Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Perda Tak Berdaya

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Di samping fungsi penganggaran, lembaga legislatif juga mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan. Terkait dua fungsi ini, konstitusi menghendaki lembaga legislatif dapat merencanakan dan membuat peraturan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan kekinian yang mencakup hajat hidup masyarakat. Namun realita menghendaki langkah tidak berhenti hanya sampai di situ. Dewan juga dituntut peduli agar peraturan yang telah disahkan dapat diketahui dan dipatuhi masyarakat.

Apalagi produk hukum merupakan landasan, kerangka dan memberi fondasi hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan dan melaksanakan program pembangunan. Untuk itu, agar ini berjalan dengan baik, maka kata kuncinya adalah dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebab pembangunan hanya dapat mencapai tujuannya yakni mensejahterakan masyarakat apabila dalam pelaksanaannya melibatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berangkat dari urgensi tersebut, maka mulai tahun 2016 DPRD Provinsi Riau telah memulai kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Setiap anggota dewan diserahi kewajiban melakukan upaya diseminasi mengenai Perda yang telah disahkan, terutama yang merupakan hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dengan persetujuan bersama Gubernur Riau, ke masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Kegiatan ini tidak semata sebagai bentuk amanah kontistusi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 185 ayat 1, yang menyatakan, “Penyebarluasan peraturan daerah provinsi yang telah diundangkan dalam lembaran daerah provinsi dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi”.

Namun banyak tujuan mulia yang dapat dicapai melalui kegiatan ini. Supaya masyarakat kabupaten/kota Se-Provinsi Riau dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam produk hukum daerah berupa Perda yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Riau; meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau; menjadikannya sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari; dan ujung dari itu semua membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan terintegrasi, di awali dengan menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Prihatin
 Dalam kegiatan sosialisasi, di samping diseminasi pengetahuan tentang Perda yang ada, juga terungkap fakta memprihantinkan. Dari bincang-bincang sesama rekan anggota dewan, dan kami yang telah menempuh kegiatan, punya titik persinggungan perihal fakta dan fenomena di lapangan.

Ketidaktahuan mayoritas elemen masyarakat yang diundang sebagai peserta sosialisasi adalah yang dimaksud. Padahal mereka merupakan orang-orang yang terpandang atau memiliki posisi istimewa di lingkungannya. Artinya, jika mereka saja yang cukup melek dengan politik atau pemerintahan tidak tahu, bagaimana halnya dengan masyarakat awam?

Kondisi ini jelas patut mendapat perhatian bersama. Pertama, jelas ini tugas yang harus diemban oleh kami yang di legislatif dan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kota (Pemko). Tetapi juga ada ruang bagi kesadaran bersama, baik itu pers, pihak swasta dan masyarakat.

 Karena manfaat akhir dari keberadaan sebuah Perda pada dasarnya terpulang pada terjaganya kepentingan bersama. Kami bawakan salah satu hasil sosialisasi Perda Provinsi Riau No 8/2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau, untuk Dapil Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, dan Kota Dumai.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, beragam laporan muncul. Secara garis besar, aspek perizinan unsur utama dalam Perda tadi. Ternyata tingkat kepatuhan dari pelaku usaha masih rendah. Terutama sekali mengenai dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Untuk wilayah Bengkalis misalnya, usaha penangkaran sarang burung walet berkembang pesat, dari data yang diperoleh ada lebih dari 900 penangkaran. Ini patut disyukuri. Mengingat dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja dan peningkatan PAD.

Namun usaha penangkaran ini jelas sedikit banyak juga berdampak bagi lingkungan sekitar. Kebisingan yang ditimbulkan suara tiruan burung walet, estetika bangunan serta isu tentang permasalahan kesehatan terkait kemungkinan adanya penyakit akibat keberadaan burung walet ditengah masyarakat. Mengacu ke Perda No 8/2014 maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal.

Tidak hanya sudut pandang kesehatan lingkungan, dokumen Amdal juga telah mencakup harus adanya syarat utama berupa saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan. Artinya, secara sosiologis hubungan dengan masyarakat sekitar dapat dijaga, sehingga ke depan tidak terjadi gugatan yang malah akan mengganggu jalannya usaha.

Begitupula halnya di Kabupaten Meranti. Tingkat kepatuhan terhadap Amdal juga masih lemah. Temuan ini makin diperparah lemahnya daya tekan dari instansi berwenang di tingkat kabupaten. Bahkan pernah elemen masyarakat melaporkan salah satu perusahaan skala besar yang beroperasi di Kabupaten Meranti yang izin Amdal-nya sudah kedaluarsa. Padahal aktivitasnya berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Beda lagi untuk kasus Dumai, di tahun 2015 banyak pohon mangrove yang ditanam seperti di Sungai Sembilan menghitam dan mati. Dari laporan, ini akibat limbah perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Lubuk Gaung. Sejalan dengan Perda No8/2014. Berkaca pada temuan seperti ini sudah seharusnya ada Audit Lingkungan Hidup. Jika ditemukan ada unsur pencemaran, maka sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1, mereka diwajibkan melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atau melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Lewat pemaparan kasus-kasus tadi jelas menuntut andil kita bersama. Sosialisasi merupakan hal mutlak yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Untuk itu, Pemprov sebagai bentuk organisasi yang memiliki cengkraman hingga ke kabupaten/kota sangat diharapkan dapat memasifkan diseminasi informasi mengenai Perda secara intens dan berkesinambungan. Begitupula lembaga legislatif juga akan terus melakukan upaya sosialisasi.

Di sisi lain, harapan juga disampaikan kepada elemen masyarakat mulai insan pers, pegiat sosial, lingkungan, budaya, pendidikan, kesehatan dan dimensi lain yang tidak tersebutkan, yang peduli akan kemajuan provinsi kita ini, agar dapat kiranya proaktif membantu dengan mencari tahu Perda-Perda yang telah disahkan dan menyebarluaskan serta melakukan upaya pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat. Terlebih bagi yang berkepentingan lansung dengan sebuah Perda. Karena pembangunan seutuhnya akan sulit dicapai jika produk hukum bertidak berdaya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer