Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harap Cemas Menanti Gubernur Riau Definitif

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sudah terlalu banyak hal yang terjadi sejak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dijabat Arsyadjuliandi Rachman (kanan) di Provinsi Riau. Bukan karena komitmen dan kerja keras pria yang sering dipanggil Andi ini, tapi status sebagai Plt yang dijabat sejak 7 Oktober 2014 lalu, membawa berbagai konsekuensi, sehingga peran dan kerja keras sang Gubernur terasa tidak paripurna, hanya karena nama.

Saking lamanya, gelar ‘’negeri Plt’’ pun mulai tersemat kepada Negeri Lancang Kuning’’. Jelas, kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Riau dalam menjalankan roda pemerintah dengan pemimpin yang hanya bestatus Plt saja.

Sejak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Riau kepada Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, maka kekuasaan sebagai pemimpin akan dibatasi sepenuhnya oleh Undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah No. 23/2014.

Ketika status Gubri menjadi Plt dalam hitungan bulan, mungkin para pengamat dan masyarakat luas mengerti, bahwa mungkin status itu terkendala pada proses pelaksanan UU yang baru disahkan beberapa hari sebelum Andi dilantik jadi Plt Gubri.

Selain itu, juga menunggu proses hukum Gubernur Riau Annas Maamun yang tersandung kasus korupsi. Banyak pihak juga memaklumi bahwa proses hokum memang menggunakan waktu yang lama, sehingga karena terkait dengan ketentuan UU Pemda itu, tentu masyarakat masih memaklumi kondisi itu.

Hanya saja, ketika status Plt Gubri yang sudah menginjak bilangan tahun, bahkan hampir menghabiskan setengah dari periode menjabat, tentu ini akhirnya menjadi pertanyaan besar. Ada apa dengan Pemerintahan Presiden Jokowi?

Berbagai dugaan dan pembicaraan seputar itu terus dilontarkan pengamat dan tokoh masyarakat. Bahkan masyarakat luas bertanya-tanya, apa kesalahan Riau, sehingga terlalu lama digantung pemerintah pusat dengan status Plt.

Meski sebagian orang terpaksa maklum dengan mengatakan, apalah arti sebuah nama, yang penting Riau tetap ada dan terus maju untuk membangun. Namun, jika ditinjau secara detil, status Plt itu, sangat berdampak pada daerah ini terutama untuk gerak pembangunan menuju Riau yang maju.

Mungkin, berbagai keluhan masyarakat Riau atau karena faktor lain, yang jelas, Presiden Jokowi nampaknya mulai merespon suara masyarakat Riau, bahwa mereka sudah lama menginginkan status Gubernur definitif.

Tersiar kabar positif bahwa pulang Presiden keliling Eropa, maka Gubernur Riau akan dilantik menjadi gubernur definitif, pekan ini. Dukungan, lega dan gembira pun menyelimuti masyarakat Riau.

Namun harapan itu, kembali redup, karena penundaan akan dilakukan lagi, pasalnya Kementerian Dalam Negeri belum menerima jadwal dari Istana Kepresidenan. Yang kita harapkan, Presiden Jokowi segera merespon kebosanan rakyat Riau ini menunggu seperti halnya sifat Presiden Jokowi yang suka blusukan dan spontan dan respon dengan suara rakyat. Semoga.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer