Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sebuah pertandingan akan berjalan dengan baik dan menghasilkan tontonan nan berkualitas lagi apik, bila para pemain menampilkan sportivitas dan menjunjung tinggi aturan main yang telah disepakati. Untuk mengikat itu semua diperlukan kehadiran sang wasit atau hakim pertandingan. Hakim yang memiliki kewenangan memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran regulasi yang telah disepakati. Sebuah ironi, bila hakim yang diberikan tugas mengawasi pertandingan, tapi tidak memiliki palu untuk mengeksekusi dan menghukum setiap pelanggaran.
Ilustrasi di atas adalah potret nyata “hakim†pemilu di Indonesia atau yang kita kenal dengan pengawas pemilu. Dengan tugas yang berat, pengawas pemilu tidak diberikan senjata yang memadai untuk menindak setiap pelanggaran aturan pemilu. Satu-satunya senjata andalan badan pengawas pemilu adalah lisan yang tak bertulang, atau dalam bahasa undang-undangnya adalah rekomendasi. Artinya, seberat apapun pelanggaran yang ditemukan dalam pertandingan, panwas tidak bisa mengeluarkan kartu merah untuk pemain, menghentikan pertandingan atau menganulir kemenangan. Ibarat macan, panwas adalah macan ompong di tengah rimba raya.
Pemandangan inilah yang melahirkan ide untuk memperbaiki regulasi demokrasi. Yakni, memberikan kewenangan kepada badan pengawas pemiliu (bawaslu) di tingkat nasional dan panitia pengawas pemilu (panwas) di daerah untuk menjadi “hakim†dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah. Ide ini patut kita apresiasi dan berharap pemerintah bersama DPR bisa memasukkannya dalam draf RUU Pilkada yang baru.
Selama ini publik seakan sudah putus asa melihat setiap pelanggaran yang kasat mata, tapi minus penindakan. Kehadiran badan pengawas pemilu hanya dilihat seperti syarat pelengkap agar sebuah pertandingan dianggap sah. Akhirnya pertandingan banyak diwarnai kecurangan. Untuk itu memberikan palu menjadi penting bagi pengawas pemilu agar regulasi permainan menjadi aturan yang ditaati oleh setiap pemain dalam pertandingan akbar pemilu. Kalau tidak, alamat pemilu atau pilkada akan menjadi tontongan hambar yang jauh dari nilai-nilai sportivitas, kejujuran dan keadilan. Dan pemain akan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.
Kendatipun banyak pihak yang sepakat dengan memberikan palu bagi pengawas pemilu, tapi banyak juga pihak yang menolaknya. Bagi yang kontra melihat aturan sekarang sudah memadai untuk sebuah pertandingan. Dan bila diberikan kewenangan lebih dikhawatirkan sumber daya pengawas pemilu masih belum siap melaksanakannya, apalagi panwas-panwas di daerah. Sehingga akan memunculkan persoalan baru tentang hasil eksekusinya dan akan memperpanjang sengkarut sengketa pilkada di daerah.
Persoalan SDM sejatinya bisa disiasati melalui mekanisme pemberian kewenangan eksekusi. Seperti yang diungkapkan oleh Titi Anggraini dari Perludem, di mana kewenangan eksekusi administari hanya diberikan kepada Bawaslu RI. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu penegakan hukum dan menghindari terjadinya politisasi serta menjaga konsistensi dalam aplikasinya di seluruh Indonesia. Dan Bawaslu bisa menjatuhkan sanksi dari tiga temuan. Yakni, berdasarkan temuan pelanggaran oleh Bawaslu RI, rekomendasi Bawaslu provinsi dan rekomendasi Panwas kabupaten/kota.
Bila kewenangan eksekusi nanti diberikan kepada pengawas pemilu, rakyat berharap amanah tersebut dijalankan dengan baik. Jangan sampai dijadikan ajang untuk menakut-nakuti pemain, apalagi dijadikan ajang politisasi dan barter kepentingan politik. Sebab, sebaik apapun sistem dan aturan tidak akan berguna, bila pelaksanannya tidak baik. Artinya peran pelaksana dan pemegang kewenangan menjadi signifikan dalam mewujudkan ampuh tidaknya sebuah peraturan.
Kini, publik sedang menunggu palu pengawas pemilu. Benarkah ide pemberian kewenangan lebih itu berangkat dari niat suci untuk memperbaiki regulasi demokrasi, atau hanya bak diskusi kedai kopi yang tak tahu ujung pangkalnya. Sekedar menghangatkan suasana agar terlihat serius mengurus pertandingan pemilu. Padahal, mungkin saja kita, lebih menikmati regulasi sekarang yang masih terbuka peluang untuk melakukan kecurangan. Entahlah, tapi yang jelas, persoalan panwas adalah pesoalan teras dalam lalu lintas pertandingan demokrasi kita.
Publik tentu berharap badan pengawas pemilu tetap melakukan introspeksi diri dan melakukan penguatan terhadap tugas-tugas pengawasannya. Sebab keberadaannya sangat penting dalam sebuah pertandingan penyelenggaraan pemilu. Jangan sekali-kali menyerah apalagi melempar handuk putih terhadap setiap temuan dan rekomendasinya yang tidak ditindaklanjuti, atau kalah terhadap intervensi politik. Tugas-tugas yang telah amanahkan undang-undang sekarang tetap dijalankan secara maksimal sembari menunggu palu. Semoga palu nanti benar-benar mampu dan ampuh dalam mengeksekusi setiap pelanggaran pemilu.***
Suhardi Mantan Timsel Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015
Ilustrasi di atas adalah potret nyata “hakim†pemilu di Indonesia atau yang kita kenal dengan pengawas pemilu. Dengan tugas yang berat, pengawas pemilu tidak diberikan senjata yang memadai untuk menindak setiap pelanggaran aturan pemilu. Satu-satunya senjata andalan badan pengawas pemilu adalah lisan yang tak bertulang, atau dalam bahasa undang-undangnya adalah rekomendasi. Artinya, seberat apapun pelanggaran yang ditemukan dalam pertandingan, panwas tidak bisa mengeluarkan kartu merah untuk pemain, menghentikan pertandingan atau menganulir kemenangan. Ibarat macan, panwas adalah macan ompong di tengah rimba raya.
Pemandangan inilah yang melahirkan ide untuk memperbaiki regulasi demokrasi. Yakni, memberikan kewenangan kepada badan pengawas pemiliu (bawaslu) di tingkat nasional dan panitia pengawas pemilu (panwas) di daerah untuk menjadi “hakim†dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah. Ide ini patut kita apresiasi dan berharap pemerintah bersama DPR bisa memasukkannya dalam draf RUU Pilkada yang baru.
Selama ini publik seakan sudah putus asa melihat setiap pelanggaran yang kasat mata, tapi minus penindakan. Kehadiran badan pengawas pemilu hanya dilihat seperti syarat pelengkap agar sebuah pertandingan dianggap sah. Akhirnya pertandingan banyak diwarnai kecurangan. Untuk itu memberikan palu menjadi penting bagi pengawas pemilu agar regulasi permainan menjadi aturan yang ditaati oleh setiap pemain dalam pertandingan akbar pemilu. Kalau tidak, alamat pemilu atau pilkada akan menjadi tontongan hambar yang jauh dari nilai-nilai sportivitas, kejujuran dan keadilan. Dan pemain akan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.
Kendatipun banyak pihak yang sepakat dengan memberikan palu bagi pengawas pemilu, tapi banyak juga pihak yang menolaknya. Bagi yang kontra melihat aturan sekarang sudah memadai untuk sebuah pertandingan. Dan bila diberikan kewenangan lebih dikhawatirkan sumber daya pengawas pemilu masih belum siap melaksanakannya, apalagi panwas-panwas di daerah. Sehingga akan memunculkan persoalan baru tentang hasil eksekusinya dan akan memperpanjang sengkarut sengketa pilkada di daerah.
Persoalan SDM sejatinya bisa disiasati melalui mekanisme pemberian kewenangan eksekusi. Seperti yang diungkapkan oleh Titi Anggraini dari Perludem, di mana kewenangan eksekusi administari hanya diberikan kepada Bawaslu RI. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu penegakan hukum dan menghindari terjadinya politisasi serta menjaga konsistensi dalam aplikasinya di seluruh Indonesia. Dan Bawaslu bisa menjatuhkan sanksi dari tiga temuan. Yakni, berdasarkan temuan pelanggaran oleh Bawaslu RI, rekomendasi Bawaslu provinsi dan rekomendasi Panwas kabupaten/kota.
Bila kewenangan eksekusi nanti diberikan kepada pengawas pemilu, rakyat berharap amanah tersebut dijalankan dengan baik. Jangan sampai dijadikan ajang untuk menakut-nakuti pemain, apalagi dijadikan ajang politisasi dan barter kepentingan politik. Sebab, sebaik apapun sistem dan aturan tidak akan berguna, bila pelaksanannya tidak baik. Artinya peran pelaksana dan pemegang kewenangan menjadi signifikan dalam mewujudkan ampuh tidaknya sebuah peraturan.
Kini, publik sedang menunggu palu pengawas pemilu. Benarkah ide pemberian kewenangan lebih itu berangkat dari niat suci untuk memperbaiki regulasi demokrasi, atau hanya bak diskusi kedai kopi yang tak tahu ujung pangkalnya. Sekedar menghangatkan suasana agar terlihat serius mengurus pertandingan pemilu. Padahal, mungkin saja kita, lebih menikmati regulasi sekarang yang masih terbuka peluang untuk melakukan kecurangan. Entahlah, tapi yang jelas, persoalan panwas adalah pesoalan teras dalam lalu lintas pertandingan demokrasi kita.
Publik tentu berharap badan pengawas pemilu tetap melakukan introspeksi diri dan melakukan penguatan terhadap tugas-tugas pengawasannya. Sebab keberadaannya sangat penting dalam sebuah pertandingan penyelenggaraan pemilu. Jangan sekali-kali menyerah apalagi melempar handuk putih terhadap setiap temuan dan rekomendasinya yang tidak ditindaklanjuti, atau kalah terhadap intervensi politik. Tugas-tugas yang telah amanahkan undang-undang sekarang tetap dijalankan secara maksimal sembari menunggu palu. Semoga palu nanti benar-benar mampu dan ampuh dalam mengeksekusi setiap pelanggaran pemilu.***
Suhardi Mantan Timsel Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

