Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Seorang politikus Islam tidak selalu berasal dari partai Islam. Partai politik Islam anggotanya orang-orang yang beragama Islam. Orientasi politiknya yaitu kekuasaan, maka yang berkuasa juga harus orang yang beragama Islam. Berarti ketika mereka berkuasa, bisa menyalurkan agenda politik Islam dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Partai politik Islam berbeda dengan partai yang berbasis nasionalis. Partai ini berisi umat manusia dari lintas agama. Orientasinya sama yaitu kekuasaan. Jika dibandingkan, dengan partai Islam, rembugan politiknya lebih cair ketimbang partai berbasis Islam. Ada kemungkinan pembagian kueh kekuasaan bisa rata. Jika anggotanya banyak dari kalangan Islam, maka ia lebih banyak mendapat bagiannya. Situasi seperti ini yang kemudian melahirkan migrasi politikus Islam ke partai politik berbasis nasionalis.
Partai politik Islam mempunyai kendala klasik dalam mewujudkan cita-citanya. Pertama, terlalu banyak ideologi yang berkembang di masyarakat Islam. ini berdampak pada perebutan kekuasaan di tubuh partai itu sendiri yang terus berkelanjutan; kedua, stigma kurang baik dari masyarakat non-Islam terhadap partai Islam yang kelihatan sangat eklsusif dan hanya mengutamakan agama tertentu; ketiga, gagalnya kaderisasi partai politik ketika mendapatkan kesempatan sebagai pelaku kekuasaan.
Dari ketiga fakta tersebut, menjadi sulit untuk membedakan seseorang yang disebut sebagai politikus Islam. Jika sebatas ukuran partai politiknya, itu tidak adil, karena partai politik yang berbasis nasionalis banyak yang beragama Islam. Maka ukurannya bukan pada partai semata, tapi pada pemahaman agamanya. Artinya makna politikus Islam adalah orang yang beragama Islam yang muslim (memasrahkan diri kepada Tuhan secara total), bukan Islam KTP. Muslim yang menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya.
Kualitas para pelaku politik bisa dilihat dari beberapa faktor yang ada pada dirinya, yaitu: Pertama, khifd al-amanah (menjaga amanah); bangsa ini sama seperti bangsa lain dalam hal menjadi negara yang maju dan modern. Bahkan jika dilihat dari prasyarat material, negara Indonesia sangat mengagumkan yaitu melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun prasyarat tersebut tidak menjamin menjadi sebuah negara yang makmur. Malah tragis, negara yang sering disebut “lautan kolam susu, tongkat di tanam menjadi pohonâ€, belum mampu menjadi negara yang memakmurkan masyarakatnya.
Kedua, sidq khaditsin (benar ucapannya); memang dalam strategi politik ada ungkapan, “boleh berbohong tapi tidak boleh salahâ€, ini suatu makna, jika seorang politikus tidak tepat menggunakan kata-kata atau kalimat, maka kehancuran menunggunnya. Contoh ketika Muawiyah mengangkat Mushaf, Ali bin Abi Thalib mengartikan sebagai bentuk perdamaian.
Dalam hal ini, kita bisa melihat kehebatan Muawiyah dalam menguasai strategi perang. Di sisi lain, ketulusan dan kebenaran Ali bin Abi Thalib tidak tepat. Hasilnya, Muawiyah menang dan pasukan Ali bin Abi Thalib bercerai-berai.
Ketiga, khusnu kholiqohi (baik moralnya); ada ungkapan, “agama masyarakat tergantung agama Rajanyaâ€, mencerminkan besarnya pengaruh moralitas para pemimpin. segenggam kekuasaan lebih efektif mengubah masyarakat. Kekuatan kekuasaan yang besar seperti ini harus dipegang oleh para pelaku moral yang baik. Pelaku moral tentu bukan sebatas baik ucapan, perilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tapi juga mempunyai sistem pemerintahan yang baik, adil, jujur, transparan, dan mampu membangun pemerintah yang bersih;
Keempat, ‘ifatu fi tu’matin (menjaga makanan). Sikap menjaga makanan berarti tidak merampas hak makanan orang lain. Apabila dikaitkan dengan kekuasaan, menjaga makanan berarti sikap dan perbuatan seorang penguasa yang tidak korupsi dan menindas hak-hak masyarakat. Kekuasaan yang diamanahkan pada dirinya merupakan jalan untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan (kesejahteraan dan kekayaan).
Sebaliknya, penguasa yang kehilangan sifat ‘ifah (hati-hati) mempergunakan kekuasaan untuk kepuasaan nafsu belaka. Kekuasaan menjadi alat untuk berbuat tirani dengan menindas yang lemah dengan cara menutup kesempatan masyarakat untuk mengabdi diri kepada negara. Desain kekuasaan diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan kroni-kroninya mendapatkan fasilitas-fasilitas kekuasaan dengan cara mudah dan tidak benar. Dari sini kemudian muncul gurita kekuasaan dan kekayaan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Dari sini kita disuguhi suatu realita politik, bahwa yang politikus Islam banyak, tapi politikus Islami tidak seimbang dengan kuantitas umat Islam yang sangat besar ini.
Sebagai penutup penulis mengajak, wabil khusus kepada masyarakat untuk meneliti secara seksama calon-calon kepada daerah masing-masing. Jika brand asli emas beruntung, tapi yang penulis takutkan “aspal†(asli tapi palsu).***
Partai politik Islam berbeda dengan partai yang berbasis nasionalis. Partai ini berisi umat manusia dari lintas agama. Orientasinya sama yaitu kekuasaan. Jika dibandingkan, dengan partai Islam, rembugan politiknya lebih cair ketimbang partai berbasis Islam. Ada kemungkinan pembagian kueh kekuasaan bisa rata. Jika anggotanya banyak dari kalangan Islam, maka ia lebih banyak mendapat bagiannya. Situasi seperti ini yang kemudian melahirkan migrasi politikus Islam ke partai politik berbasis nasionalis.
Partai politik Islam mempunyai kendala klasik dalam mewujudkan cita-citanya. Pertama, terlalu banyak ideologi yang berkembang di masyarakat Islam. ini berdampak pada perebutan kekuasaan di tubuh partai itu sendiri yang terus berkelanjutan; kedua, stigma kurang baik dari masyarakat non-Islam terhadap partai Islam yang kelihatan sangat eklsusif dan hanya mengutamakan agama tertentu; ketiga, gagalnya kaderisasi partai politik ketika mendapatkan kesempatan sebagai pelaku kekuasaan.
Dari ketiga fakta tersebut, menjadi sulit untuk membedakan seseorang yang disebut sebagai politikus Islam. Jika sebatas ukuran partai politiknya, itu tidak adil, karena partai politik yang berbasis nasionalis banyak yang beragama Islam. Maka ukurannya bukan pada partai semata, tapi pada pemahaman agamanya. Artinya makna politikus Islam adalah orang yang beragama Islam yang muslim (memasrahkan diri kepada Tuhan secara total), bukan Islam KTP. Muslim yang menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya.
Kualitas para pelaku politik bisa dilihat dari beberapa faktor yang ada pada dirinya, yaitu: Pertama, khifd al-amanah (menjaga amanah); bangsa ini sama seperti bangsa lain dalam hal menjadi negara yang maju dan modern. Bahkan jika dilihat dari prasyarat material, negara Indonesia sangat mengagumkan yaitu melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun prasyarat tersebut tidak menjamin menjadi sebuah negara yang makmur. Malah tragis, negara yang sering disebut “lautan kolam susu, tongkat di tanam menjadi pohonâ€, belum mampu menjadi negara yang memakmurkan masyarakatnya.
Kedua, sidq khaditsin (benar ucapannya); memang dalam strategi politik ada ungkapan, “boleh berbohong tapi tidak boleh salahâ€, ini suatu makna, jika seorang politikus tidak tepat menggunakan kata-kata atau kalimat, maka kehancuran menunggunnya. Contoh ketika Muawiyah mengangkat Mushaf, Ali bin Abi Thalib mengartikan sebagai bentuk perdamaian.
Dalam hal ini, kita bisa melihat kehebatan Muawiyah dalam menguasai strategi perang. Di sisi lain, ketulusan dan kebenaran Ali bin Abi Thalib tidak tepat. Hasilnya, Muawiyah menang dan pasukan Ali bin Abi Thalib bercerai-berai.
Ketiga, khusnu kholiqohi (baik moralnya); ada ungkapan, “agama masyarakat tergantung agama Rajanyaâ€, mencerminkan besarnya pengaruh moralitas para pemimpin. segenggam kekuasaan lebih efektif mengubah masyarakat. Kekuatan kekuasaan yang besar seperti ini harus dipegang oleh para pelaku moral yang baik. Pelaku moral tentu bukan sebatas baik ucapan, perilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tapi juga mempunyai sistem pemerintahan yang baik, adil, jujur, transparan, dan mampu membangun pemerintah yang bersih;
Keempat, ‘ifatu fi tu’matin (menjaga makanan). Sikap menjaga makanan berarti tidak merampas hak makanan orang lain. Apabila dikaitkan dengan kekuasaan, menjaga makanan berarti sikap dan perbuatan seorang penguasa yang tidak korupsi dan menindas hak-hak masyarakat. Kekuasaan yang diamanahkan pada dirinya merupakan jalan untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan (kesejahteraan dan kekayaan).
Sebaliknya, penguasa yang kehilangan sifat ‘ifah (hati-hati) mempergunakan kekuasaan untuk kepuasaan nafsu belaka. Kekuasaan menjadi alat untuk berbuat tirani dengan menindas yang lemah dengan cara menutup kesempatan masyarakat untuk mengabdi diri kepada negara. Desain kekuasaan diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan kroni-kroninya mendapatkan fasilitas-fasilitas kekuasaan dengan cara mudah dan tidak benar. Dari sini kemudian muncul gurita kekuasaan dan kekayaan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Dari sini kita disuguhi suatu realita politik, bahwa yang politikus Islam banyak, tapi politikus Islami tidak seimbang dengan kuantitas umat Islam yang sangat besar ini.
Sebagai penutup penulis mengajak, wabil khusus kepada masyarakat untuk meneliti secara seksama calon-calon kepada daerah masing-masing. Jika brand asli emas beruntung, tapi yang penulis takutkan “aspal†(asli tapi palsu).***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

