Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyiasati Pengelakan Pajak

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Kinyis-kinyis dan enak rasanya masuk kuali media penggorengan. Segundukan tahi ketam yang kian masyhur diucap “The Panama Papers”. Padahal, hanya seupil dokumen yang menggambarkan dunia tanpa pajak bekerja.

Daily Maverick (5/4), sebuah harian di Afrika Selatan sana menulis “The Panama Papers are the tip of a very dirty African iceberg”. Bayangkan, gabungan data Offshore Leaks (2013), Luxemburg Leaks (2014), dan Swiss Leaks (2015) yang masing-masing sebesar 260, 4, dan 3,3 Gigabita, ibarat Gulliver yang tersapu ke pulau gergasi dan berjumpa penghuninya. Lalu, berkas Panama mencapai mencapai sepuluh kali lipat dari hal itu: 2,6 Terabita. Dan Daily Maverick mengumpamakan itu ibarat gunung es (iceberg), yang kelihatan puncaknya, tetapi sesungguhnya jumlah yang lebih besar belum terungkap.

Tak ayal, Afrika khususnya telah melobi keras untuk merombak total sistem pajak global yang akan, dengan alasan bahwa miliaran dolar hilang dari negara-negara Afrika melalui penghindaran atau penggelapan pajak, bisa merevolusi ekonomi mereka.

Tak semua dalam konteks menghindari pajak. Ada pula yang berniat kotor untuk menyembunyikan harta-harta hasil kejahatannya. Sisanya lagi berdalih untuk mempermudah aktivitas bisnisnya di luar negeri. Semua tertutup rapi di surga pajak.

Siapa yang tidak panas melihat kocek miliaran dolar parkir di luar pekarangan. Sedang pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan tak mampu diraih, karena hartanya sudah dipindahkan ke negara-negara surga pajak itu. Tidak lain karena negara-negara tersebut menjadi sebuah tempat favorit orang-orang kaya di berbagai dunia untuk menyembunyikan harta. Amat merugikan bagi negara tempat orang kaya berasal.

Tapi mau bagaimana? Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain. Asas kedaulatan pemajakan hak spesial dari kedaulatan negara yang dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak bebas dalam lapangan pajak. Setidaknya ada 21 negara yang masuk kategori tax haven countries, negara yang menetapkan pajak rendah atau bahkan bebas pajak, seperti Vanuatu, Kepulauan Virgin Britania, Panama, Bahamas, Seycelles, Niue, Samoa, Hongkong, Luxemburg, Guernsey, Isle of Man, Malta, Anguilla, Kosta Rika, dan lainnya.

Bagi orang-orang kaya, menempatkan aset atau membentuk perusahaan cangkang nan jauh di sana bukan hal ilegal. Beda ceritanya bila tujuannya untuk pencucian uang, hingga mengamankan aset dari bisnis ilegal. Nama-nama yang ada di daftar Offshore Leaks tak otomatis melakukan tindakan kriminal, tapi membuka OffShore Leaks dengan tujuan menghindar pajak, itu sebuah persoalan.

Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, dengan mengetik kata kunci ”Indonesia”, akan diperoleh data-data klien yang pernah berhubungan dengan firma hukum Mossack Fonseca. Ada banyak nama pengusaha ternama Indonesia di dalamnya.

Dari situs di atas, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci “Indonesia” dimasukkan. Nama-nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses.

Ditilik sekilas, nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & Master Clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara-negara tax haven. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan transnasional yang cukup kondang.

Kategori kedua adalah Offshore Entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan ”cangkang” ini, karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya, memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air.

Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara tax haven, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Ada yang berkantor di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

Masuk dalam tiga kategori itu tidak otomatis menyatakan sebuah perusahaan atau perorangan melanggar hukum. Namun, setidaknya data ini membuktikan eksistensi perusahaan asal Indonesia yang pernah menanamkan uangnya ke wilayah dengan kebijakan pajak sangat minimal.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan mancanegara berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dibedakan menjadi acceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang diperkenankan) dan unacceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang tidak diperkenankan).

Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance maupun unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan.

Bukanlah hal yang mudah untuk mengusut lapis per lapis dokumen rahasia tersimpan lewat saluran yang terenkripsi dengan algoritma berstandar dunia. Diperlukan suatu konvensi (convention) atau perjanjian internasional (international tax treaty) sebagai sumber hukum internasional dalam pertukaran informasi antarnegara, dalam konteks memerangi penghindaran dan pengelakan pajak.

Dalam konteks hukum nasional menghadapi skema-skema unacceptable tax avoidance seperti tersebut di atas, negara mesti menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti Specific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign corporation (CFC). Selanjutnya diperlukan General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak yang semata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer