Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Iuran BPJS Naik, Rakyat Makin Sakit

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Informasi terbaru terkait BPJS, yakni mulai 1 April 2016 iuran BPJS akan naik. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No19/2016, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini merupakan dasar hukum bagi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat yang telah menjadi peserta.

Dalam Perpres tersebut pasal 16 F ayat 1 menyebutkan, kenaikan iuran BPJS kesehatan berlaku untuk semua golongan, yaitu golongan satu hingga tiga. Rincian kenaikan tarif bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja: iuran kelas III perorangan dinaikan dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 30.000 per bulan, iuran kelas II perorangan naik dari Rp 42.500 per bulan menjadi Rp 51.000 per bulan, iuran kelas I perorangan naik dari Rp 59.500 per bulan menjadi Rp 80.000 per bulan.

Tidak hanya itu, terdengar juga isu pengajuan kenaikan gaji Direktur BPJS Kesehatan sampai menembus angka Rp530 juta (setengah miliar rupiah) per bulan. Terungkap juga fakta bahwa pegawai BPJS sendiri tidak menggunakan BPJS, tapi asuransi Inhealth plus asuransi BPJS (double cover asuransi). Sedangkan rakyat seluruhnya dipaksa untuk menggunakan BPJS.

Jelas ini sangat menyakitkan, ditambah lagi beban ekonomi masyarakat yang makin berat. Inikah bentuk kasih sayang pemerintah terhadap rakyatnya?

Mungkin orang-orang kaya (pendapatan menengah ke atas) tidak akan merasakan dampak kenaikan iuran BPJS ini. Namun hal ini terasa sangat menyakitkan bagi orang-orang yang miskin. Sebab untuk memenuhi keperluan pokok saja susah, apalagi membayar iuran BPJS tiap bulan. Adanya kebijakan kenaikan iuran BPJS dimaksudkan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sungguh tindakan yang zalim, dengan mengambil iuran dari rakyat untuk menutupi defisit keuangan BPJS.

Layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS dipandang mampu membantu rakyat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan murah bahkan gratis. Berbagai masalah yang terjadi di lapangan, seperti antrean panjang, penolakan hingga pembuangan pasien, dianggap masalah teknis yang wajar bagi badan yang masih terbilang muda ini.

Kemudian mengenai usul kenaikan gaji pegawai BPJS yang sungguh sangat tidak tepat. Sebab uang datang sendiri karena perintah undang-undang, sehingga pekerja dan perusahaan tidak melakukan kerja yang lebih besar. Dari sisi kewenangan, BPJS juga sangat power full karena bisa menunjuk rumah sakit rujukan dan obat. Jadi usul kenaikan gaji tidak rasional, karena dari sisi risiko jabatan juga minim. Apalagi uang yang dikelola adalah uang pekerja dan uang rakyat.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS juga dibedakan berdasarkan jenis iuran dan kepesertaan mereka. Pengkastaan ini menyebabkan penumpukan jumlah pasien di kelas III. Karena jumlah penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah di negara kita sangat besar. Keterbatasan fasilitas dan manajemen yang buruk membuat layanan golongan ini tidak optimal. Dalam banyak kasus, pasien BPJS terkesan dianaktirikan dibandingkan pasien yang membayar tarif non BPJS. Jelas ini adalah pelayanan yang diskriminatif.

Prinsip BPJS kesehatan adalah asuransi sosial, artinya suatu mekanisme pengumpulan dana yang sifatnya wajib. Dengan demikian BPJS berwenang mengambil iuran secara paksa kepada rakyat setiap bulannya, dengan masa pungutan yang berlaku seumur hidup. Uang yang diambil tersebut tidak akan dikembalikan. Pengembaliannya hanyalah dalam bentuk layanan kesehatan yang mengikuti standar BPJS, yaitu pada saat sakit saja.

Konsekuensinya, jika rakyat tidak mau membayar akan dikenai sanksi, berupa denda dan sanksi yang lain, yaitu tidak akan mendapatkan layanan publik, seperti mengurus sertifikat tanah, mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan), mengurus izin usaha, dan lainnya. (Buku Saku BPJS Kesehatan, Jakarta: Kemenkes RI, 2013). Konsep ini sungguh sangat mempersulit rakyat dan terampasnya hak-hak pelayanan kesehatan publik.

Mengetahui konsep di atas tentu kita bertanya-bertanya: apakah keberadaan BPJS layak disebut sebagai jaminan kesehatan oleh negara? Bukankah yang berlaku justru sebaliknya, yaitu rakyatlah yang menjamin kesehatan dirinya, melalui iuran yang wajib selalu dibayarkan kepada BPJS setiap bulannya?

Sesungguhnya konsep yang melandasi lahirnya BPJS muncul dari pandangan sistem ekonomi kapitalisme ala Barat yang memiliki pandangan bahwa penataan ekonomi yang “baik” adalah jika negara atau pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan ekonomi. Semakin sedikit peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, maka negara itu semakin efisien dan efektif ekonominya.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, negara memiliki peran sentral dan bertanggung jawab penuh atas segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw: “Pemimpin yang mengatur urusan manusia (imam/khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim). Di antara tanggung jawab pemimpin adalah mengatur pemenuhan dasar bagi seluruh rakyatnya. Kebutuhan dasar bagi rakyat yaitu kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam Islam, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis alias tidak membayar sama sekali. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar layanan kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw penuturan Jabir ra: “Rasulullah saw pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu” (HR Abu Daud).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw bertindak sebagai kepala negara Islam, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya tanpa memungut biaya dari rakyatnya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat menjabat menjadi kepala negara.

Dari seluruh uraian tersebut, akan kita dapati bahwa keberadaan BPJS dikategorikan sebagai kebohongan pemerintah kepada rakyatnya. Sebab yang senantiasa disampaikan kepada rakyat, bahwa program BPJS adalah bentuk layanan kesehatan yang gratis kepada rakyat, namun pada faktanya tidaklah gratis. Karena BPJS pelayanannya berbasis asuransi, bukan pelayanan yang benar-benar gratis.

Dengan demikian, tentunya kita merindukan jaminan kesehatan yang benar-benar sesuai syariah, yang hanya bisa diwujudkan pada negara yang menerapkan syariah Islam secara kaaffah. Wallahu a’lam bi ash-shawab.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer