Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pada hari ini, Rabu (27/4), pemasyarakatan berulang tahun yang ke-52. Sudah lebih dari setengah abad usia pemasyarakatan tersebut. Istilah pemasyarakatan secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno dibacakan pada Konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung.
Amanat ini dimaksudkan dalam rangka retooling dan reshaping dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo. tepatnya 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar doktor honoris causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.
Berbicara tentang pemasyarakatan sebenarnya juga tidak terlepas dari peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau selama ini konsentrasi kita tertuju hanya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maka pengelolaan barang sitaan negara ini tidak kalah penting untuk kita diskusikan bersama karena menyangkut pengelolaan aset yang dapat mendatangkan pendapatan bagi negara.
Instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola benda sitaan negara ini disebut Rupbasan. Rupbasan singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, merupakan Unit Pelayanan Tekhnis ( UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai tempat penitipan barang-barang sitaan negara yang sedang terkait dengan perkara pidana.
Dapat dikatakan bahwa selama ini Rupbasan kurang mendapatkan perhatian. walaupun secara resmi Rupbasan berwenang untuk mengelola benda sitaan. Namun lembaga ini minus sumber daya, termasuk minim anggaran dan hemat unit penyimpanan benda sitaan. Rupbasan seakan-akan dikerdilkan, baik dalam tata kelola maupun tata organisasinya, dimana jabatan Kepala Rupbasan hanya setingkat Lurah. Jumlah Rupbasan yang ada sekitar 63 di seluruh Indonesia sudah pasti kalah jumlah dibandingkan jumlah Kejaksaan dan Polres, ini menunjukkan gambaran persoalan utama Rupbasan.
Komponen sistem peradilan pidana yang lain masih terfokus kepada pelaku tindak pidananya bukan kepada barang sitaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut sehingga eksistensi dari Rupbasan itu terkadang luput dari perhatian. Hal ini terbukti dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang batas waktu penyimpanan benda sitaan negara.
Padahal selesainya sebuah proses peradilan pidana bukan hanya terletak pada dipidanakannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan (LP). Akan tetapi penyelesaian benda sitaan yang terkait dengan perkara pidana itupun juga harus tuntas apakah dikembalikan, dimusnahkan atau dirampas oleh negara. (dilelang).
Potensi pendapatan negara ini sangat tergantung dari sebuah mekanisme kerja system peradilan pidana yang mengurus soal barang sitaan ini. Mekanisme tersebut dilakukan oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor terhadap barang sitaan yang dirampas untuk negara melalui pelelangan. Apabila dalam proses lelang terhambat maka akan terhambat pulalah potensi pendapatan negara. Kendala yang sering terjadi adalah terjadi penumpukan barang sitaan dalam jumlah yang banyak karena tidak adanya batas waktu penyimpanan, Basan (barang sitaan) yang telah berubah status menjadi Baran (barang rampasan) tidak segera dilakukan eksekusi.
Basan dan Baran yang tidak segera diambil oleh pemiliknya. Pengeluaran barang-barang sitaan di Rupbasan berdasarkan putusan pengadilan.
Penumpukan barang sitaan yang terlalu lama menjadi masalah tersendiri bagi pihak Rupbasan karena sudah memakan tempat yang seharusnya bisa digunakan untuk barang sitaan yang lain.
Di samping itu juga menjadi masalah bagi instansi penitip yang lain seperti kejaksaan selaku eksekutor terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal (kejaksaan) banyak ditemukan barang sitaan dari perkara-perkara yang ditangani oleh jaksa masih menumpuk di Rupbasan, sementara perkaranya sudah selesai dengan bunyi putusanan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak dan jaksa yang menangani perkara tersebut sudah dimutasikan keluar daerah akan tetapi barang sitaannya masih berada di tempat dia tugas menangani perkara sebelumnya. Artinya pihak kejaksaan tersebut belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini terjadi hampir di setiap Rupbasan yang berada di Indonesia.
Bermodal kan data dan informasi terkait dengan penumpukan barang sitaan tim dari Kejaksaan Agung melakukan peninjauan dan cross cek ke Rupbasan. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mengsingkronkan data barang sitaan yang terdapat di kejaksaan dengan data barang sitaan yang ada di rumah penyimpanan barang sitaan negara. Hasilnya ternyata masih ditemukan barang yang tidak singkron dengan data dari kejaksaan artinya masih terdapat penumpukan barang sitaan seperti yang disebutkan di atas tadi.
Melihat fenomena di atas ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama, pihak terkait harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dan juga duduk bersama mendiskusikan tentang barang sitaan dalam upaya percepatan in out-nya barang sitaan negara sehingga barang-barang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkracht Van Gewijsde) dengan bunyi putusan barang yang dititipkan di Rupbasan dirampas untuk negara bisa langsung dieksekusi oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor. sehingga potensi pendapatan negara pun semakin cepat terlaksana.
Kedua, pihak Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya segera memikirkan pembuatan regulasi atau aturan yang mengatur tentang batas waktu penyimpanan basan baran yang terdapat di Rupbasan agar dapat diketahui dengan pasti kapan benda sitaan itu harus keluar dari Rupbasan sehingga ketika batas waktu pemyimpanan basan sudah habis maka secara fisik rupbasan tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab lagi untuk menyimpan barang sitaan. Dan barang tersebut bisa dikembalikan kepada pihak penitip yang mempunyai tanggung jawab secara hukum. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penumpukan Basan dan Baran. Apabila barang itu bisa dilelang atau dijual maka akan jauh lebih bermanfaat dari pada terletak begitu saja dan menjadi besi tua serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari penyimpanan basan dan baran yang bersifat berbahaya di Rupbasan
Ketiga, terhadap barang sitaan yang bunyi putusannya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya tetapi barang sitaan tersebut tidak diambil oleh yang berhak dalam jangka waktu yang lama, maka dapat diambil langkah dengan cara mencantumkan daftar pemilik kendaraan tersebut di media massa berupa pengumuman yang isinya bahwa dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman ini dibuat apabila pemilik benda sitaan tidak ada yang mengambil benda sitaan miliknya di Rupbasan maka benda sitaan tersebut dapat langsung dijual atau dilelang kepada pihak ketiga sehingga benda sitaan tersebut akan mempunyai nilai ekonomisnya.
Mudah mudahan tulisan singkat ini dapat menjadi masukan bagi para pihak untuk lebih serius lagi dalam mengelola barang sitaan yang nota bene adalah aset negara. Kemudian di HUT Pemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi momentum dan titik balik kemajuan pemasyarakatan. Selamat memperingati HUT Pemasyarakatan semoga jaya selalu.***
Amanat ini dimaksudkan dalam rangka retooling dan reshaping dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo. tepatnya 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar doktor honoris causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.
Berbicara tentang pemasyarakatan sebenarnya juga tidak terlepas dari peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau selama ini konsentrasi kita tertuju hanya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maka pengelolaan barang sitaan negara ini tidak kalah penting untuk kita diskusikan bersama karena menyangkut pengelolaan aset yang dapat mendatangkan pendapatan bagi negara.
Instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola benda sitaan negara ini disebut Rupbasan. Rupbasan singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, merupakan Unit Pelayanan Tekhnis ( UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai tempat penitipan barang-barang sitaan negara yang sedang terkait dengan perkara pidana.
Dapat dikatakan bahwa selama ini Rupbasan kurang mendapatkan perhatian. walaupun secara resmi Rupbasan berwenang untuk mengelola benda sitaan. Namun lembaga ini minus sumber daya, termasuk minim anggaran dan hemat unit penyimpanan benda sitaan. Rupbasan seakan-akan dikerdilkan, baik dalam tata kelola maupun tata organisasinya, dimana jabatan Kepala Rupbasan hanya setingkat Lurah. Jumlah Rupbasan yang ada sekitar 63 di seluruh Indonesia sudah pasti kalah jumlah dibandingkan jumlah Kejaksaan dan Polres, ini menunjukkan gambaran persoalan utama Rupbasan.
Komponen sistem peradilan pidana yang lain masih terfokus kepada pelaku tindak pidananya bukan kepada barang sitaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut sehingga eksistensi dari Rupbasan itu terkadang luput dari perhatian. Hal ini terbukti dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang batas waktu penyimpanan benda sitaan negara.
Padahal selesainya sebuah proses peradilan pidana bukan hanya terletak pada dipidanakannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan (LP). Akan tetapi penyelesaian benda sitaan yang terkait dengan perkara pidana itupun juga harus tuntas apakah dikembalikan, dimusnahkan atau dirampas oleh negara. (dilelang).
Potensi pendapatan negara ini sangat tergantung dari sebuah mekanisme kerja system peradilan pidana yang mengurus soal barang sitaan ini. Mekanisme tersebut dilakukan oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor terhadap barang sitaan yang dirampas untuk negara melalui pelelangan. Apabila dalam proses lelang terhambat maka akan terhambat pulalah potensi pendapatan negara. Kendala yang sering terjadi adalah terjadi penumpukan barang sitaan dalam jumlah yang banyak karena tidak adanya batas waktu penyimpanan, Basan (barang sitaan) yang telah berubah status menjadi Baran (barang rampasan) tidak segera dilakukan eksekusi.
Basan dan Baran yang tidak segera diambil oleh pemiliknya. Pengeluaran barang-barang sitaan di Rupbasan berdasarkan putusan pengadilan.
Penumpukan barang sitaan yang terlalu lama menjadi masalah tersendiri bagi pihak Rupbasan karena sudah memakan tempat yang seharusnya bisa digunakan untuk barang sitaan yang lain.
Di samping itu juga menjadi masalah bagi instansi penitip yang lain seperti kejaksaan selaku eksekutor terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal (kejaksaan) banyak ditemukan barang sitaan dari perkara-perkara yang ditangani oleh jaksa masih menumpuk di Rupbasan, sementara perkaranya sudah selesai dengan bunyi putusanan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak dan jaksa yang menangani perkara tersebut sudah dimutasikan keluar daerah akan tetapi barang sitaannya masih berada di tempat dia tugas menangani perkara sebelumnya. Artinya pihak kejaksaan tersebut belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini terjadi hampir di setiap Rupbasan yang berada di Indonesia.
Bermodal kan data dan informasi terkait dengan penumpukan barang sitaan tim dari Kejaksaan Agung melakukan peninjauan dan cross cek ke Rupbasan. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mengsingkronkan data barang sitaan yang terdapat di kejaksaan dengan data barang sitaan yang ada di rumah penyimpanan barang sitaan negara. Hasilnya ternyata masih ditemukan barang yang tidak singkron dengan data dari kejaksaan artinya masih terdapat penumpukan barang sitaan seperti yang disebutkan di atas tadi.
Melihat fenomena di atas ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama, pihak terkait harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dan juga duduk bersama mendiskusikan tentang barang sitaan dalam upaya percepatan in out-nya barang sitaan negara sehingga barang-barang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkracht Van Gewijsde) dengan bunyi putusan barang yang dititipkan di Rupbasan dirampas untuk negara bisa langsung dieksekusi oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor. sehingga potensi pendapatan negara pun semakin cepat terlaksana.
Kedua, pihak Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya segera memikirkan pembuatan regulasi atau aturan yang mengatur tentang batas waktu penyimpanan basan baran yang terdapat di Rupbasan agar dapat diketahui dengan pasti kapan benda sitaan itu harus keluar dari Rupbasan sehingga ketika batas waktu pemyimpanan basan sudah habis maka secara fisik rupbasan tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab lagi untuk menyimpan barang sitaan. Dan barang tersebut bisa dikembalikan kepada pihak penitip yang mempunyai tanggung jawab secara hukum. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penumpukan Basan dan Baran. Apabila barang itu bisa dilelang atau dijual maka akan jauh lebih bermanfaat dari pada terletak begitu saja dan menjadi besi tua serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari penyimpanan basan dan baran yang bersifat berbahaya di Rupbasan
Ketiga, terhadap barang sitaan yang bunyi putusannya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya tetapi barang sitaan tersebut tidak diambil oleh yang berhak dalam jangka waktu yang lama, maka dapat diambil langkah dengan cara mencantumkan daftar pemilik kendaraan tersebut di media massa berupa pengumuman yang isinya bahwa dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman ini dibuat apabila pemilik benda sitaan tidak ada yang mengambil benda sitaan miliknya di Rupbasan maka benda sitaan tersebut dapat langsung dijual atau dilelang kepada pihak ketiga sehingga benda sitaan tersebut akan mempunyai nilai ekonomisnya.
Mudah mudahan tulisan singkat ini dapat menjadi masukan bagi para pihak untuk lebih serius lagi dalam mengelola barang sitaan yang nota bene adalah aset negara. Kemudian di HUT Pemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi momentum dan titik balik kemajuan pemasyarakatan. Selamat memperingati HUT Pemasyarakatan semoga jaya selalu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

