Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SERINGNYA terjadi keterlambatan pengesahan APBD disorot tajam. Daerah kini dituntut cekatan dalam pembahasan dan penggunaan APBD. Pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, akan ada sanksi kepada pejabat baik di eksekutif maupun legislatif. Sanksi tertinggi adalah diberhentikan sementara. Peraturannya kini sedang disusun.
Kita menyimak serius apa yang diisyaratkan pemerintah itu, yang diberitakan di koran ini kemarin. Mengingat molornya pengesahan dan dimulainya pemanfaatan APBD sebelum ini sanksinya hanya pemotongan dana alokasi umum (DAU), yang notabene merugikan rakyat. Kini, yang dibidik, adalah sanksi kepada pejabatnya.
Apalagi, keterlambatan itu selama ini berdampak kepada minimnya penyerapan anggaran, di mana untuk tahun lalu saja secara nasional realisasi penyerapan APBD untuk provinsi rata-rata 25,9 persen. Kabupaten/kota malah lebih buruk. Rata-rata 24,6 persen. Kesan lainnya, tak sedikit pengguna anggaran sangat berhati-hati atau bahkan takut membelanjakannya sesuai perencanaan yang disepakati. Anggaran pun tersisa bertriliun-triliun rupiah.
Ya, inilah salah satu ‘’penyakit menahun’’ di hampir semua daerah yang sudah menjadi rahasia umum, yakni kemampuan menyerap anggaran yang rendah. Tidak hanya di level kabupatan dan kota, juga di tingkat provinsi. Banyak faktor. Salah satunya bisa jadi karena ketidakmampuan kepala daerah menciptakan program pembangunan. Mereka cenderung konvensional. Takut membuat gebrakan. Alhasil, dana melimpah yang dimiliki malah tidak bisa dimaksimalkan.
Setiap daerah punya tantangan masing-masing. Setiap kepala daerah, termasuk yang baru dilantik, juga punya kemampuan yang berbeda untuk memajukan daerahnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka menjalankan strategi. Isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan paling sering dihadapi kepala daerah. Harus ada terobosan kreatif untuk menyelesaikan problem tersebut.
Sejak bergulirnya era otonomi, peran daerah begitu vital. Dari daerahlah roda pembangunan bergulir. Daerah pula yang menjadi motor bergeraknya ekonomi nasional. Karenanya, pimpinan daerah harus lebih proaktif, termasuk dalam hal menyusun RAPBD dan membahasnya bersama DPRD. Ada atau tidaknya ancaman sanksi seperti yang disampaikan pemerintah pusat, semestinya keterlambatan pengesahan dan memulai pelaksanaan APBD tidak terjadi lagi. Kepala Daerah juga harus tepat memilih perangkat agar ketakutan menggunakan anggaran, jangan lagi ada. Kita pun berharap, ancaman sanksi itu tadi, tidak sekadar basa-basi.***
Kita menyimak serius apa yang diisyaratkan pemerintah itu, yang diberitakan di koran ini kemarin. Mengingat molornya pengesahan dan dimulainya pemanfaatan APBD sebelum ini sanksinya hanya pemotongan dana alokasi umum (DAU), yang notabene merugikan rakyat. Kini, yang dibidik, adalah sanksi kepada pejabatnya.
Apalagi, keterlambatan itu selama ini berdampak kepada minimnya penyerapan anggaran, di mana untuk tahun lalu saja secara nasional realisasi penyerapan APBD untuk provinsi rata-rata 25,9 persen. Kabupaten/kota malah lebih buruk. Rata-rata 24,6 persen. Kesan lainnya, tak sedikit pengguna anggaran sangat berhati-hati atau bahkan takut membelanjakannya sesuai perencanaan yang disepakati. Anggaran pun tersisa bertriliun-triliun rupiah.
Ya, inilah salah satu ‘’penyakit menahun’’ di hampir semua daerah yang sudah menjadi rahasia umum, yakni kemampuan menyerap anggaran yang rendah. Tidak hanya di level kabupatan dan kota, juga di tingkat provinsi. Banyak faktor. Salah satunya bisa jadi karena ketidakmampuan kepala daerah menciptakan program pembangunan. Mereka cenderung konvensional. Takut membuat gebrakan. Alhasil, dana melimpah yang dimiliki malah tidak bisa dimaksimalkan.
Setiap daerah punya tantangan masing-masing. Setiap kepala daerah, termasuk yang baru dilantik, juga punya kemampuan yang berbeda untuk memajukan daerahnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka menjalankan strategi. Isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan paling sering dihadapi kepala daerah. Harus ada terobosan kreatif untuk menyelesaikan problem tersebut.
Sejak bergulirnya era otonomi, peran daerah begitu vital. Dari daerahlah roda pembangunan bergulir. Daerah pula yang menjadi motor bergeraknya ekonomi nasional. Karenanya, pimpinan daerah harus lebih proaktif, termasuk dalam hal menyusun RAPBD dan membahasnya bersama DPRD. Ada atau tidaknya ancaman sanksi seperti yang disampaikan pemerintah pusat, semestinya keterlambatan pengesahan dan memulai pelaksanaan APBD tidak terjadi lagi. Kepala Daerah juga harus tepat memilih perangkat agar ketakutan menggunakan anggaran, jangan lagi ada. Kita pun berharap, ancaman sanksi itu tadi, tidak sekadar basa-basi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

