Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membuka kantor di Riau. Saat ini tujuh enam provinsi yang menjadi konsentrasi pencegahan korupsi lembaganya. Selain Riau dan Kepri, provinsi lainnya adalah Sumatera Utara (Sumut), Banten, Naggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat.
Bagi daerah ada dua hal terkait dibuka posnya KPK di daerah. Pertama, sebagai evaluasi bagi daerah bahwa daerah itu rawan korupsi. Saking rawannya membuat para pemberantas korupsi merasa tak cukup lagi mengawasi dari Jakarta dan harus buka pos di daerah. Terus-terang ini harus jadi pelajaran pahit bagi para penyelenggara negara di daerah. Apalagi skor korupsi se-Indonesia Riau di urutan dua setelah Banten. Dengan kata lain rangking kecurangan kita secara nasional di urutan atas.
Kedua, sisi baiknya belajar kembali ke jalan benar. Dengan adanya KPK di daerah tentu membuat pejabat berupaya mengikuti aturan main. Apalagi KPK menyatakan siap menjadi tim asistensi agar Pemprov ataupun Pemko/Pemkab tidak salah melangkah dalam menggunakan anggaran. Tentunya kita ingin juga mengetahui sejauh mana efektivitas keberadaan KPK di daerah. Fakta korupsi tinggi di Riau tentu mengecewakan masyarakat karena dalam pemilihan legislatif dan eksekutif biasanya para calon selalu mengkampanyekan diri mereka yang jujur, santun, baik hati dan berbagai kecap lainnya. Tetapi faktanya setelah terpilih ternyata berbeda.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan gaya hidup mewah, dan minimnya reformasi birokrasi berjalan di pemerintah daerah. Seperti dalam melaporkan harta kekayaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan maupun institusi terkait lainnya, juga pemicu korupsi terus berulang terjadi. Berdasarkan data yang ada, dari seluruh pejabat di Riau, eksekutif hanya melaporkan 50,57 persen saja Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negeri (LHKPN). Sedangkan legislatif lebih rendah lagi, yakni 34,43 persen. Ini sungguh ironi. Kita ingin kehadiran KPK di Riau bukan sekadar ada tapi efektif mencegah dan memberantas korupsi di daerah ini. Semoga.***
Bagi daerah ada dua hal terkait dibuka posnya KPK di daerah. Pertama, sebagai evaluasi bagi daerah bahwa daerah itu rawan korupsi. Saking rawannya membuat para pemberantas korupsi merasa tak cukup lagi mengawasi dari Jakarta dan harus buka pos di daerah. Terus-terang ini harus jadi pelajaran pahit bagi para penyelenggara negara di daerah. Apalagi skor korupsi se-Indonesia Riau di urutan dua setelah Banten. Dengan kata lain rangking kecurangan kita secara nasional di urutan atas.
Kedua, sisi baiknya belajar kembali ke jalan benar. Dengan adanya KPK di daerah tentu membuat pejabat berupaya mengikuti aturan main. Apalagi KPK menyatakan siap menjadi tim asistensi agar Pemprov ataupun Pemko/Pemkab tidak salah melangkah dalam menggunakan anggaran. Tentunya kita ingin juga mengetahui sejauh mana efektivitas keberadaan KPK di daerah. Fakta korupsi tinggi di Riau tentu mengecewakan masyarakat karena dalam pemilihan legislatif dan eksekutif biasanya para calon selalu mengkampanyekan diri mereka yang jujur, santun, baik hati dan berbagai kecap lainnya. Tetapi faktanya setelah terpilih ternyata berbeda.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan gaya hidup mewah, dan minimnya reformasi birokrasi berjalan di pemerintah daerah. Seperti dalam melaporkan harta kekayaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan maupun institusi terkait lainnya, juga pemicu korupsi terus berulang terjadi. Berdasarkan data yang ada, dari seluruh pejabat di Riau, eksekutif hanya melaporkan 50,57 persen saja Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negeri (LHKPN). Sedangkan legislatif lebih rendah lagi, yakni 34,43 persen. Ini sungguh ironi. Kita ingin kehadiran KPK di Riau bukan sekadar ada tapi efektif mencegah dan memberantas korupsi di daerah ini. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

