Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penanggulangan Karhutla

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Titik api mulai tersebar di berbagai daerah. Kondisi ini disikapi cepat oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan Riau status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan. Penetapan status tersebut disampaikan langsung oleh Plt Gubernur Riau hingga tiga bulan ke depan. Kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang cukup sering terjadi di Provinsi Riau bahkan dapat dikatakan menjadi bencana tahunan.

Kita perlu manajemen strategis untuk mengatasi karhutla di Riau. Manajemen bencana selama ini terabaikan dan tidak menjadi prioritas, karena bencana masih dianggap hanya datang sewaktu-waktu. Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen membangun kerja sama dalam manajemen bencana melalui komunikasi yang efektif.

Manajemen penanggulangan karhutla setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu masalah pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum. Terkait dengan masalah pencegahan, terdapat tiga hal utama, yaitu: rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, tidak optimalnya perlindungan kawasan gambut dan hutan, serta pengawasan kepatuhan perusahaan tidak dilakukan oleh pemerintah dengan baik.

Kapolda Riau menjadikan pencegahan dan penanggulangan karhutla sebagai prioritas bahkan memerintahkan dengan tegas seluruh Polres dan Polsek baik yang berpotensi terjadi karhutla ataupun tidak di wilayahnya agar serius dan menjadikan prioritas dalam pelaksanaan tugas. Sampai saat ini Polda Riau lebih proaktif dalam penanggulangan karhutla, melalui upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialiasi berupa pembagian pamflet-pamflet, pemasangan spanduk hingga penyebaran maklumat Kapolda Riau. Hal ini bertujuan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya karhutla dan ancaman hukumnya. Tidak hanya itu Polda Riau juga membentuk masyarakat gotong-royong melawan karhutla di setiap desa dan kelurahan. Adapun upaya preventif dilakukan dengan pembuatan canal blocking, program pembuatan canal blocking ini langsung dipimpin oleh Karo Ops Polda Riau dan sampai saat ini Polda Riau dan jajarannya sudah membangun 338 canal blocking di seluruh Riau dan rencana pembangunan tersebut akan terus dilakukan di kawasan gambut yang rentan terjadi karhutla di wilayah Riau. Untuk upaya penegakan hukum sampai bulan Februari 2016 ini, Polda Riau sudah menangani 8 kasus karhutla dengan 9 orang yang menjadi tersangka.

Sementara itu terkait dengan permasalahan pada pemadaman berada pada tingkat manajemen pengendalian api yang terletak di teknologi, sumberdaya manusia, kepemimpinan dan birokrasi pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga pemerintah di daerah yang bertugas menanggulangi segala macam bencana. Untuk BPBD Provinsi Riau sudah semestinya menjadikan pemadaman titik api menjadi skala prioritas tugasnya bahkan jika perlu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPBD perlu ditingkatkan. Upaya pemadaman kebakaran dengan melibatkan BNPB, TNI dan Polri merupakan suatu keharusan. Dalam jangka panjang lembaga BPBD perlu diberi dukungan fasilitas yang memadai dan fleksibelitas dalam operasinya terutama berhubungan dengan karhutla.

Dalam penegakan hukum, lembaga pengadilan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan (karhutla) sarat dengan pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi. Alasan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan keputusan bukan semata pertimbangan ketentuan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Lingkungan tetapi lebih banyak didasarkan alasan agar keputusan yang dijatuhkan tidak mengganggu iklim investasi dan tidak terjadi penutupan perusahaan yang berakibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruh. Kalau terjadi pemutusan hubungan kerja bisa mengakibatkan instabilitas daerah dan kerawanan sosial. Alasan pertimbangan tersebut terkesan mengada-ada dan sengaja dikemukakan oleh perusahaan dan pemerintah dan terbukti dapat mempengaruhi majelis hakim penjatuhan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa di pengadilan sehingga menyebabkan keputusannya tidak adil.

Karena itu, pendekatan seperti itu kiranya perlu segera diakhiri, diganti dengan semangat pendekatan hukum progresif yang dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan untuk memahami bahwa persoalan lingkungan (karhutla) sudah mencapai tarap yang mengkhawatirkan. Karena itu, perlu ada terapi kejut (shock therapy) yang segera digulirkan dalam berbagai upaya dan langkah dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat lagi. Untuk mengatasinya perlu dilakukan gerakan penyadaran secara progresif dengan melibatkan pertisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah akan tugas dan tangung jawabnya dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah karhutla.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengerahkan segala kekuatan (Kementerian, TNI, Polri, BNPB, Pemda, dan BPBD) yang dimiliki untuk mempercepat pemadaman kebakaran, fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) dapat diterapkan dengan baik maka proses pemadaman dapat berjalan efektif dan membawa hasil yang nyata, sehingga kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi. Masyarakat Bumi Lancang Kuning sudah merana akibat bencana kabut asap. Semoga***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer