Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Radikalisasi kini marak dibahas oleh berbagai kalangan bahkan menjadi topik penelitian ilmiah. Seperti hasil peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anas Saidi, yang mengatakan bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses islamisasi. Kalangan anak muda Indonesia makin mengalami radikalisasi secara ideologis dan makin tak toleran, sementara perguruan tinggi banyak dikuasai oleh kelompok garis keras.
Kemudian survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dipimpin Prof Dr Bambang Pranowo, yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, menyebutkan 25 persen siswa dan 21persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi, sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.
LIPI seharusnya menjadi lembaga yang kredibel atau terpercaya untuk menilai kecenderungan masyarakat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh stigma terhadap kalangan tertentu. LIPI juga tidak seharusnya membuat penelitian yang justru memunculkan keresahan publik. LIPI juga sudah menjadi corong berbahaya yang menyesatkan pemikiran umat dengan berkedok penelitian, karena yang dimaksud radikalisme ideologi oleh LIPI adalah menerima penerapan syariat Islam dan meragukan kemampuan Pancasila untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Di tengah realita bahwa persoalan bangsa (kemiskinan massal, korupsi merajalela, darurat narkoba, darurat pergaulan bebas dan LGBT, dan lainnya) tidak bisa diatasi dengan sistem demokrasi kapitalisme sekular yang diterapkan saat ini, adalah hal yang wajar bila publik ,termasuk mahasiswa, berpikir untuk mencari sistem pengganti. Wajar pula bila publik meragukan kemampuan yang ada untuk mengatasi masalah. Karena sistem demokrasi ini merupakan sisrem peninggalan penjajah dan hukum-hukumnya dibuat oleh manusia, sehingga sistem ini tidak mampu nenyelesaikan permasalahan bangsa.
Harus dipahami bahwa ada upaya sistematis untuk mempertahankan sekularisme dan penjajahan di negeri kaum muslim. Karena itu, siapapun yang mengancam keduanya akan diberi stigma, seperti radikal, fundamentalis, teroris dan kekerasan.
Cara yang paling berbahaya yang digunakan oleh penjajah adalah dengan menyesatkan opini umat Islam. Maka lahirlah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi ini sebenarnya bertujuan untuk menjinakkan umat Islam agar menerima sekularisme dan penjajahan. Karena kaum penjajah tahu, bahwa Islam merupakan sumber perlawanan, yang bisa mengancam kelangsungan penjajahan mereka.***
Ulfa Novitamala, email ulfanovitamala19@gmail.com
Kemudian survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dipimpin Prof Dr Bambang Pranowo, yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, menyebutkan 25 persen siswa dan 21persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi, sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.
LIPI seharusnya menjadi lembaga yang kredibel atau terpercaya untuk menilai kecenderungan masyarakat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh stigma terhadap kalangan tertentu. LIPI juga tidak seharusnya membuat penelitian yang justru memunculkan keresahan publik. LIPI juga sudah menjadi corong berbahaya yang menyesatkan pemikiran umat dengan berkedok penelitian, karena yang dimaksud radikalisme ideologi oleh LIPI adalah menerima penerapan syariat Islam dan meragukan kemampuan Pancasila untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Di tengah realita bahwa persoalan bangsa (kemiskinan massal, korupsi merajalela, darurat narkoba, darurat pergaulan bebas dan LGBT, dan lainnya) tidak bisa diatasi dengan sistem demokrasi kapitalisme sekular yang diterapkan saat ini, adalah hal yang wajar bila publik ,termasuk mahasiswa, berpikir untuk mencari sistem pengganti. Wajar pula bila publik meragukan kemampuan yang ada untuk mengatasi masalah. Karena sistem demokrasi ini merupakan sisrem peninggalan penjajah dan hukum-hukumnya dibuat oleh manusia, sehingga sistem ini tidak mampu nenyelesaikan permasalahan bangsa.
Harus dipahami bahwa ada upaya sistematis untuk mempertahankan sekularisme dan penjajahan di negeri kaum muslim. Karena itu, siapapun yang mengancam keduanya akan diberi stigma, seperti radikal, fundamentalis, teroris dan kekerasan.
Cara yang paling berbahaya yang digunakan oleh penjajah adalah dengan menyesatkan opini umat Islam. Maka lahirlah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi ini sebenarnya bertujuan untuk menjinakkan umat Islam agar menerima sekularisme dan penjajahan. Karena kaum penjajah tahu, bahwa Islam merupakan sumber perlawanan, yang bisa mengancam kelangsungan penjajahan mereka.***
Ulfa Novitamala, email ulfanovitamala19@gmail.com
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

