Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Peran energi bagi sebuah negara sangatlah vital dan strategis dalam perspektif ketahanan nasional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Sehingga pesan konstitusi sudah amat jelas dan terang benderang apa yang telah dirumuskan oleh Pendiri Bangsa Indonesia. Pada pasal 33 ayat ( 2 ) dan (3) Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan “Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara wajib dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarnya besar untuk kemakmuran rakyatnyaâ€.
Prinsip kalimat “dikuasai oleh negara†adalah rohnya dalam setiap dalam jiwanya setiap perumusan pembuatan peraturan perundang undangan di sektor sumberdaya alam yang lahir di Republik ini sejak pasca-kemerdekaan Republik Indonesia 1945 maupun pasca-reformasi 1998. Di antaranya UU No37/ 1960 tentang Pertambangan sebagaimana telah diganti dengan UU No11/ 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan†dan terakhir diganti dengan UU No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Usaha kegiatan usaha di bidang pertambangan umum. Begitu juga dengan UU No/44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diganti dengan UU/No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha di bidang migas.
Pada tataran praktis, faktanya pengertian dikuasai oleh negara telah ditafsirkan berbeda beda dari waktu ke waktu, baik semasa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lamabahwa pengertiannya â€dikuasai negara†adalah sebagai negera memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam melalui perusahaan milik negara berdasarkan UU No/19/1960 tentang Perusahaan Negara. Sementara itu pada masa Orde Baru pengertian “dikuasai negara†telah bergeser dari pemilikan dan penugasan secara langsung menjadi “penguasaan secara tidak langsungâ€melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN, dengan pertimbangan pemerintah bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil untuk dapat mengoperasi tehnologi tinggi, modal yang sangat besar, dan penuh risiko , maka dalam masa ini lahirnya UU Migas 1960 dan UU No8/1971 kewenangan pertamina dalam mengelola sektor migas dari hulu ke hilir.
Pasca-Reformasi pengertian “dikuasai negara†telah jauh bergeser ke arah lebih terbuka atau liberisasi, karena pemerintah memberikan peluang sebesar besarnya kepada investor swasta dan asing untuk terlibat langsung dalam penguasaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung dan kontrak kerja sama operasi (KSO), bahkan sebagian saham milik negara di BUMN telah dijual kepada investor investor swasta melalui bursa bursa efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri , seperti PT Indosat, PT Telkom , PT Telkomsel dan PT Gas Negara. Bahwa semua kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejak Orde Baru sampai saat ini, dengan alasanya adalah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dalam memenuhi infrastruktur umum. Kesehatan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan ketidakmampuan BUMN dalam memobilisasi dana dan terbatasnya kemampuan APBN.
Bergulirnya era otonomi daerah dengan lahirnya UU No32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu setiap kepala daerah dengan sangat mudah mengeluarkan izin kuasa pertambangan yang saling tumpang tindih dari menjadi sumber pengumpulan dana siluman oleh setiap kepala daerah dalam mengembalikan dana dana kampanye semasa proses menjadi gubernur, bupati dan wali kota. Sehingga pengurasan sumber daya alam secara sembrono merusak lingkungan hidup dan tata guna lahan ikut memperparah kondisi pengelolaan sumber daya alam bukan untuk kesejahteraan rakyat. akan tetapi lebih dinikmati hasilnya oleh pejabat daerah dan investornya saja, itulah yang melatar-belakangi lahirnya UU Minerba No 4/2009.
Sehingga tidaklah heran Pemerintah Jokowi- Jk sampai saat ini telah melahirkan â€10 paket kebijakan ekonomi“ dan mencabut subsidi BBM dgn mengeluarkan Peraturan Presiden No191 pada 31 Desember 2014 ,yaitu subsidi tetap untuk BBM jenis solar dan minyak tanah serta LPG 3 kg , dan Premium RON 88 tidak disubsidi, tetapi dalam klasifikasi penugasan khusus.
Silang pendapat dari para pakar soal “dikuasai oleh negaraâ€, maka Makamah Konstitusi berpendapat antara lain dari Putusan Makamah konstitusi Perkara No002/PUU-I/2003. Dimuat dalam Berita Republik Indonesia No01/2005.....pengertian “dikuasai oleh negara†haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyaâ€. Termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengolahan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saat ini kita menyaksikan hiruk-pikuk dibidang politik akibat kasus “dugaan mafia migas dalam proses likuidasi peran Petral ke ISC Pertamina, Pansus hak angket DPRRI “Pelindo 2â€, yaitu kasus perpanjangan KSO pengelola JITC Priok yang sudah diperpanjang kontraknya yang menurut banyak kalangan bahwa proses tersebut melanggar undang undang dan berpotensi merugikan negara. Dan kasus “papa minta saham†PT Freeport Indonesia dalam bentuk sikap pemerintah pada 11 Februari 2016 tetap memberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat walaupun faktanya selama ini bahwa PT Freeport tidak melaksana kewajibannya sesuai kontrak karya tahun 1991 apalagi terhadap UU Minerba No4/2009 serta UU Lingkungan Hidup No32/2009.
Sehingga perlu kiranya kita menyimak kutipan berikut yang tertuang dalamâ€The Quality of Growth World Bank 2000" :â€Pemerintah yang kapabel dan bersih tidak pertama tama mensyaratkan sebuah negara sepenuhnya modern dan kaya “, menjadi aneh apabila pemerintah negara baru berkembang yang berupaya mengejar ketertinggalan dari negara maju tetapi korupsi di negaranya merajalela. Jadi untuk pemerintah yang bersih saja tidak mensyaratkan kemodrenan , apalagi untuk pemerintahan yang korup.
Terakhir kita menyaksikan proyek yang sangat kontrovesial “kereta api cepat Jakarta Bandung†yang sudah dilakukan kegiatan ground breaking oleh Presidenpada 21 Januari 2016 akan tetapi izin pembangunan belum ada dan proses pembuatan kajian AMDAL-nya sangat singkat mendapat persetujuannya tetapi tanpa kajian detail ancaman aktivitas geologi pada jalur gempa dan gerakan tanah yang dianggap dapat berpotensi mengancam pengguna kereta api cepat di kemudian hari.
Kalau kita mencermati dan mengevaluasi sejak diberlakukan semua peraturan- peraturan dan perudang-undangan yang berlaku sejak pasca-kemerdekaan sampai hari ini adalah akibat “korupsi oleh penyelenggara negaraâ€, yaitu kasus kolaps Pertamina 1975, dan ucapan begawan ekonomi kita Prof Soemitro Djojohadikusumo di tahun 1995 bahwa lebih dari 30 persen dana APBN dikorupsi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi proyek. Sehingga akibat utang pemerintah dan swasta kasus tahun 1998 Reformasi yang menghasilkan kasus BLBI senilai hampir Rp600 triliun. Penjualan aset Indosat dan VLCC Pertamina pada tahun 2002. Kemudian kasus wisma atlet, korupsi APBN dan APBD dalam bentuk dana bansos serta kasus di sektor energiâ€impor minyak Zatapi di Petral & TEL di DirektoratPengolahan Pertaminaâ€, SKMigas- Kernell Oil oleh Rudi Rubiandini dan pembelian kondensat bagian negara di TPPI Tuban oleh R Priyono dkk†dan pejabat Kasudit Makamah Agung terkena OTT oleh KPK pada 13 Febuari 2016.
Dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterpurakan kita di sektor energi adalah karena faktor korupsi yang masif, terstruktur dan sistematik dan melibatkan oknum-oknum dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif yang secara sah meyakinkan telah menyalah-gunakan kekuasaanya.
Hal tersebut di ataslah yang mengancam kedaulatan dan ketahanan energi kita saat ini. Kemadirian energi adalah omong kosong saja apabila faktor penegakan hukum yang adil dan transparan tidak menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, ketika sekarang sudah terjadi pro kontra proses revisi UU KPK yang sedang begulir di DPR RI.
Mengingat saat ini dalam prolegnas DPRRI tahun 2016 yang menjadi target revisi adalah “Revisi UU Migas No22/2001 dan Revisi UU Minerba No4/2009 dan revisi UU No30/2002 KPK†menjadi pertaruhan bagi pemerintah dan DPR RI dalam membuahkan hasil undang-undang yang akan lahir itu apakah semangatnya kita mau berdaulat di bidang energi untuk ketahanan energi nasional atau kita akan menuju ke negara gagal? Atau kita akan menjadi bangsa kuli yang akan mengamcam keutuhan NKRI.
Saran penulis kepada semua stakeholder energi di negeri ini yang terlibat aktif langsung dan tidak secara langsung, selain merivisi segera UU Migas dan UU Minerba, UU Energi No30/2010 sangat perlu disempurnakan juga menyangkut hal yang mengatur kegiatan di hulunya. Disebabkan ke depan energi baru dan terbarukan (EBT) adalah energi masa depan kita. Kita tidak bisa lagi berharap pada energi fosil yang semakin habis cadangan, sehingga ada enam pilar yang harus diakomidir dalam revisi undang-undang tersebut sebagai rohnya adalah; Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Politik Keberpihakan Pemerintah RI, memantapkan fungsi Perusahaan Negara (Pertamina , PT PGN, PT Antam , PT Timah dan PT Inalum) BUMN terkait dan Badan Usaha Daerah (BUMD) perusahaan swasta Nasioanal di sektor energi.
Terakhir, penguatan proses penegakan hukum (kepolian dan kejaksaan) dan memperkuat peran KPK, bukan malah terkesan memperlemah yang dibungkus dalam bahasa yang penuh retorika.***
Yusri Usman, Pengamat Energi Nasional
Prinsip kalimat “dikuasai oleh negara†adalah rohnya dalam setiap dalam jiwanya setiap perumusan pembuatan peraturan perundang undangan di sektor sumberdaya alam yang lahir di Republik ini sejak pasca-kemerdekaan Republik Indonesia 1945 maupun pasca-reformasi 1998. Di antaranya UU No37/ 1960 tentang Pertambangan sebagaimana telah diganti dengan UU No11/ 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan†dan terakhir diganti dengan UU No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Usaha kegiatan usaha di bidang pertambangan umum. Begitu juga dengan UU No/44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diganti dengan UU/No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha di bidang migas.
Pada tataran praktis, faktanya pengertian dikuasai oleh negara telah ditafsirkan berbeda beda dari waktu ke waktu, baik semasa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lamabahwa pengertiannya â€dikuasai negara†adalah sebagai negera memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam melalui perusahaan milik negara berdasarkan UU No/19/1960 tentang Perusahaan Negara. Sementara itu pada masa Orde Baru pengertian “dikuasai negara†telah bergeser dari pemilikan dan penugasan secara langsung menjadi “penguasaan secara tidak langsungâ€melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN, dengan pertimbangan pemerintah bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil untuk dapat mengoperasi tehnologi tinggi, modal yang sangat besar, dan penuh risiko , maka dalam masa ini lahirnya UU Migas 1960 dan UU No8/1971 kewenangan pertamina dalam mengelola sektor migas dari hulu ke hilir.
Pasca-Reformasi pengertian “dikuasai negara†telah jauh bergeser ke arah lebih terbuka atau liberisasi, karena pemerintah memberikan peluang sebesar besarnya kepada investor swasta dan asing untuk terlibat langsung dalam penguasaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung dan kontrak kerja sama operasi (KSO), bahkan sebagian saham milik negara di BUMN telah dijual kepada investor investor swasta melalui bursa bursa efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri , seperti PT Indosat, PT Telkom , PT Telkomsel dan PT Gas Negara. Bahwa semua kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejak Orde Baru sampai saat ini, dengan alasanya adalah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dalam memenuhi infrastruktur umum. Kesehatan dan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan ketidakmampuan BUMN dalam memobilisasi dana dan terbatasnya kemampuan APBN.
Bergulirnya era otonomi daerah dengan lahirnya UU No32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu setiap kepala daerah dengan sangat mudah mengeluarkan izin kuasa pertambangan yang saling tumpang tindih dari menjadi sumber pengumpulan dana siluman oleh setiap kepala daerah dalam mengembalikan dana dana kampanye semasa proses menjadi gubernur, bupati dan wali kota. Sehingga pengurasan sumber daya alam secara sembrono merusak lingkungan hidup dan tata guna lahan ikut memperparah kondisi pengelolaan sumber daya alam bukan untuk kesejahteraan rakyat. akan tetapi lebih dinikmati hasilnya oleh pejabat daerah dan investornya saja, itulah yang melatar-belakangi lahirnya UU Minerba No 4/2009.
Sehingga tidaklah heran Pemerintah Jokowi- Jk sampai saat ini telah melahirkan â€10 paket kebijakan ekonomi“ dan mencabut subsidi BBM dgn mengeluarkan Peraturan Presiden No191 pada 31 Desember 2014 ,yaitu subsidi tetap untuk BBM jenis solar dan minyak tanah serta LPG 3 kg , dan Premium RON 88 tidak disubsidi, tetapi dalam klasifikasi penugasan khusus.
Silang pendapat dari para pakar soal “dikuasai oleh negaraâ€, maka Makamah Konstitusi berpendapat antara lain dari Putusan Makamah konstitusi Perkara No002/PUU-I/2003. Dimuat dalam Berita Republik Indonesia No01/2005.....pengertian “dikuasai oleh negara†haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyaâ€. Termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengolahan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saat ini kita menyaksikan hiruk-pikuk dibidang politik akibat kasus “dugaan mafia migas dalam proses likuidasi peran Petral ke ISC Pertamina, Pansus hak angket DPRRI “Pelindo 2â€, yaitu kasus perpanjangan KSO pengelola JITC Priok yang sudah diperpanjang kontraknya yang menurut banyak kalangan bahwa proses tersebut melanggar undang undang dan berpotensi merugikan negara. Dan kasus “papa minta saham†PT Freeport Indonesia dalam bentuk sikap pemerintah pada 11 Februari 2016 tetap memberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat walaupun faktanya selama ini bahwa PT Freeport tidak melaksana kewajibannya sesuai kontrak karya tahun 1991 apalagi terhadap UU Minerba No4/2009 serta UU Lingkungan Hidup No32/2009.
Sehingga perlu kiranya kita menyimak kutipan berikut yang tertuang dalamâ€The Quality of Growth World Bank 2000" :â€Pemerintah yang kapabel dan bersih tidak pertama tama mensyaratkan sebuah negara sepenuhnya modern dan kaya “, menjadi aneh apabila pemerintah negara baru berkembang yang berupaya mengejar ketertinggalan dari negara maju tetapi korupsi di negaranya merajalela. Jadi untuk pemerintah yang bersih saja tidak mensyaratkan kemodrenan , apalagi untuk pemerintahan yang korup.
Terakhir kita menyaksikan proyek yang sangat kontrovesial “kereta api cepat Jakarta Bandung†yang sudah dilakukan kegiatan ground breaking oleh Presidenpada 21 Januari 2016 akan tetapi izin pembangunan belum ada dan proses pembuatan kajian AMDAL-nya sangat singkat mendapat persetujuannya tetapi tanpa kajian detail ancaman aktivitas geologi pada jalur gempa dan gerakan tanah yang dianggap dapat berpotensi mengancam pengguna kereta api cepat di kemudian hari.
Kalau kita mencermati dan mengevaluasi sejak diberlakukan semua peraturan- peraturan dan perudang-undangan yang berlaku sejak pasca-kemerdekaan sampai hari ini adalah akibat “korupsi oleh penyelenggara negaraâ€, yaitu kasus kolaps Pertamina 1975, dan ucapan begawan ekonomi kita Prof Soemitro Djojohadikusumo di tahun 1995 bahwa lebih dari 30 persen dana APBN dikorupsi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi proyek. Sehingga akibat utang pemerintah dan swasta kasus tahun 1998 Reformasi yang menghasilkan kasus BLBI senilai hampir Rp600 triliun. Penjualan aset Indosat dan VLCC Pertamina pada tahun 2002. Kemudian kasus wisma atlet, korupsi APBN dan APBD dalam bentuk dana bansos serta kasus di sektor energiâ€impor minyak Zatapi di Petral & TEL di DirektoratPengolahan Pertaminaâ€, SKMigas- Kernell Oil oleh Rudi Rubiandini dan pembelian kondensat bagian negara di TPPI Tuban oleh R Priyono dkk†dan pejabat Kasudit Makamah Agung terkena OTT oleh KPK pada 13 Febuari 2016.
Dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterpurakan kita di sektor energi adalah karena faktor korupsi yang masif, terstruktur dan sistematik dan melibatkan oknum-oknum dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif yang secara sah meyakinkan telah menyalah-gunakan kekuasaanya.
Hal tersebut di ataslah yang mengancam kedaulatan dan ketahanan energi kita saat ini. Kemadirian energi adalah omong kosong saja apabila faktor penegakan hukum yang adil dan transparan tidak menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, ketika sekarang sudah terjadi pro kontra proses revisi UU KPK yang sedang begulir di DPR RI.
Mengingat saat ini dalam prolegnas DPRRI tahun 2016 yang menjadi target revisi adalah “Revisi UU Migas No22/2001 dan Revisi UU Minerba No4/2009 dan revisi UU No30/2002 KPK†menjadi pertaruhan bagi pemerintah dan DPR RI dalam membuahkan hasil undang-undang yang akan lahir itu apakah semangatnya kita mau berdaulat di bidang energi untuk ketahanan energi nasional atau kita akan menuju ke negara gagal? Atau kita akan menjadi bangsa kuli yang akan mengamcam keutuhan NKRI.
Saran penulis kepada semua stakeholder energi di negeri ini yang terlibat aktif langsung dan tidak secara langsung, selain merivisi segera UU Migas dan UU Minerba, UU Energi No30/2010 sangat perlu disempurnakan juga menyangkut hal yang mengatur kegiatan di hulunya. Disebabkan ke depan energi baru dan terbarukan (EBT) adalah energi masa depan kita. Kita tidak bisa lagi berharap pada energi fosil yang semakin habis cadangan, sehingga ada enam pilar yang harus diakomidir dalam revisi undang-undang tersebut sebagai rohnya adalah; Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Politik Keberpihakan Pemerintah RI, memantapkan fungsi Perusahaan Negara (Pertamina , PT PGN, PT Antam , PT Timah dan PT Inalum) BUMN terkait dan Badan Usaha Daerah (BUMD) perusahaan swasta Nasioanal di sektor energi.
Terakhir, penguatan proses penegakan hukum (kepolian dan kejaksaan) dan memperkuat peran KPK, bukan malah terkesan memperlemah yang dibungkus dalam bahasa yang penuh retorika.***
Yusri Usman, Pengamat Energi Nasional
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

