Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Setahun yang lalu Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri No4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dikeluarkannya peraturan ini patut disambut gembira oleh masyarakat Riau mengingat BUMDEs hari ini semakin memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mengelola aset, jasa pelayanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Sesuai dengan regulasi disebutkan bahwa di antara peranan yang dimainkan oleh BUMDEs ke depan adalah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Dengan demikian BUMDEs dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pendirian BUMDEs yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan yang paling penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Dalam pengamatan penulis tahun 2015 merupakan tahun yang penting dan krusial dalam pengembangan BUMDes di Riau. Mengapa? Karena pada tahun ini ratusan BUMDes baru telah lahir dari proses transformasi dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).
Badan Hukum BUMDes
Lahirnya ratusan BUMDes di Provinsi Riau tahun 2015 tentu saja meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi stakeholder-nya. Pertama, penyesuaian bentuk badan hukum. Badan hukum yang diperkenankan menurut Peraturan mentri Desa ada dua yaitu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur UU PT dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalama UU LKM. Apapun bentuk badan hukum yang dipilih BUMDes tentu saja memiliki nilai plus dan minus. Namun penyesuaian badan hukum BUMDes ini tentu saja akan memakan waktu, biaya dan tenaga serta pemikiran yang perlu segera dipikirkan solusinya oleh institusi yang terkait.
Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa kali mengikuti Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPT) di awal tahun ini permasalahan badan hukum ini masih banyak yang belum dipahami oleh pelaku. Masih banyak pihak yang masih â€gagal paham†terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri yang terkait BUMDEs. Kurangnya sosialisasi dan tentu saja harmonisasi Peraturan Daerah yang terkait BUMDes dengan demikian tahun 2016 akan menjadi isu penting yang harus dibenahi. Mengapa? Karena hal ini akan amat terkait dengan kepentingan manakala bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk dalam rangka meningkatkan akses modal.
Kedua, harmonisasi Perda yang terkait dengan UU dan Peraturan Menteri Desa 2015 tentang BUMDEs. Salah satu kerja besar yang perlu digesa tahun ini adalah merilis Peraturan Daerah tentang BUMDes. Bila perubahan Perda dan harmonisasi seluruh ketentuan dan regulasi yang terkait ini tidak dilaksanakan dalam waktu dekat dikhawatirkan banyak peluang dan potensi ekonomi desa yang hilang dan tidak dapat digarap.
Sisi Bisnis BUMDes
Salah satu manfaat pendirian BUMDes adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ekonomi dan kemajuan desa. Untuk itu BUMDes harus bisa melakukan strategi dan terobosan baru dalam sisi bisnis agar dapat memberikan kemanfaatan bagi ekonomi desa.
Di beberapa BUMDEs yang penulis kunjungi memang sering terjadi konflik bisnis dengan Koperasi Unit Desa. Untuk itu setiap kepala desa perlu secara jelas berembuk dengan pengelola BUMDEs dan KUD agar dapat terjadi pembagian pasar yang jelas. Kejelasan pasar dan aspek lokalitas BUMDES tentu saja menjadi prasyarat utama dalam memilih model bisnis yang akan digarap.
Harapan kita bisnis yang digarap adalah sesuai dengan kondisi lokal di mana BUMDEs beroperasi di Provinsi Riau. Di antara pilihan bisnis itu adalah pilihan bisnis sosial, sewa, perantara, produksi atau keuangan.
Bila BUMDEs lebih berorientasi bisnis sosial maka usaha listrik, lumbung pangan merupakan contoh-contoh aktivitas bisnis yang telah banyak dilaksanakan. Namun khusus Provinsi Riau pilihan bisnis yang ada saat ini masih banyak bergerak di bisnis keuangan. Pada pilihan ini BUMDes memberikan akses kredit kepada para pemanfaat sehingga kredit lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Keunggulan pilihan bisnis keuangan ini adalah bahwa BUMDes bisa melahirkan beragam variasi model kredit sesuai kebutuhan dan keinginan pemanfaat. Sehingga aspek fleksibilitas amat dirasakan oleh beberapa kalangan sangat lebih baik dibanding lembaga keuangan.
Ke depan tentu saja masih banyak aspek bisnis yang masih bisa digarap oleh pengelola BUMDes di Riau. Hanya saja aspek pengawasan dari kinerja ini perlu diawasi jangan sampai bisnis bumdes ini dikelola secara serampangan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengapa? Penulis harus akui proses rekrutmen pengelola yang belum begitu maksimal pada tahap awal akan mempengaruhi kinerja BUMDEs kedepan. Untuk itu perlu dipikirkan langkah lanjutan terhadap keberadaan dan profesionalisme pengawas dan pendamping desa di tingkat kabupaten/kota. Sudah waktunya dilakukan sertifikasi terhadap pendamping desa sehingga out put-nya nanti dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan bisnis BUMDes tahun 2016.
Penutup
Tahun 2015 ratusan Badan Usaha Milik Desa telah lahir di Provinsi Riau. Tahun ini pula ribuan BUMDes ini telah dipercaya mengelola dana yang terkait dengan perekonomian desa. Ratusan miliar dana Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau telah dihibahkan bagi pengembangan ekonomi desa di Provinsi Riau. Pengelolaan dana ratusan miliar ini tentu saja memerlukan kepedulian dan keseriusan dari seluruh stake holder baik eksekutif, legislatif dan pelaku serta pemanfaat. Satu yang pasti bahwa pengelolaan BUMDes Riau tahun 2016 perlu keberpihakan pula dari perguruan tinggi dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan kapasitas organisasi karana BUMDes saat ini sangat membutuhkan ribuan pengurus yang professional, senantiasa memerlukan pembinaan manajemen, mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal agar dapat dipercaya dalam melayani keperluan masyarakat Riau dengan baik dan adil.
Pengelolaan BUMDes yang profesional di Riau 2016 pada akhirnya akan mampu meningkatkan kemanfaatan BUMDes bagi perekonomian desa. Bila kita lengah dan tidak berlaku profesional dalam pengelolaan dana BUMDEs ini maka ratusan miliar dana yang telah kita alokasikan akan menguap dan habis begitu saja. Bagaimana menurut Anda?***
Sesuai dengan regulasi disebutkan bahwa di antara peranan yang dimainkan oleh BUMDEs ke depan adalah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Dengan demikian BUMDEs dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pendirian BUMDEs yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan yang paling penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Dalam pengamatan penulis tahun 2015 merupakan tahun yang penting dan krusial dalam pengembangan BUMDes di Riau. Mengapa? Karena pada tahun ini ratusan BUMDes baru telah lahir dari proses transformasi dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).
Badan Hukum BUMDes
Lahirnya ratusan BUMDes di Provinsi Riau tahun 2015 tentu saja meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi stakeholder-nya. Pertama, penyesuaian bentuk badan hukum. Badan hukum yang diperkenankan menurut Peraturan mentri Desa ada dua yaitu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur UU PT dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalama UU LKM. Apapun bentuk badan hukum yang dipilih BUMDes tentu saja memiliki nilai plus dan minus. Namun penyesuaian badan hukum BUMDes ini tentu saja akan memakan waktu, biaya dan tenaga serta pemikiran yang perlu segera dipikirkan solusinya oleh institusi yang terkait.
Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa kali mengikuti Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPT) di awal tahun ini permasalahan badan hukum ini masih banyak yang belum dipahami oleh pelaku. Masih banyak pihak yang masih â€gagal paham†terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri yang terkait BUMDEs. Kurangnya sosialisasi dan tentu saja harmonisasi Peraturan Daerah yang terkait BUMDes dengan demikian tahun 2016 akan menjadi isu penting yang harus dibenahi. Mengapa? Karena hal ini akan amat terkait dengan kepentingan manakala bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk dalam rangka meningkatkan akses modal.
Kedua, harmonisasi Perda yang terkait dengan UU dan Peraturan Menteri Desa 2015 tentang BUMDEs. Salah satu kerja besar yang perlu digesa tahun ini adalah merilis Peraturan Daerah tentang BUMDes. Bila perubahan Perda dan harmonisasi seluruh ketentuan dan regulasi yang terkait ini tidak dilaksanakan dalam waktu dekat dikhawatirkan banyak peluang dan potensi ekonomi desa yang hilang dan tidak dapat digarap.
Sisi Bisnis BUMDes
Salah satu manfaat pendirian BUMDes adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ekonomi dan kemajuan desa. Untuk itu BUMDes harus bisa melakukan strategi dan terobosan baru dalam sisi bisnis agar dapat memberikan kemanfaatan bagi ekonomi desa.
Di beberapa BUMDEs yang penulis kunjungi memang sering terjadi konflik bisnis dengan Koperasi Unit Desa. Untuk itu setiap kepala desa perlu secara jelas berembuk dengan pengelola BUMDEs dan KUD agar dapat terjadi pembagian pasar yang jelas. Kejelasan pasar dan aspek lokalitas BUMDES tentu saja menjadi prasyarat utama dalam memilih model bisnis yang akan digarap.
Harapan kita bisnis yang digarap adalah sesuai dengan kondisi lokal di mana BUMDEs beroperasi di Provinsi Riau. Di antara pilihan bisnis itu adalah pilihan bisnis sosial, sewa, perantara, produksi atau keuangan.
Bila BUMDEs lebih berorientasi bisnis sosial maka usaha listrik, lumbung pangan merupakan contoh-contoh aktivitas bisnis yang telah banyak dilaksanakan. Namun khusus Provinsi Riau pilihan bisnis yang ada saat ini masih banyak bergerak di bisnis keuangan. Pada pilihan ini BUMDes memberikan akses kredit kepada para pemanfaat sehingga kredit lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Keunggulan pilihan bisnis keuangan ini adalah bahwa BUMDes bisa melahirkan beragam variasi model kredit sesuai kebutuhan dan keinginan pemanfaat. Sehingga aspek fleksibilitas amat dirasakan oleh beberapa kalangan sangat lebih baik dibanding lembaga keuangan.
Ke depan tentu saja masih banyak aspek bisnis yang masih bisa digarap oleh pengelola BUMDes di Riau. Hanya saja aspek pengawasan dari kinerja ini perlu diawasi jangan sampai bisnis bumdes ini dikelola secara serampangan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengapa? Penulis harus akui proses rekrutmen pengelola yang belum begitu maksimal pada tahap awal akan mempengaruhi kinerja BUMDEs kedepan. Untuk itu perlu dipikirkan langkah lanjutan terhadap keberadaan dan profesionalisme pengawas dan pendamping desa di tingkat kabupaten/kota. Sudah waktunya dilakukan sertifikasi terhadap pendamping desa sehingga out put-nya nanti dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan bisnis BUMDes tahun 2016.
Penutup
Tahun 2015 ratusan Badan Usaha Milik Desa telah lahir di Provinsi Riau. Tahun ini pula ribuan BUMDes ini telah dipercaya mengelola dana yang terkait dengan perekonomian desa. Ratusan miliar dana Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau telah dihibahkan bagi pengembangan ekonomi desa di Provinsi Riau. Pengelolaan dana ratusan miliar ini tentu saja memerlukan kepedulian dan keseriusan dari seluruh stake holder baik eksekutif, legislatif dan pelaku serta pemanfaat. Satu yang pasti bahwa pengelolaan BUMDes Riau tahun 2016 perlu keberpihakan pula dari perguruan tinggi dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan kapasitas organisasi karana BUMDes saat ini sangat membutuhkan ribuan pengurus yang professional, senantiasa memerlukan pembinaan manajemen, mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal agar dapat dipercaya dalam melayani keperluan masyarakat Riau dengan baik dan adil.
Pengelolaan BUMDes yang profesional di Riau 2016 pada akhirnya akan mampu meningkatkan kemanfaatan BUMDes bagi perekonomian desa. Bila kita lengah dan tidak berlaku profesional dalam pengelolaan dana BUMDEs ini maka ratusan miliar dana yang telah kita alokasikan akan menguap dan habis begitu saja. Bagaimana menurut Anda?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

