Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cerita sang Gubernur Dilantik di Istana

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Biasanya sosok gubernur dan wakil gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden, dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peristiwa demikian berlangsung cukup lama. Namun tradisi politik (political tradition) yang dibangun zaman Orde Baru (Orba) tidak berlaku mutlak. Ada perkecualian dalam hal ini. Contohnya, Gubernur DKI Ali Sadikin dilantik Presiden Soekarno yang populer disebut Bung Karno tanggal 28 April 1966.

Sebetulnya dalam posisi sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) mengalami degradasi, karena Ali sadikin pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut dan Menko Maritim. Ketika dipanggil ke istana menghadap Bung Karno mengenai kesediannya diangkat sebagai Gubernur DKI, Ali Sadikin menjawab “Siap”. Ketika itu ia merupakan perwira tinggi Angkatan Laut (Marinir). Peristiwa pelantikan gubernur di istana merupakan, kejadian yang langka. Bahkan boleh disebut sebagai tradisi politik berbeda, sebab upacara pelantikan langsung dilakukan oleh presiden.

Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan RI, dalam keadaan tidak tertib serta memprihatikankan. Sampah berserakan di mana-mana. Banjir setiap musim hujan menjadi langganan tetap, yang mengganggu masyarakat berbagai elemen. Sementara lalu lintas tidak teratur, dengan tingkat kemacetan tinggi. Hal ini diperparah pula dengan kondisi jalan yang penuh lobang sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Yang juga mustahak, di Jakarta berkumpul korps diplomatik yang merupakan perwakilan berbagai negara yang memerlukan pelayanan dari pemerintah. Mengapa pilihan jatuh kepada Ali Sadikin, menurut Bung Karno karena dia orang yang keras kepala. Eenbetje koppige vent. Dalam Bahasa Belanda artinya orang yang kokoh pada pendirian alias teking.

Setelah Ali Sadikin ternyata Gubernur DKI selanjutnya yaitu Basuki Tjahaya Purnama yang dikenal dengan sebutan Ahok, dilantik Presiden Jokowi di istana pada 19 November 2014. Ahok memecahkan rekor, sebagai gubernur pertama yang dilantik di istana oleh presiden pada masa reformasi. Sebelumnya jabatan gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Mendagri atas nama presiden. Kemudian peristiwa ini diikuti pelantikan 7 gubernur di istana oleh Presiden Jokowi. Para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik itu, Sahbirin Noor/ Rudy Resnawan (Kalimantan Selatan), Zumi Zola Zulkifli/Fachrori Umar (Jambi), Irwan Prayitno/Nasrul Abit (Sumatera Barat), Olly Dondokambey/ Steven OE Kandouw (Sulawesi Utara), M Sani/Nurdin Basirun (Kepulauan Riau), Irianto Lambridan/Udin Hianggio (Kalimantan Utara), Ridwan Mukti/Rohidin Mersyah (Bengkulu).

Yang unik dalam prosesi acara itu selesai dilantik dan diambil sumpah, ketujuh gubernur dibawa jalan santai “keliling istana” oleh Presiden Jokowi. Turut serta dalam “jalan santai” ini Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahyo Kumolo.

Rangkaian kejadian tersebut merupakan terobosan pelantikan gubernur/wakil gubernur terpilih lebih efisien, cepat dan biaya murah. Dengan demikian waktu pelantikan dapat dipersingkat. Ada yang menarik dalam pelantikan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI tahun 1966-1977. Bung Karno mengatakan dalam pesannya, “Saya harap engkau akan bisa menanggulangi segala masalah kota besar Jakarta Raya ini”. Begitu antara lain pesan Bung Karno kepada Ali Sadikin. Berulang kali menyebut perkataan engkau kepada Ali Sadikin yang dianggapnya sebagai teman dekat. Dalam upaya membangun DKI Jaya ini ternyata Ali Sadikin yang juga dikenal sebagai Bang Ali mempunyai anggaran yang sangat minim yaitu sebesar Rp66 juta. Angka itu merupakan 1/3 hasil daerah dan 2/3 berasal dari subsidi pusat. Sedangkan inflasi mencapai 660 persen.

Menurut buku berjudul “Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977” yang ditulis oleh Ramadhan K.H anggaran tersebut hanya habis untuk biaya rutin. Sedangkan jumlah pegawai DKI tercatat 24 ribu 700 orang yang hidup jauh dari menyenangkan. Kemudian ada perubahan anggaran menjadi Rp266 juta.

 Akan tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan bagi pemprov DKI. Sehingga Bang Ali harus menggali sendiri guna mengisi kas daerah. Ia bekerja sama dengan orang-orang kepercayaannya dan didukung para wakil gubernur yang ada. Komunikasi dilakukan pula dengan lembaga legislatif dan unsur- unsur terkait yang berasal dari pemerintah dan swasta. Dalam kondisi anggaran yang serba kurang ini Ali Sadikin berusaha mendapatkan dana dari pajak. Menurutnya tanpa adanya pajak tidak akan ada uang yang masuk kekas. Selain itu dengan berani ia menggali sumber dana dari perjudian yang sebelumnya berlangsung secara ilegal. Bang Ali menganggap ada sejumlah lokasi perjudian ilegal yang selama ini dibiarkan begitu saja. Dari pada bersifat ilegal lebih baik “dilegalkan”. Ia mendapat protes dari sejumlah kalangan bahkan ada yang menyebutkan “gubernur judi”. Akan tetapi karena pendiriannya yang kuat dia tidak bergeming terhadap suara-suara negatif mengenai pengalihan dana yang berasal dari judi.

Namun dana yang masuk ke kas pemprov dikontrol dengan ketat sehingga penggunaannya dapat diketahui secara terbuka. Dengan dana yang besar itu pemprov DKI mampu memperbaiki sejumlah lokasi yang dihuni masyarakat bawah yang setiap tahunnya dilanda banjir. Selain itu gedung-gedung pemerintah, pusat kegiatan olahraga budaya dan seni merupakan prioritas pembangunan.

Sehingga Jakarta mengubah total dari yang serba kekurangan menjadi berkecukupan. Demikian pula sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan ditanggulangi. Perubahan drastis sangat terasa yang dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Meskipun tentu saja tidak seluruhnya bisa teratasi. Menghadapi berbagai kritik keras Ali Sadikin berani menghadapinya dengan mengatakan uang yang digali pemprov DKI digunakan untuk pembangunan masyarakat. Ada sekolah-sekolah yang diperbaiki, kampung-kampung yang terbengkalai, kebersihan kota terjaga karena sampah-sampah tidak ada lagi yang berserakan.

Bahkan Lapangan Monas yang terletak di depan Balai Agung dan tidak jauh dari istana dibersihkan dari bangunan-bangunan liar dan tempat tinggal gelandangan. Lambat laun protes terhadap kebijakan yang dilakukan Bang Ali mulai berkurang. Karena pada akhirnya masyarakat merasakan hasilnya. Gaya Ali Sadikin ada kemiripan dengan Kaharuddin Nasution menjadi Gubernur Riau tahun 60-an. Gayanya juga keras dalam melaksanakan pembangunan dan berjalan dengan konsekuen. Kemiripan keduanya adalah berasal dari pasukan elite TNI, yakni Marinir dan RPKAD. Sehingga dalam menjalankan disiplin kerja dengan sungguh-sungguh. Ia masuk kerja sebelum pukul 7 pagi secara rutin. Demikian pula Kaharuddin Nasution tipe pekerja disiplin. Pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI selama 11 tahun adalah faktor kedisiplinan, kerja keras, konsekuen serta perencanaan yang menyeluruh dengan tidak lupa melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan instansi terkait. Yang terakhir pesan Ali Sadikin adalah “Pemimpin itu jangan takut dikritik demi kebaikan”. Tentu saja situasi yang terjadi dimasa kepemimpinan Ali Sadikin sudah berbeda dengan keadaan kini. Tetapi apa yang baik dari kepemimpinannya bisa dicontoh para gubernur yang dilantik di istana saat ini.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer