Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Banyak tersangka, terdakwa korupsi hingga terpidana korupsi mendapat simpati publik meskipun fakta hukumnya mereka telah dinyatakan bersalah. Bahkan hingga telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (LP) mereka merasa tidak bersalah. Itu lah sebabnya sering hadir pemandangan di media massa mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan yang telah menjalani pidana penjara tetap merasa dirinya tidak bersalah dan tetap percaya diri untuk tertawa lepas.
Mengapa itu terjadi adalah karena apa yang dipersepsikan penegak hukum sebagai korupsi dengan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang dituduh korupsi merupakan hal yang berbeda. Banyak paktik yang sebenarnya menurut hukum (negara) keliru dan termasuk sebagai perilaku korup dianggap hal yang biasa merujuk pada kebiasaan di masa lalu. Hal yang sama bukan saja terjadi pada tindak pidana korupsi, tetapi hampir terjadi pada semua tindak pidana. Melakukan penebangan atau pembakaran hutan yang dipersepsikan sebagai tindak pidana oleh negara di sebagian masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang boleh dilakukan. Apa yang tercela menurut hukum negara belum tentu tercela menurut masyarakat.
Persoalan-persoalan tersebut bukan saja terjadi di lapangan hukum pidana tetapi juga dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam perkara tanah. Apa yang menurut masyarakat sah, di hadapan negara menjadi tidak sah. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali persoalan hukum dalam kasus tanah di Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria memberi tempat bagi keberlakuan hukum adat, tetapi masalahnya kemudian terbentur pada hukum adat yang mana kah yang dapat diberlakukan. Mobiltas penduduk antar daerah serta perkawinan antar etnik demikian lajunya. Daerah tidak lagi didominasi oleh etnik tertentu, tetapi juga dihuni etnik lain yang di banyak daerah justru memiliki populasi yang lebih banyak daripada penduduk etnik setempat. Heterogenitas tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga telah terjadi di pedesaan, sehingga sangat sulit untuk menetapkan suatu kaedah hukum adat yang dapat diberlakukan di suatu daerah.
Ambiguitas Sistem Hukum
Persoalannya sesungguhnya satu yaitu bahwa masyarakat memiliki keyakinan hukum sendiri yang berbeda dengan apa yang diyakini negara dan penegak hukum. Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana control social, walaupu untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai social engineering terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat.
Indonesia karena bekas jajahan Belanda mengikuti paradigma hukum positif yang menjadi ruh sistem hukum civil law walaupun sesungguhnya jika dilihat dari karakter berhukumnya masyarakat Indonesia lebih cocok mengikuti sistem hukum common law. Kalaupun didasarkan pada kaedah hukum positif yang tertulis, maka hukum tertulis yang diakui selama berabad-abad di tengah masyarakat Indonesia, maka hukum itu adalah hukum Islam yang tertulis kongkret dan tegas dalam Alquran dan Assunnah. Ini tampak dari filosofi hukum adat yang berbunyi adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah.
Hukum Pembangunan
Sebagai jalan tengahnya, Prof Mochtar Kusumaatmadja menggagas “sistem hukum†yang lain yang kemudian dinamankan Teori Hukum Pembangunan yang pada intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetap lah hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang diadopsi adalah nilai-nilai adat dan agama. Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Sekilas ini mirip dengan karakter mazhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum negara linear dengan agama dan adat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah negara yang teramat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dalam lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara mebentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana.
Dalam Rancangan KUHP yang sudah disusun sejak tahun 1963, kaedah hukum pidana adat juga sudah diakomodir mengikuti pola regulasi dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Perkawinan yang menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum.
Hukum pidana pada asasnya berusaha menghindarkan diri dari pluralisme karena dalam hukum publik seharusnya semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tiap orang tunduk dan berada dalam yurisdiksi hukum yang sama.
Berkenaan dengan gagasan pluralisme dalam hukum pidana yang dianut Rancangan KUHP, di beberapa daerah telah muncul gagasan mendirikan apa yang disebut sebagai “desa adatâ€. Para pemikir hukum, pengambil kebijakan daerah dan lembaga swadaya masyarakat sedang bermimpi menikmati harmoni masyarakat Nusantara di masa lalu. Orang-orang tua dan anak-anak muda begitu terobsesi dengan spirit restoratife justice yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan jalan win win solution.
Jika negara dalam hal ini hanya berperan sebagai regulator yang “sekedar†menformalkan keyakinan hukum masyarakat, maka di masa yang akan datang, tentu lah tidak akan ada lagi pertentangan antara masyarakat dengan negara dalam memandang hukum. Sesuatu yang tercela bagi masyarakat, juga akan tercela di hadapan hukum negara. Sebaliknya, sesuatu yang tercela di hadapan hukum negara juga akan tercela di hadapan masyarakat. Negara tidak perlu sibuk membuat hukum yang menghabiskan keuangan negara. Cukuplah negara berdiri di belakang menjaga tatanan sosial yang sudah berakar di tengah masyarakat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak ada padanannya di tengah masyarakat. Juga tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah, tidak ada pula perdebatan tentang apakah seseorang korupsi atau tidak, karena hukum negara tiada lain adalah hukum masyarakat, hukum masyarakat adalah hukum negara.***
Mengapa itu terjadi adalah karena apa yang dipersepsikan penegak hukum sebagai korupsi dengan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang dituduh korupsi merupakan hal yang berbeda. Banyak paktik yang sebenarnya menurut hukum (negara) keliru dan termasuk sebagai perilaku korup dianggap hal yang biasa merujuk pada kebiasaan di masa lalu. Hal yang sama bukan saja terjadi pada tindak pidana korupsi, tetapi hampir terjadi pada semua tindak pidana. Melakukan penebangan atau pembakaran hutan yang dipersepsikan sebagai tindak pidana oleh negara di sebagian masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang boleh dilakukan. Apa yang tercela menurut hukum negara belum tentu tercela menurut masyarakat.
Persoalan-persoalan tersebut bukan saja terjadi di lapangan hukum pidana tetapi juga dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam perkara tanah. Apa yang menurut masyarakat sah, di hadapan negara menjadi tidak sah. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali persoalan hukum dalam kasus tanah di Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria memberi tempat bagi keberlakuan hukum adat, tetapi masalahnya kemudian terbentur pada hukum adat yang mana kah yang dapat diberlakukan. Mobiltas penduduk antar daerah serta perkawinan antar etnik demikian lajunya. Daerah tidak lagi didominasi oleh etnik tertentu, tetapi juga dihuni etnik lain yang di banyak daerah justru memiliki populasi yang lebih banyak daripada penduduk etnik setempat. Heterogenitas tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga telah terjadi di pedesaan, sehingga sangat sulit untuk menetapkan suatu kaedah hukum adat yang dapat diberlakukan di suatu daerah.
Ambiguitas Sistem Hukum
Persoalannya sesungguhnya satu yaitu bahwa masyarakat memiliki keyakinan hukum sendiri yang berbeda dengan apa yang diyakini negara dan penegak hukum. Negara merasa berhak menetapkan hukum atas dasar konstitusi hukum mana yang kemudian disebut sebagai hukum positif. Secara teoritis dan normatif, seharusnya hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat. Meskipun hukum dalam paradigma positifisme dibuat dan dibentuk negara, hukum tersebut digali dari nilai-nilai yang hidup. Hukum hanya berperan menegakkan tertib sosial yang diakui masyarakat, hukum bersifat pasif sebagai sarana control social, walaupu untuk hal-hal tertentu hukum juga harus berperan sebagai social engineering terhadap hal-hal yang tidak ada pengaturannya di tengah masyarakat.
Indonesia karena bekas jajahan Belanda mengikuti paradigma hukum positif yang menjadi ruh sistem hukum civil law walaupun sesungguhnya jika dilihat dari karakter berhukumnya masyarakat Indonesia lebih cocok mengikuti sistem hukum common law. Kalaupun didasarkan pada kaedah hukum positif yang tertulis, maka hukum tertulis yang diakui selama berabad-abad di tengah masyarakat Indonesia, maka hukum itu adalah hukum Islam yang tertulis kongkret dan tegas dalam Alquran dan Assunnah. Ini tampak dari filosofi hukum adat yang berbunyi adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah.
Hukum Pembangunan
Sebagai jalan tengahnya, Prof Mochtar Kusumaatmadja menggagas “sistem hukum†yang lain yang kemudian dinamankan Teori Hukum Pembangunan yang pada intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetap lah hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang diadopsi adalah nilai-nilai adat dan agama. Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Sekilas ini mirip dengan karakter mazhab sejarah hukum dan kebudayaan. Hukum negara linear dengan agama dan adat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau memformalkan atas sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Masalahnya kemudian adalah nilai masyarakat dan agama manakah yang menjadi rujukan, karena Indonesia adalah negara yang teramat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Dalam lapangan hukum perdata, ditempuh kebijakan hukum yang bersifat unifikasi pluralis. Meskipun negara mebentuk hukum, tetapi di dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidupnya hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana.
Dalam Rancangan KUHP yang sudah disusun sejak tahun 1963, kaedah hukum pidana adat juga sudah diakomodir mengikuti pola regulasi dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Perkawinan yang menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum.
Hukum pidana pada asasnya berusaha menghindarkan diri dari pluralisme karena dalam hukum publik seharusnya semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tiap orang tunduk dan berada dalam yurisdiksi hukum yang sama.
Berkenaan dengan gagasan pluralisme dalam hukum pidana yang dianut Rancangan KUHP, di beberapa daerah telah muncul gagasan mendirikan apa yang disebut sebagai “desa adatâ€. Para pemikir hukum, pengambil kebijakan daerah dan lembaga swadaya masyarakat sedang bermimpi menikmati harmoni masyarakat Nusantara di masa lalu. Orang-orang tua dan anak-anak muda begitu terobsesi dengan spirit restoratife justice yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan jalan win win solution.
Jika negara dalam hal ini hanya berperan sebagai regulator yang “sekedar†menformalkan keyakinan hukum masyarakat, maka di masa yang akan datang, tentu lah tidak akan ada lagi pertentangan antara masyarakat dengan negara dalam memandang hukum. Sesuatu yang tercela bagi masyarakat, juga akan tercela di hadapan hukum negara. Sebaliknya, sesuatu yang tercela di hadapan hukum negara juga akan tercela di hadapan masyarakat. Negara tidak perlu sibuk membuat hukum yang menghabiskan keuangan negara. Cukuplah negara berdiri di belakang menjaga tatanan sosial yang sudah berakar di tengah masyarakat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak ada padanannya di tengah masyarakat. Juga tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah, tidak ada pula perdebatan tentang apakah seseorang korupsi atau tidak, karena hukum negara tiada lain adalah hukum masyarakat, hukum masyarakat adalah hukum negara.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

