Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - SENIN siang kemarin, pukul 14.00 waktu Washington, Amerika Serikat (9/5), atau sekitar pukul 01.00 Selasa dinihari malam tadi (WIB), publik di seluruh dunia dapat mengakses data klien Mossack Fonseca, sebuah firma yang berkantor pusat di Panama. Data yang dapat diakses di situs https: offshoreleaks.icij.org itu adalah janji konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) April lalu yang akan merinci lebih detil siapa-siapa saja dan perusahaan mana saja yang menggunakan firma Mossack Fonseca untuk melarikan uang pajak mereka.
ICIJ pada https://www.publicintegrity.org mengatakan akan merilis data 200 ribu klien Mossack Fonseca. Namun tidak semua data —jumlahnya mencapai 11,5 juta dokumen— akan dipublikasikan. Hanya basis data berupa nama perusahaan, berikut para pemegang sahamnya yang dipublikasikan. Adapun berbagai catatan rekening bank, transaksi keuangan, surat elektronik, paspor, nomor telepon, dan korespondensi lainnya, yang berkaitan dengan individu dan korporasi tersebut, tak akan dipublikasikan.
Reaksi atas Panama Papers ini memang sudah terjadi sejak April lalu, jauh hari sebelum konsorsium global jurnalis investigasi akan mengumumkan pada Senin ini. Skandal yang melibatkan bukan hanya pengusaha, tapi juga politisi dan tokoh negara. Korban pun berjatuhan. Yang pertama adalah PM Islandia. Sigmundur DavÃð Gunnlaugsson, akhirnya mengundrukan diri dari jabatannya sebagai perdanam engeri pada 5 April lalu setelah namanya termasuk salah satu yang muncul pada dokumen Panama Papers. Masih ada sederet nama lain seperti PM Inggris David Cameroon, PM Pakistan Nawaz Sharif, dan banyak tokoh lain yang saat ini sedang didesak untuk segera meninggalkan kursinya. Mereka adalah nama-nama yang terseret oleh Panama Papers.
Akan halnya Indonesia tidak kurang dari 899 individu yang disebut-sebut ada dalam daftar Panama Papers. Sementara total yang muncul dalam daftar dalam kelompok 2013 saja tidak kurang dari 2.961 orang asal Indonesia yang terdaftar pada 23 perusahaan. Sementara Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengonfirmasi, ada 2.961 nama dari Indonesia terindikasi tindak penghindaran pajak kemungkinan besar ada benarnya.
Publikasi 9 Mei konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) terkait Panama Papers ini diharapkan akan semakin membuka mata kita terkait siapa-siapa saja orang berpengaruh Indonesia yang ada dalam daftar. Sebagai tuntutan banyak pihak, negara, dalam hal ini KPK, diminta segera bertindak dan membawa mereka ke depan pengadilan. Ada kekhawatiran bahwa dengan begitu banyaknya pejabat, tokoh dan pengusaha yang terlibat, negeri ini akan menghabiskan banyak waktu untuk membawa mereka ke pengadilan, terlebih-lebih tidak sedikit tokoh-tokoh yang berpengaruh yang saat ini masih berada di tampuk kekuasaaan.
Bukan pekerjaan gampang, memang. Bahkan Presiden Jokowi saja lebih memilih mengambil sikap hati-hati terhadap masalah tersebut. Dalam sebuah dialog di sela-sela kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, pertengahan April lalu Jokowi tidak mau gegabah berkomentar.
“Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara,†ujarnya.
Ini memang pekerjaan besar. Namun dengan data yang begitu jelas, dan perangkat penegak hukum yang cukup kuat, pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas. Masalahnya, bagaimana jika para pejabatnya, ternyata ada hubungan dengan mereka yang ada pada daftar Panama Papers. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pemerintah setelah publikasi ICIJ 9 Mei ini.***
ICIJ pada https://www.publicintegrity.org mengatakan akan merilis data 200 ribu klien Mossack Fonseca. Namun tidak semua data —jumlahnya mencapai 11,5 juta dokumen— akan dipublikasikan. Hanya basis data berupa nama perusahaan, berikut para pemegang sahamnya yang dipublikasikan. Adapun berbagai catatan rekening bank, transaksi keuangan, surat elektronik, paspor, nomor telepon, dan korespondensi lainnya, yang berkaitan dengan individu dan korporasi tersebut, tak akan dipublikasikan.
Reaksi atas Panama Papers ini memang sudah terjadi sejak April lalu, jauh hari sebelum konsorsium global jurnalis investigasi akan mengumumkan pada Senin ini. Skandal yang melibatkan bukan hanya pengusaha, tapi juga politisi dan tokoh negara. Korban pun berjatuhan. Yang pertama adalah PM Islandia. Sigmundur DavÃð Gunnlaugsson, akhirnya mengundrukan diri dari jabatannya sebagai perdanam engeri pada 5 April lalu setelah namanya termasuk salah satu yang muncul pada dokumen Panama Papers. Masih ada sederet nama lain seperti PM Inggris David Cameroon, PM Pakistan Nawaz Sharif, dan banyak tokoh lain yang saat ini sedang didesak untuk segera meninggalkan kursinya. Mereka adalah nama-nama yang terseret oleh Panama Papers.
Akan halnya Indonesia tidak kurang dari 899 individu yang disebut-sebut ada dalam daftar Panama Papers. Sementara total yang muncul dalam daftar dalam kelompok 2013 saja tidak kurang dari 2.961 orang asal Indonesia yang terdaftar pada 23 perusahaan. Sementara Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengonfirmasi, ada 2.961 nama dari Indonesia terindikasi tindak penghindaran pajak kemungkinan besar ada benarnya.
Publikasi 9 Mei konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) terkait Panama Papers ini diharapkan akan semakin membuka mata kita terkait siapa-siapa saja orang berpengaruh Indonesia yang ada dalam daftar. Sebagai tuntutan banyak pihak, negara, dalam hal ini KPK, diminta segera bertindak dan membawa mereka ke depan pengadilan. Ada kekhawatiran bahwa dengan begitu banyaknya pejabat, tokoh dan pengusaha yang terlibat, negeri ini akan menghabiskan banyak waktu untuk membawa mereka ke pengadilan, terlebih-lebih tidak sedikit tokoh-tokoh yang berpengaruh yang saat ini masih berada di tampuk kekuasaaan.
Bukan pekerjaan gampang, memang. Bahkan Presiden Jokowi saja lebih memilih mengambil sikap hati-hati terhadap masalah tersebut. Dalam sebuah dialog di sela-sela kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, pertengahan April lalu Jokowi tidak mau gegabah berkomentar.
“Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara,†ujarnya.
Ini memang pekerjaan besar. Namun dengan data yang begitu jelas, dan perangkat penegak hukum yang cukup kuat, pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas. Masalahnya, bagaimana jika para pejabatnya, ternyata ada hubungan dengan mereka yang ada pada daftar Panama Papers. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pemerintah setelah publikasi ICIJ 9 Mei ini.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

