Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
DI TENGAH penolakan masyarakat Indonesia
terhadap eksistensi komunitas LGBTI (lesbian, gay, biseksual,
transgender, interseksual) yang semakin meningkat, tiba-tiba muncul
United Nations Development Programme (UNDP) membawa bantuan untuk
komunitas tersebut. Badan dunia tersebut mengucurkan dana sebesar 8 juta
dolar AS (sekitar Rp108 miliar) ke Indonesia dan tiga negara Asia
lainnya yakni Cina, Filipina, dan Thailand.
Berbeda dengan tiga negara lainnya, masyarakat negeri ini hingga hari ini belum dapat menerima komunitas LGBT sebagai bagian dari mereka. Karenanya, ketika dana itu diterima Pemerintah Indonesia lalu kemudian disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi LGBTI, maka patut dipertanyakan garis kebijakan tersebut. Pertanyaan tersebut juga patut dilayangkan kepada UNDP, selaku penyandang dana; apa misi sesungguhnya dari pengiriman bantuan itu. Ketika bantuan itu dialamatkan kepada pemerintah (dan selanjutnya digunakan untuk membina atau mendanai kegiatan-kegiatan terkait LGBTI), maka pesannya jelas, UNDP meminta pemerintah ikut membina. Dan jika itu yang dilakukan artinya pemerintah telah memberikan pengakuan bahwa LGBTI tidak berbeda dengan organisasi lain. Sebagaimana telah terjadi di Eropa dan Amerika, begitulah yang diingini UNDP terjadii Indonesia?
Diyakini, proyek bantuan UNDP untuk LGBTI yang dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang ini adalah juga test case terhadap “kebijaksanaan†pemerintah. Bagaimanapun, menerimanya berarti juga menerima campur tangan asing yang sudah begitu mencengkeram bumi pertiwi ini. Pemerintah, bagaimanapun, tidak harus serta merta menerima bantuan asing itu hanya karena ingin mendapatkan dukungan komunitas internasional yang lebih aktif. Ada pertimbangan lain yang juga harus diarifi yakni perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menolaknya, sehingga dikhawatirkan, bantuan untuk LGBTI seperti itu adalah bentuk-bentuk campur-tangan asing yang ingin â€mengaduk-aduk†ketenangan penduduk negeri ini.
Persoalan LGBT di negeri ini masih menuai kontroversi. Masih cukup keras reaksi masyarakat yang menolaknya. Bahwa keberadaan LGBT bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan nilai budaya bangsa. Itu adalah fakta. Akankah reaksi yang sedemikian sengit itu akan diabaikan hanya karena bantuan tersebut?
Untuk mengingatkan kita semua terkait hal tersebut, ada baiknya kita simak apa yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay beberapa waktu lalu. Pemberian bantuan finansial bagi komunitas LGBT di Indonesia, kata dia, dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru. Selain dinilai ikut mempromosikan LGBT, bantuan UNDP tersebut juga dinilai mencampuri standar nilai, moral, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia.
Apa yang disampaikan Saleh sepantasnyalah jadi pertimbangan. Masih menurut dia, semua agama dan budaya di Indonesia tidak ada yang menerima keberadaan LGBTI.
Eropa dan Amerika bisa saja menerima mereka. Tapi biarkanlah negeri ini damai seperti apa adanya, seperti ketika campur tangan asing dengan bantuan seperti dari UNDP untuk LGBTI itu tidak ada.***
Berbeda dengan tiga negara lainnya, masyarakat negeri ini hingga hari ini belum dapat menerima komunitas LGBT sebagai bagian dari mereka. Karenanya, ketika dana itu diterima Pemerintah Indonesia lalu kemudian disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi LGBTI, maka patut dipertanyakan garis kebijakan tersebut. Pertanyaan tersebut juga patut dilayangkan kepada UNDP, selaku penyandang dana; apa misi sesungguhnya dari pengiriman bantuan itu. Ketika bantuan itu dialamatkan kepada pemerintah (dan selanjutnya digunakan untuk membina atau mendanai kegiatan-kegiatan terkait LGBTI), maka pesannya jelas, UNDP meminta pemerintah ikut membina. Dan jika itu yang dilakukan artinya pemerintah telah memberikan pengakuan bahwa LGBTI tidak berbeda dengan organisasi lain. Sebagaimana telah terjadi di Eropa dan Amerika, begitulah yang diingini UNDP terjadii Indonesia?
Diyakini, proyek bantuan UNDP untuk LGBTI yang dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang ini adalah juga test case terhadap “kebijaksanaan†pemerintah. Bagaimanapun, menerimanya berarti juga menerima campur tangan asing yang sudah begitu mencengkeram bumi pertiwi ini. Pemerintah, bagaimanapun, tidak harus serta merta menerima bantuan asing itu hanya karena ingin mendapatkan dukungan komunitas internasional yang lebih aktif. Ada pertimbangan lain yang juga harus diarifi yakni perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menolaknya, sehingga dikhawatirkan, bantuan untuk LGBTI seperti itu adalah bentuk-bentuk campur-tangan asing yang ingin â€mengaduk-aduk†ketenangan penduduk negeri ini.
Persoalan LGBT di negeri ini masih menuai kontroversi. Masih cukup keras reaksi masyarakat yang menolaknya. Bahwa keberadaan LGBT bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan nilai budaya bangsa. Itu adalah fakta. Akankah reaksi yang sedemikian sengit itu akan diabaikan hanya karena bantuan tersebut?
Untuk mengingatkan kita semua terkait hal tersebut, ada baiknya kita simak apa yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay beberapa waktu lalu. Pemberian bantuan finansial bagi komunitas LGBT di Indonesia, kata dia, dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru. Selain dinilai ikut mempromosikan LGBT, bantuan UNDP tersebut juga dinilai mencampuri standar nilai, moral, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia.
Apa yang disampaikan Saleh sepantasnyalah jadi pertimbangan. Masih menurut dia, semua agama dan budaya di Indonesia tidak ada yang menerima keberadaan LGBTI.
Eropa dan Amerika bisa saja menerima mereka. Tapi biarkanlah negeri ini damai seperti apa adanya, seperti ketika campur tangan asing dengan bantuan seperti dari UNDP untuk LGBTI itu tidak ada.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

