlindungan terhadap lahan basah, namun Perda lain yang menyinggung pemanfaatan lahan basah. Dalam hal ini, salah satu sorotan ada pada Perda yang diajukan Pemprov Riau tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Perlu diperhatikan kembali supaya Perda tersebut tidak semata mengedepankan aspek pro budidaya dan mengejar nilai ekonomis, namun juga menyeimbangkan dengan mengakomodir aspek pro lingkungan.

Peraturan juga diharapkan sebagai pengendali dalam pemanfaatan lahan basah. Termasuk jenis tanaman. Perihal ini, Presiden Joko Widodo melalui akun twitter-nya pernah menyinggung. "Selama ini, lahan gambut yang seharusnya bersifat basah, dipaksa sebagai area penanaman akasia dan kelapa sawit. Kebun-kebun yang telanjur eksis dengan tanaman varietas kering dan apalagi ditemukan terdapat kebakaran, menurut dia, harus berangsur-angsur diganti dengan tanaman lahan basah, berbagai tanaman lokal, seperti jelutung dan ramin" (@jokowi, 26/9/2015)

 Refleksi
Tentu masih banyak upaya lain selain pendekatan di atas. Terakhir tetapi tak kalah penting dalam mewujudkan pengelolaan lahan basah secara bijaksana dalam bingkai pembangunan berkelanjutan adalah, bagaimana memperluas jangkauan informasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan lahan basah secara bijaksana melalui kampanye lingkungan yang masif.

Khususnya pada momen peringatan Hari Lahan Basah kali ini, hendaknya menjadi ruang bagi kita semua, baik pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lainnya untuk merefleksi dan menkontemplasi diri dan kelembagaan atas segala tindak tanduk kita dalam mengelola alam selama ini, terutama ekosistem lahan basah.

Karena kawasan lahan basah terbukti punya sejuta manfaat yang bisa diambil bagi kehidupan. Sebagai pemasok air bersih, menyaring air dari limbah berbahaya, sebagai pusat keanekaragaman hayati, peredam bencana alam, sebagai sumber mata pencaharian dan bahkan anugerahnya kita nikmati di atas meja makan kita.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer