Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menuju Pekan Sikawan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Dalam waktu satu tahun terakhir ini gaung Pekan Sikawan sudah sayup-sayup terdengar. Meskipun belum berbentuk, tapi pendekatan ke arah itu sudah mulai dilakukan. Pekan Sikawan adalah singkatan dari Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan.  Sebuah kawasan perkotaan yang terdiri dari Pekanbaru sebagai intinya, ditambah dengan kabupaten di sekelilingnya yaitu Siak, Kampar, dan Pelalawan.  Dengan adanya Kawasan Perkotaan Pekan Sikawan, maka Kota Pekanbaru secara fungsional akan mememekarkan pelayanannya dengan mengikutkan Siak, Kampar, dan Pelalawan (Sikawan), terutama daerah-daerah yang berdekatan aksesnya dengan Kota Pekanbaru. Meskipun demikian, secara administrasi Pemko Pekanbaru, Pemkab Siak, Kampar, dan Pelalawan masih tetap berjalan oleh pemerintah daerah masing-masing.  Hanya penanganan kawasannya yang dilakukan secara terpadu. Contoh penanganan kawasan perkotaan yang sudah berjalan cukup lama adalah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur).

Banyak keuntungan yang didapat dengan adanya penanganan sebuah kawasan dalam bentuk kawasan perkotaan ini.  Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, budaya, dan pemukiman terus berkembang dan semakin padat. Sementara itu, kabupaten-kabupaten di daerah Sikawan memiliki banyak sekali sumber daya berupa lahan, tenaga kerja, hasil pertanian/perkebunan, industri, sumber air bersih, sarana rekreasi, dan sumber daya lain yang di sisi lain dimiliki secara terbatas oleh Pekanbaru.

Karena itu, menggabungkan kawasan-kawasan ini di dalam sebuah pengelolaan kawasan terpadu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Perkotaan adalah jalan keluar terbaik yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan ini.  Kalau sudah berbentuk Kawasan Perkotaan yang diatur melalui RTR KSN Perkotaan, maka APBN pun bisa digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. APBD Provinsi pun punya alasan untuk dicurahkan ke kawasan ini di samping APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ketika Kawasan Kota Pekan Sikawan dikeroyok oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maka saya membayangkan percepatan pembangunan yang luar biasa dan sudah tentu pula akan mendatangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagai daerah ini. Koordinasi pembangunan menjadi semakin mudah; bandara baru akan dibangun; transportasi umum akan menjangkau sampai jauh ke luar batas Kota Pekanbaru saat ini; kawasan pemukiman dan kota-kota baru akan tumbuh di luar Pekanbaru; pasokan air bersih dari Sungai Kampar lebih terjamin; lahan rekreasi dan hijauan lebih banyak tersedia; jaringan jalan dan koridor akan semakin berkembang dan monorel atau commuter line akan menghubungkan dari ujung ke ujung Pekan Sikawan membelah Kota Pekanbaru; pengelolaan limbah dan sampah dilakukan terpadu sehingga efisien; lahan industri tersedia luas di kawasan pinggiran Pekan Sikawan; jaringan energi listrik dan gas semakin luas jangkauannya; penanganan kawasan sungai dan waterfront city Sungai Siak dan Sungai Kampar akan lebih kompak; kerja sama pendidikan dan budaya dengan kabupaten/kota di dalam kawasan Pekan Sikawan akan semakin berkembang.  Ekonomi semakin maju, pelayanan umum semakin baik, rakyat makin sejahtera dan berbudaya. Itulah khayalan saya ketika Kawasan Kota Pekan Sikawan ini terwujud.
Tetapi, jalan panjang ke arah sana masih panjang terbentang. Sejumlah proses harus dilalui.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Hal ini karena secara nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah di dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam Peraturan Pemerintah No26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN. 

Dari jumlah tersebut, untuk bisa dioperasionalkan dan mendapatkan pembiayaan dari APBN secara formal harus didetilkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang RTR KSN. Untuk kawasan perkotaan, harus diatur dalam Perpres RTR KSN Perkotaan.  Hingga saat ini, telah ditetapkan lima Perpres RTR KSN Perkotaan yang sudah diterbitkan yaitu Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008), Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, Perpres 45/2011), Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar, Perpres 55/2011) dan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, Perpres 62/2011) dan BBK (Batam-Bintan-Karimun, Perpres 87/2011).

Dari 76 KSN tersebut, beberapa KSN dalam bentuk kawasan perkotaan yang sering kita dengar, tetapi masih belum terbit Perpresnya, antara lain Cekungan Bandung, Kedung Sepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi), dan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan).

Sayangnya, rencana Kawasan Kota Pekan Sikawan, belum masuk ke dalam PP 26/2008.  Sementara Kawasan Perkotaan yang sudah terbit Perpresnya sudah masuk di dalam PP sejak tahun 2008.  Normalnya, jika Pekan Sikawan mau terbit Perpresnya, maka harus bisa masuk ke dalam PP dulu.  Karena PP terakhir adalah tahun 2008, yaitu delapan tahun yang lalu, maka ada peluang untuk diterbitkan PP baru untuk menambah KSN-KSN baru, termasuk Pekan Sikawan. Membuka jalur untuk bagaimana supaya pemerintah mau menerbitkan PP baru ini harus dilakukan sehingga ada alasan untuk menerbitkan Perpres.

Langkah selanjutnya baru mendorong untuk terbitnya Perpres. Bercermin dari kawasan perkotaan yang telah terbit Perpresnya, maka langkah-langkahnya adalah: (1) penyiapan materi Rancangan Perpres oleh instansi pemrakarsa (kerjasama Kementerian PU); (2) pembahasan Rancangan Perpres dalam Panitia Antar Kementerian/LPNK dan Pemda di dalam Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); (3) permohonan pertimbangan dan paraf persetujuan kepada Menteri/Kepala LPNK, Anggota BKPRN, dan Pemda; (4) penyampaian Rancangan Perpres kepada Presiden melalui Setkab (oleh BKPRN, Menko Bidang Perekonomian); Penetapan oleh Presiden (terbit Perpres).

Hal lain yang juga mengganjal adalah belum selesainya RTRW Provinsi Riau, dan demikian pula tentunya RTRW Kabupaten/Kota yang mengacu kepada RTRW Provinsi. Ini termasuk jalur kritis yang harus diselesaikan secepatnya oleh Pemprov Riau. Harus dipastikan juga bahwa konsep Pekan Sikawan telah masuk di dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut sebagai landasannya.

Selain itu, harus disiapkan pula dokumen yang legal dan formal tentang RTR Kawasan Perkotaan Pekan Sikawan yang bisa menunjukkan segala potensi yang secara nasional berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, sehingga layak menjadi Kawasan Strategis Nasional. Serangkaian penelitian dan analisis tentu harus dilakukan oleh ahlinya tentunya.

Secara ilmiah penyiapan dokumen ini sangat penting sebagai latar belakang pengusulan. Konsultasi dengan BKPRN sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden untuk mengkoordinasikan penataan ruang juga harus dilakukan sejak dini untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sudah tepat. Januari 2016 yang lalu, RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan Kedungsepur sudah selesai dibahas bersama di BKPRN.

Secara politis, tekanan dari seluruh komponen, baik Pemprov Riau, Pemkab/Pemko, anggota dewan pusat dan daerah, elemen masyarakat, dan dunia usaha harus berjalan seiring dengan pengajuan Pekan Sikawan secara formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  Bahu membahu, dan serius untuk kemakmuran Riau, insya Allah berhasil.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer