Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur sebagai Wakil Pusat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Dalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan posisi dan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Selain posisi yang demikian, Gubernur juga memiliki posisi sebagai kepala daerah di wilayah provinsi yang dipilih secara langsung oleh rakyat di wilayah provinsi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bertanggung-jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Maksud dari pemerintah disini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi memiliki peran, tugas dan wewenang yang sangat strategis dan menentukan dalam keberlangsungan pemerintahan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga di tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi dalam hal mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul.

Dalam hal pelantikan bupati/wali kota di tingkat provinsi maka, gubernur diberi kewenangan untuk melantiknya. Dalam pasal 91 ayat 4 point (d) disebutkan bahwa selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang melantik bupati/wali kota. Oleh sebab itu, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi sudah dilaksanakan. Namun persoalan dimana dilantik apakah di wilayah provinsi, kabupaten/kota ataupun di ibukota negara dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tidak dengan tegas menyebutkannya.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota serta dengan instansi vertikal, antar instansi vertikal di wilayah provinsi, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi dan antar-pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi menerapkan asas dekonsentrasi, manakala posisi gubernur sebagai kepala daerah di wilayah provinsi menerapkan asas desentralisasi.

Koordinasi diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal di tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektivfitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan berkesinambungan.

Dari semua tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi tersebut menunjukkan bahwa gubernur berperan dalam mengkoordinasikan semua stakehorders dalam setiap permasalahan yang muncul baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Utamanya adalah peran gubernur dalam menjaga stabilitas politik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal memiliki tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, gubernur juga memiliki wewenang dalam hal menyelesaikan perselisihan dengan cara pembinaan dalam hal penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Dalam hal posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri maupun anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Oleh karenanya, dalam praktik pelaksanaannya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi maupun gubernur sebagai kepala daerah di wilayah provinsi dapat saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua-duanya.

UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Dalam Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Paragraf 7 pasal 91 hingga pasal 93 telah diatur secara jelas posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Gubernur diberikan tugas dan wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karenanya, gubernur memantapkan koordinasi antar level pemerintahan dan memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh yang demikian, posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi maupun posisi gubernur sebagai kepala daerah di wilayah provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi yang diamanatkan oleh UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar-tingkatan pemerintahan. Di samping itu pula, penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah akan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi seperti halnya dampak sosial dan ekonomi di daerah. Asas desentralisasi akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan.

Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/wali kota bersifat bertingkat, di mana gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan konflik dan perselisihan yang terjadi di antara kabupaten/kota di wilayah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pada akhirnya posisi gubernur selain sebagai kepala daerah di wilayah provinsi, juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mensinergikan penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer