Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pilkada serentak jilid II akan digelar pada 15 Pebruari 2017, sebanyak 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Provinsi Riau ada dua daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Khusus untuk Pilkada Kota Pekanbaru mempunyai magnet dan daya pikat lebih besar, karena Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau, yang juga sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.
Belajar dari Pilkada 2011
Pengalaman adalah guru yang paling berharga, begitu juga dengan pelaksanaan pilkada di Kota Pekanbaru. Apa yang terjadi lima tahun lalu tentunya jangan sampai terulang kembali pada pilkada tahun 2017 nanti. Masih terbayang dan terngiang apa yang terjadi kala itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru. Pasalnya telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraannya. “Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011,†kata Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD saat itu.
Dengan demikian MK membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kota Pekanbaru pada 24 Mei 2011. Berita acara itu menyebutkan, KPU Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi memperoleh 153.943 suara atau 58,93 persen, sedangkan pemohon, Septiana Primawati-Erizal Muluk memperoleh 107.268 suara atau 41,07 persen. Pemunguatan Suara Ulang (PSU) yang terjadi pada perhelatan Pilkada Kota Pekanbaru 2011 lalu merupakan pelajaran yang berharga bagi seluruh komponen masyarakat di Kota Pekanbaru. Semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada tentunya sudah melakukan introspeksi dan evaluasi, mulai dari KPU, Panwaslu, partai politik, Pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat.
Titik poin dari kejadian itu adalah, menuntut tanggug jawab partai politik (Parpol) yang ada di Kota Pekanbaru agar menjalankan peran dan fungsi secara baik dan benar, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Parpol jangan hanya memberi janji-janji politik kosong saat Pemilu Legislatif, namun saat Pilkada tidak punya kader untuk dimajukan sebagai calon, sungguh suatu kenyataan yang naïf bagi sebuah parpol, apalagi kalau memiliki jumlah kursi yang signifikan di DPRD. Kenyataannya semua parpol hanya cari selamat, berkumpul dan medukung calon yang dianggap kuat secara popularitas dan finansial, sehingga yang betarung dalam pilkada hanya dua pasang calon saja.
Bercermin pada Pilkada Kota Dumai
Pilkada serentak jilid I tanggal 9 September 2015 lalu yang diikuti 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Riau, telah sukses dilaksanakan. Dari 9 daerah itu ada yang menarik dan patut dicontoh oleh semua komponen yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Pekanbaru nantinya. Adalah Kota Dumai, kota yang jauh lebih muda usianya dari Kota Pekanbaru, namun jauh lebih dewasa dalam pelaksanaan pilkada. Itulah yang tercermin pada Pilkada Kota Dumai lalu, di sana tercipta rekor jumlah calon peserta pilkada terbanyak (lima pasang calon), lolosnya calon independen pertama di pilkada di Riau dan Pilkada yang bermartabat, karena dari sembilan daerah hanya di Kota Dumai yang hasil Pilkada dapat diterima semua pihak dengan tersenyum, tanpa harus sampai berperkara ke MK, banyak peserta tapi minim masalah.
Padahal penyebaran kekuatan parpol merata di Kota Dumai. Ini tergambar dari perolehan kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. Semua parpol peserta pemilu berhasil meraih kursi, dengan perincian. Nasdem 3 kursi, PKB 1 kursi, PKS 3 kusi, PDI Perjuangan 5 kursi, Golkar 3 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 2 kursi, PAN 4 kursi, PPP 2 kursi, Hanura 1 kursi, PBB 1 kursi, PKPI 1 kursi jumlah 30 kursi. Semua parpol di sana memiliki marwah dan punya rasa malu kepada pemilihnya, sehingga walaupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai ditetapkan sebanyak 170.883 pemilih dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Dumai, namun calon tetap muncul maksimal.
Ini dibuktikan dengan diusungnya lima pasang calon, empat di antaranya didukung oleh koalisi partai politik, yakni, Abdul Kasim dan Nuraini (Aksi Nurani) yang diusung PAN, PBB dan PKPI. Selanjutnya, Zulkifli AS-Eko Suharjo dengan Nasdem, Demokrat, Gerindra dan PKB. Kemudian, Muhammad Ikhsan-Yanti Komala Sari di dukung oleh koalisi Golkar dan PKS, yang terakhir, Agus Widayat-Maman Supriyadi (AgusMan) yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Selain empat pasang calon yang didukung oleh Parpol, juga diikuti oleh majunya pasangan calon perseorangan (Independen) yang ditetapkan lolos, yaitu Amris-Sakti (ASA) dengan mengantongi 22.658 dukungan dari syarat minimal hanya 22.463 jiwa atau 8,5 persen jumlah penduduk.
Menakar Kekuatan Parpol di Kota Pekanbaru
Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru hanya menempat 10 parpol yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Pekanbaru, yaitu; Partai Golkar 7 kursi, Demokrat 6 kursi, PDIP dan PAN masing-masing 5 kursi, PKB, Gerindra, PPP, Hanura masing-masing 4 kursi, serta PKS dan Nasdem masing-masing mendapat 3 kursi jumlah 45 kursi. Dengan demikian hanya dua parpol yang tidak mengantarkan wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI.
Merujuk pada Undang Undang No8/ 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada Pasal 40 ayat (1) UU tersebut dijelaskan persyaratan bagi partai politik yang bisa mengajukan pasangan cagub. Berikut adalah bunyinya:
“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutanâ€. Dengan jumlah kursi di DPRD di Kota Pekanbaru sebanyak 45 kursi, maka partai yang bisa mengusung pasangan calon minimal memiliki 9 kursi.
Dari 10 parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Pekanbaru, tidak satupun yang bisa melenggang sendiri untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Pekanbaru 2017 nanti, dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali berkoalisi dengan parpol lain. Kalau saja pengurus parpol di Kota Pekanbaru punya “Nyali†seperti di Kota Dumai, minimal akan ada 4 pasangan calon bisa diusung dari parpol, karena kalau dikutak-katik 4 pasangan itu baru 36 kursi. Bagaimana dengan peluang tampilnya pasangan calon independen, begitu banyak tokoh yang ada di Kota Pekanbaru, namun apakah ada dari mereka yang berani maju dengan jalur ini?
Berdasarkan data pemilu terakhir di Kota Pekanbaru yaitu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu presiden dan wakil presiden untuk Kota Pekanbaru pada 9 Juli 2014 sebanyak 627.212 pemilih, tentu akan ada kenaikan jumlah pemilih nantinya sesuai perkembang jumlah penduduk yang berhak memilih. Jumlah yang mencapai empat kali lipat DPT Kota Dumai, pasti menginginkan banyak pasangan calon yang akan mereka pilih nantinya. Namun semua kembali pada parpol, apakah punya nyali untuk mengusung pasangan calon, atau urat malu mereka sudah tidak ada pada pemilih saat Pilkada 2009 lalu. Kita tunggu saja, kalau masih dua pasangan calon yang akan tampil, berpikirlah pemilih di Kota Pekanbaru untuk tidak memilih partai pengecut saat pemilu legislatif 2019 nanti.***
Abdul Wahid, Ketua Umum DPW BKPRMI Riau
Belajar dari Pilkada 2011
Pengalaman adalah guru yang paling berharga, begitu juga dengan pelaksanaan pilkada di Kota Pekanbaru. Apa yang terjadi lima tahun lalu tentunya jangan sampai terulang kembali pada pilkada tahun 2017 nanti. Masih terbayang dan terngiang apa yang terjadi kala itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru. Pasalnya telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraannya. “Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011,†kata Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD saat itu.
Dengan demikian MK membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kota Pekanbaru pada 24 Mei 2011. Berita acara itu menyebutkan, KPU Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi memperoleh 153.943 suara atau 58,93 persen, sedangkan pemohon, Septiana Primawati-Erizal Muluk memperoleh 107.268 suara atau 41,07 persen. Pemunguatan Suara Ulang (PSU) yang terjadi pada perhelatan Pilkada Kota Pekanbaru 2011 lalu merupakan pelajaran yang berharga bagi seluruh komponen masyarakat di Kota Pekanbaru. Semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada tentunya sudah melakukan introspeksi dan evaluasi, mulai dari KPU, Panwaslu, partai politik, Pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat.
Titik poin dari kejadian itu adalah, menuntut tanggug jawab partai politik (Parpol) yang ada di Kota Pekanbaru agar menjalankan peran dan fungsi secara baik dan benar, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Parpol jangan hanya memberi janji-janji politik kosong saat Pemilu Legislatif, namun saat Pilkada tidak punya kader untuk dimajukan sebagai calon, sungguh suatu kenyataan yang naïf bagi sebuah parpol, apalagi kalau memiliki jumlah kursi yang signifikan di DPRD. Kenyataannya semua parpol hanya cari selamat, berkumpul dan medukung calon yang dianggap kuat secara popularitas dan finansial, sehingga yang betarung dalam pilkada hanya dua pasang calon saja.
Bercermin pada Pilkada Kota Dumai
Pilkada serentak jilid I tanggal 9 September 2015 lalu yang diikuti 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Riau, telah sukses dilaksanakan. Dari 9 daerah itu ada yang menarik dan patut dicontoh oleh semua komponen yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Pekanbaru nantinya. Adalah Kota Dumai, kota yang jauh lebih muda usianya dari Kota Pekanbaru, namun jauh lebih dewasa dalam pelaksanaan pilkada. Itulah yang tercermin pada Pilkada Kota Dumai lalu, di sana tercipta rekor jumlah calon peserta pilkada terbanyak (lima pasang calon), lolosnya calon independen pertama di pilkada di Riau dan Pilkada yang bermartabat, karena dari sembilan daerah hanya di Kota Dumai yang hasil Pilkada dapat diterima semua pihak dengan tersenyum, tanpa harus sampai berperkara ke MK, banyak peserta tapi minim masalah.
Padahal penyebaran kekuatan parpol merata di Kota Dumai. Ini tergambar dari perolehan kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. Semua parpol peserta pemilu berhasil meraih kursi, dengan perincian. Nasdem 3 kursi, PKB 1 kursi, PKS 3 kusi, PDI Perjuangan 5 kursi, Golkar 3 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 2 kursi, PAN 4 kursi, PPP 2 kursi, Hanura 1 kursi, PBB 1 kursi, PKPI 1 kursi jumlah 30 kursi. Semua parpol di sana memiliki marwah dan punya rasa malu kepada pemilihnya, sehingga walaupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai ditetapkan sebanyak 170.883 pemilih dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Dumai, namun calon tetap muncul maksimal.
Ini dibuktikan dengan diusungnya lima pasang calon, empat di antaranya didukung oleh koalisi partai politik, yakni, Abdul Kasim dan Nuraini (Aksi Nurani) yang diusung PAN, PBB dan PKPI. Selanjutnya, Zulkifli AS-Eko Suharjo dengan Nasdem, Demokrat, Gerindra dan PKB. Kemudian, Muhammad Ikhsan-Yanti Komala Sari di dukung oleh koalisi Golkar dan PKS, yang terakhir, Agus Widayat-Maman Supriyadi (AgusMan) yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Selain empat pasang calon yang didukung oleh Parpol, juga diikuti oleh majunya pasangan calon perseorangan (Independen) yang ditetapkan lolos, yaitu Amris-Sakti (ASA) dengan mengantongi 22.658 dukungan dari syarat minimal hanya 22.463 jiwa atau 8,5 persen jumlah penduduk.
Menakar Kekuatan Parpol di Kota Pekanbaru
Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru hanya menempat 10 parpol yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Pekanbaru, yaitu; Partai Golkar 7 kursi, Demokrat 6 kursi, PDIP dan PAN masing-masing 5 kursi, PKB, Gerindra, PPP, Hanura masing-masing 4 kursi, serta PKS dan Nasdem masing-masing mendapat 3 kursi jumlah 45 kursi. Dengan demikian hanya dua parpol yang tidak mengantarkan wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI.
Merujuk pada Undang Undang No8/ 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada Pasal 40 ayat (1) UU tersebut dijelaskan persyaratan bagi partai politik yang bisa mengajukan pasangan cagub. Berikut adalah bunyinya:
“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutanâ€. Dengan jumlah kursi di DPRD di Kota Pekanbaru sebanyak 45 kursi, maka partai yang bisa mengusung pasangan calon minimal memiliki 9 kursi.
Dari 10 parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Pekanbaru, tidak satupun yang bisa melenggang sendiri untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Pekanbaru 2017 nanti, dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali berkoalisi dengan parpol lain. Kalau saja pengurus parpol di Kota Pekanbaru punya “Nyali†seperti di Kota Dumai, minimal akan ada 4 pasangan calon bisa diusung dari parpol, karena kalau dikutak-katik 4 pasangan itu baru 36 kursi. Bagaimana dengan peluang tampilnya pasangan calon independen, begitu banyak tokoh yang ada di Kota Pekanbaru, namun apakah ada dari mereka yang berani maju dengan jalur ini?
Berdasarkan data pemilu terakhir di Kota Pekanbaru yaitu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu presiden dan wakil presiden untuk Kota Pekanbaru pada 9 Juli 2014 sebanyak 627.212 pemilih, tentu akan ada kenaikan jumlah pemilih nantinya sesuai perkembang jumlah penduduk yang berhak memilih. Jumlah yang mencapai empat kali lipat DPT Kota Dumai, pasti menginginkan banyak pasangan calon yang akan mereka pilih nantinya. Namun semua kembali pada parpol, apakah punya nyali untuk mengusung pasangan calon, atau urat malu mereka sudah tidak ada pada pemilih saat Pilkada 2009 lalu. Kita tunggu saja, kalau masih dua pasangan calon yang akan tampil, berpikirlah pemilih di Kota Pekanbaru untuk tidak memilih partai pengecut saat pemilu legislatif 2019 nanti.***
Abdul Wahid, Ketua Umum DPW BKPRMI Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

