Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memanfaatkan dan Memaknai Momen Otda di Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Sempena Hari Otonomi Daerah, 25 April lalu, ada yang menarik dicermati bagi Riau. Provinsi Riau mengalami kemajuan sejak diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda). Pemekaran terbukti membuat kota-kota baru yang dinamis. Otda terbukti memunculkan semangat membangun daerah. Peran pusat pun mulai berkurang. Pemerintah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Makanya, saat ini terus diusulkan pemekaran daerah di Riau.

Namun di sisi lain, Otda juga memunculkan berbagai permasalahan. Melalui undang-undang, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi bisa mengatur dan tidak bisa pula menjalankan semua kebijakan untuk membangun daerah yang bersifat sentralistis.
Sebaliknya, pemerintah daerah justru diberi kewenangan yang luas dan otonomi untuk membangun daerah sesuai dengan potensi, kemampuan, dan keterbatasan yang dimiliki.

Padahal, isu-isu terkait dengan desantralisasi, otonomi daerah, dan pembangunan merupakan salah satu isu yang amat populer. Untuk itu perlu dicermati agar berkah Otda ini jangan sampai berkurang. Belum lama ini muncul kebijakan agar perda-perda pun dikurangi, seperti di Provinsi Kepri dan Sumut, ratusan perda akan dihapuskan karena dianggap menghambat pembangunan. Namun intinya bukan soal perda itu, tetapi muncul kekhawatiran bahwa peran daerah pun akan dikurangi. Untuk ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, daerah harus memanfaatkan peran dan ruang yang luas untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai sesama kita di daerah terjadi saling tuding, saling serang, yang berujung kepada pusat. Alangkah baiknya jika permasalahan di daerah kita selesaikan di daerah. Bukankah Riau negeri yang menjunjung adat dan mengedepankan nilai-nilai agamis, sehingga tali persatuan itu tetap kuat. Jangan biarkan masalah kecil dibesar-besarkan dan memunculkan sikap emosi saling menyalahkan. Jika semua masalah diselesikan ke pusat, muncul kesan bahwa daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga ruang otonomi pun bisa saja dikurangi.

Kedua, muncul kekhawatiran pusat, sejak setelah otonomi daerah, persentuhan langsung pemerintah pusat dengan masyarakat daerah sudah amat berkurang.

Ketiga, otonomi daerah adalah amanat langsung UUD hasil amandemen. Dikatakan dalam UUD sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasarkan pada otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam hal itu, kewenangan pusat yang bersifat sentralistis hanya tersisa, antara lain, pada sistem hukum, politik luar negeri, agama, dan keuangan. Sebagian besar yang lain sudah milik daerah.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer