Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Daerah Otonomi Baru Persiapan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Hingga kini pemerintah belum mensahkan 87 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) serta belum dapat membahas 198 usulan DOB yang sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri. 87 RUU DOB tersebut merupakan warisan dari Pemerintahan SBY-Boediono. Ini berarti 87 DOB tersebut masih tertahan dan belum dapat diselesaikan di masa Pemerintahan Joko Widodo-JK. Selain 87 DOB tersebut sudah ada 198 usulan DOB yang akan menjadi pekerjaan pemerintah. Jika digabung seluruhnya ada 285 DOB yang akan dijadikan DOB definitif. Sudah siapkah pemerintah? Dalam tulisan penulis di Opini Riau Pos, 1 Februari 2016 lalu, data yang didapati masih 114 usulan DOB di tambah 87 RUU DOB. Ini berarti sudah ada peningkatan 84 usulan DOB.

Oleh karena itu, usulan DOB akan terus bertambah jika tidak diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh sebab itu pula, pemerintah masih tetap melakukan moratorium DOB. Belum adanya kejelasan tersebut salah satunya adalah beban anggaran yang akan ditanggung oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari banyaknya usulan pembentukan daerah otonomi baru tersebut. Pemerintah masih tetap melakukan moratorium (penghentian sementara) daerah otonomi baru hingga beban ekonomi dan fiskal membaik. Untuk pembentukan DOB pemerintah masih tetap  moratorium, namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memberi sinyal akan adanya daerah otonomi baru persiapan. Pembentukan daerah otonomi baru persiapan merupakan tahapan sebelum pembentukan DOB.

Upaya Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menerima aspirasi masyarakat dalam hal pemekaran daerah yaitu dengan upaya pembentukan daerah otonomi baru persiapan. Selain beban keuangan negara yang semakin berat, juga mengantisipasi agar pembentukan daerah otonomi baru yang akan terwujud tersebut tidak akan gagal. Pemerintah memiliki waktu selama 3 tahun untuk mengevaluasi daerah otonomi persiapan tersebut. Pemerintah akan membuat peraturan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan daerah otonomi baru persiapan tersebut. Sebelum pembentukan daerah otonomi baru secara definitif dilakukan, terlebih dahulu daerah otonomi baru persiapan tersebut diberi waktu selama tiga tahun untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum diputus menjadi DOB secara definitif. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sebagai upaya pembenahan dalam system pemerintahan di daerah maupun dalam peningkatan ekonomi daerah.

Selama jangka waktu tiga tahun tersebut, akan dibentuk tim independen yang akan mengkaji dan melihat kesiapan daerah otonomi baru tersebut menjadi daerah otonom yang definitif. Penilaian yang dilakukan tim independen tersebut meliputi sisi potensi keuangan, ekonomi, PAD (Pendapatan Asli Daerah), kekompakan masyarakat, infrastruktur, dan sektor yang mendukung kesiapan daerah tersebut menjadi DOB dan juga dengan melihat berbagai indicator keberhasilan seperti halnya faktor geografis atau kewilayahan, demografis atau kependudukan, dan sistem pemerintahan daerah serta potensi fiskal daerah dan perekonomian daerah.

Di pihak lain pula, Pemerintah beserta DPR akan memantau dan mengevaluasi daerah otonomi baru persiapan tersebut yang telah dilakukan oleh tim independen dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah otonomi baru persiapan tersebut. Selama daerah otonomi baru persiapan berjalan selama tiga tahun akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) baik gubernur untuk tingkat provinsi maupun bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden. Namun sebelum penetapan menjadi daerah otonomi baru tersebut terwujud, akan ada rapat-rapat antara anggota DPR RI dengan tim independen yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Presiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembentukan DOB.

Selama tiga tahun, daerah otonomi baru persiapan akan dipantau dan dibantu dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota induk. Jika daerah otonomi baru persiapan tersebut telah terpenuhi dari semua aspek penilaian, maka daerah otonomi baru persiapan tersebut akan dibawa ke Paripurna DPRD induk untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru definitif. Setelah definitif, DPRD hasil pembentukan daerah otonomi baru tersebut akan dibentuk melalui Pemilu Legislatif daerah dan begitu juga pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota akan dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Selama daerah tersebut berstatus daerah otonomi baru persiapan, seluruh perangkat pemerintahan seperti camat, kepala desa/lurah masih berpusat di daerah induknya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal pelayanan publik dan pelayanan administrasi kependudukan masih dilakukan dan berpusat di daerah induk.

Moratorium pemekaran daerah masih tetap dilakukan.

Moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah diartikan sebagai penghentian sementara terhadap usulan-usulan yang dilakukan oleh masyarakat baik melalui aspirasi DPR, DPD maupun usulan dari pemerintah sendiri. Alasan pemerintah selain beban ekonomi dan fiskal yang sangat berat, juga belum selesainya grand design dan evaluasi terhadap DOB yang selama ini sudah dilakukan yang nantinya akan mengkaji seberapa ideal dan maksimalnya jumlah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia hingga tahun 2025. Moratorium sah-sah saja dilakukan mengingat didasarkan atas banyaknya daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran tanpa melihat potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di daerahnya. Keterbatasan infrastruktur disuatu daerah juga menjadi alasan dilakukannya moratorium tersebut.

Dengan alasan beban keuangan negara yang sangat berat dan tidak memungkinkan untuk membiayai dana transfer bagi DOB, maka pemerintah masih tetap melakukan moratorium pembentukan DOB tersebut. Moratorium terhadap usulan pembentukan DOB tersebut masih tetap dilakukan hingga kondisi keuangan negara membaik. Dengan kondisi keuangan yang baik, memungkinkan untuk menyediakan dana transfer bagi daerah baru. Dengan kondisi yang demikian, harapan dari 87 RUU DOB dan 198 usulan DOB tersebut adalah agar pemerintah dapat mencari  jalan keluar yang terbaik, agar nasib daerah tersebut jelas posisinya di mana apakah DOB definitif atau DOB Persiapan. Di satu sisi, pencabutan moratorium pembentukan DOB merupakan suatu keniscayaan, namun di pihak lain masih akan membebani keuangan negara.

Namun apapun alasan pemerintah untuk tetap melakukan moratorium terhadap pembentukan DOB tersebut tidak akan mematikan aspirasi masyarakat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pemekaran daerah yang terbentuk akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di dalamnya terdapat aspek kesehatan, infrastruktur dan pendidikan yang memadai. Semoga.***


Hasrul Sani Siregar, Widyaiswara Ahli Madya BKP2D Provinsi Riau.
Alumnus IKMAS UKM, Malaysia


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer