Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) sudah berlangsung dua pekan, semenjak 1 Mei 2016. Ribuan bahkan ratusan ribu petugas SE2016 yang direkrut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sabang hingga Merauke, bersemangat tak kenal lelah mendatangi satu demi satu pelaku usaha berwawancara untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha ekonomi yang mereka jalankan. Yaitu mulai dari pertanyaan nama usaha/perusahaan, alamat, kegiatan utama usaha/perusahaan, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, nilai pengeluaran usaha/perusahaan, nilai pendapatan usaha/perusahaan, apakah menerapkan sistem franchise/waralaba, sampai pada pertanyaan tentang penggunaan media internet.
Berbagai respon telah diberikan oleh pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan (swasta nasional, swasta asing, BUMN,BUMD), pemerintah (sekolah, rumah sakit, museum), rumah tangga (usaha online, UMK, sektor nonformal, dan lainnya), dan lembaga nonprofit. Ada yang langsung menerima dengan tangan terbuka dan menjawab pertanyaan petugas Sensus Ekonomi 2016 dengan sangat antusias, ada yang perlu sedikit diskusi kemudian memberikan data usahanya dengan perasaan senang, dan ada juga yang harus diberikan banyak penjelasan sehingga kemudian dapat memberikan datanya. Dari bermacam respon yang diberikan tersebut, ternyata masih ada pelaku usaha yang berat hati atau bahkan menolak memberikan data kegiatan usaha mereka dengan bermacam dalih atau alasan bahkan rasa curiga dan perasaan was-was. Haruskah hal ini masih terjadi, haruskah ada pemikiran yang menganggap berbahaya memberikan data pada petugas SE2016? Begitu beratkah pertanyaan-pertanyaan sensus ekonomi ini? Atau mungkin saja pemahaman tentang maksud, tujuan dan manfaat sensus ekonomi yang belum sampai.
Manfaat Sensus Ekonomi
Menjawab pertanyaan di atas, tidak berlebihan kalau terlebih dahulu dikemukakan beberapa manfaat yang diperoleh setelah data hasil Sensus Ekonomi 2016 selesai diolah.
BPS sebagai penanggung jawab teknis kegiatan SE2016, melakukan pengolahan hasil pendataan sensus sebelum disajikan (diseminasi) kepada publik. Dalam pengolahan data Sensus Ekonomi 2016, BPS menggunakan ukuran-ukuran statistik yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/akademisi. Hanya data yang valid dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi yang akan disajikan. Data yang tingkat penyimpangannya (bias) tinggi atau memiliki akurasi rendah bahkan tidak akurat dibuang menjadi sampah (garbage).
Hasil pengolahan data Sensus Ekonomi 2016, menjadi sebuah database yang berisikan puluhan bahkan ratusan data dasar tentang ekonomi berikut turunannya. Data dasar tentang ekonomi antara lain akan memberikan informasi tentang banyaknya jumlah usaha/perusahaan dari berbagai lapangan usaha/sektor di Indonesia. Yaitu diperolehnya informasi tentang banyaknya jumlah usaha/perusahaan yang bergerak di sektor/lapangan usaha pertambangan/penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik, gas/uap air panas, dan udara dingin; sektor pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan kegiatan remediasi; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; sektor pengangkutan dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor aktivitas keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; sektor pendidikan; dan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.
Tersajinya informasi tentang jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha secara nasional. Jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Selanjutnya diperoleh informasi tentang jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Kalau dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja, diperoleh informasi tentang banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha secara nasional. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha secara nasional. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha secara nasional.
Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha secara nasional;
Begitu juga diperoleh informasi tentang banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Dan seterusnya ratusan informasi data dasar ekonomi dapat disajikan, ketika dikaitkan dengan status badan usaha (badan hukum), kepemilikan usaha/pengelola usaha berdasarkan jenis kelamin/gender, berdasarkan lokasi tempat usaha, berdasarkan jaringan usaha, hingga berdasarkan penggunaan media internet.
Di samping itu akan diperoleh juga informasi turunan dari data dasar, jika dihitung distribusi persentasenya. Akan terlihat bagaimana peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap perekonomian secara keseluruhan/agregat, baik secara nasional, provinsi maupun menurut kabupaten/kota. Akan terlihat sektor Apa yang menjadi leading sektor untuk masing-masing wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Terlihat juga usaha/perusahaan berskala apa yang banyak beroperasi pada masing-masing daerah, apakah skala besar, menengah, kecil atau usaha mikro, seberapa besar peran mereka terhadap perekonomian secara agregat. Dan juga akan terlihat bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing sektor/lapangan usaha baik secara nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan seterusnya.
Luar biasa dengan data tersebut banyak yang bisa diperbuat oleh pelaku usaha sebagai bahan analisis untuk berbagai perencanaan dalam rangka pengembangan usaha atau diversifikasi usaha menanam investasi pada usaha-usaha tertentu pada wilayah-wilayah tertentu di wilayah Republik Indonesia. Dapat melihat jelas kuantitas kompetitornya sebagai upaya mengasah daya saing bisnis dan melihat peluang-peluang dimana usahanya bisa bersaing dan diminati, dan seterusnya, dan seterusnya.
Kerahasiaan Data
Untuk menjawab kekhawatiran dan rasa was-was pelaku usaha untuk memberikan datanya, berikut kami kutip sebagian isi dari UU No16/1997 tentang Statistik. Pasal 21: Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Pasal 24 Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. Pasal 27 setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. Pasal 36 ayat 2 penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 37 petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta. Pasal 38: responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 39 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.
Mumpung masih tersisa tiga pekan lagi, bapak/ibu pimpinan kementerian/lembaga terkait, bapak-ibu gubernur, bupati dan wali kota, bapak/ibu pimpinan berbagai lembaga asosiasi usaha di pusat maupun di daerah, dapat lebih optimal berkoordinasi dengan jajaran BPS pusat dan daerah, dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya hingga level terbawah tingkat RW maupun RT menyosialisasikan maksud, tujuan, dan manfaat sensus ekonomi 2016, sehingga para pelaku usaha yang masih sangsi ataupun menolak memberikan data dapat diberi pengertian sejelas-jelasnya, dan mau memberikan data yang sebenarnya dan apa adanya.
BPS hanyalah sebagai pelaksana, keberhasilan BPS adalah keberhasilan kita semua sebagai anak bangsa. Sukseskan Sensus Ekonomi 2016, mari kita gali potensi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Berikan jawaban yang sebenarnya dan apa adanya.***
Berbagai respon telah diberikan oleh pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan (swasta nasional, swasta asing, BUMN,BUMD), pemerintah (sekolah, rumah sakit, museum), rumah tangga (usaha online, UMK, sektor nonformal, dan lainnya), dan lembaga nonprofit. Ada yang langsung menerima dengan tangan terbuka dan menjawab pertanyaan petugas Sensus Ekonomi 2016 dengan sangat antusias, ada yang perlu sedikit diskusi kemudian memberikan data usahanya dengan perasaan senang, dan ada juga yang harus diberikan banyak penjelasan sehingga kemudian dapat memberikan datanya. Dari bermacam respon yang diberikan tersebut, ternyata masih ada pelaku usaha yang berat hati atau bahkan menolak memberikan data kegiatan usaha mereka dengan bermacam dalih atau alasan bahkan rasa curiga dan perasaan was-was. Haruskah hal ini masih terjadi, haruskah ada pemikiran yang menganggap berbahaya memberikan data pada petugas SE2016? Begitu beratkah pertanyaan-pertanyaan sensus ekonomi ini? Atau mungkin saja pemahaman tentang maksud, tujuan dan manfaat sensus ekonomi yang belum sampai.
Manfaat Sensus Ekonomi
Menjawab pertanyaan di atas, tidak berlebihan kalau terlebih dahulu dikemukakan beberapa manfaat yang diperoleh setelah data hasil Sensus Ekonomi 2016 selesai diolah.
BPS sebagai penanggung jawab teknis kegiatan SE2016, melakukan pengolahan hasil pendataan sensus sebelum disajikan (diseminasi) kepada publik. Dalam pengolahan data Sensus Ekonomi 2016, BPS menggunakan ukuran-ukuran statistik yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/akademisi. Hanya data yang valid dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi yang akan disajikan. Data yang tingkat penyimpangannya (bias) tinggi atau memiliki akurasi rendah bahkan tidak akurat dibuang menjadi sampah (garbage).
Hasil pengolahan data Sensus Ekonomi 2016, menjadi sebuah database yang berisikan puluhan bahkan ratusan data dasar tentang ekonomi berikut turunannya. Data dasar tentang ekonomi antara lain akan memberikan informasi tentang banyaknya jumlah usaha/perusahaan dari berbagai lapangan usaha/sektor di Indonesia. Yaitu diperolehnya informasi tentang banyaknya jumlah usaha/perusahaan yang bergerak di sektor/lapangan usaha pertambangan/penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik, gas/uap air panas, dan udara dingin; sektor pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan kegiatan remediasi; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; sektor pengangkutan dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor aktivitas keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; sektor pendidikan; dan sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.
Tersajinya informasi tentang jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha secara nasional. Jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Selanjutnya diperoleh informasi tentang jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha secara nasional; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; jumlah usaha/perusahaan yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Kalau dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja, diperoleh informasi tentang banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha secara nasional. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah besar (UMB) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha secara nasional. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menengah kecil (UMK) menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha secara nasional.
Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha mikro menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha menurut lapangan usaha secara nasional;
Begitu juga diperoleh informasi tentang banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi permanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi non permanen menurut lapangan usaha secara nasional; banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing provinsi. Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha yang berlokasi nonpermanen menurut lapangan usaha untuk masing-masing kabupaten/kota.
Dan seterusnya ratusan informasi data dasar ekonomi dapat disajikan, ketika dikaitkan dengan status badan usaha (badan hukum), kepemilikan usaha/pengelola usaha berdasarkan jenis kelamin/gender, berdasarkan lokasi tempat usaha, berdasarkan jaringan usaha, hingga berdasarkan penggunaan media internet.
Di samping itu akan diperoleh juga informasi turunan dari data dasar, jika dihitung distribusi persentasenya. Akan terlihat bagaimana peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap perekonomian secara keseluruhan/agregat, baik secara nasional, provinsi maupun menurut kabupaten/kota. Akan terlihat sektor Apa yang menjadi leading sektor untuk masing-masing wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Terlihat juga usaha/perusahaan berskala apa yang banyak beroperasi pada masing-masing daerah, apakah skala besar, menengah, kecil atau usaha mikro, seberapa besar peran mereka terhadap perekonomian secara agregat. Dan juga akan terlihat bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing sektor/lapangan usaha baik secara nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan seterusnya.
Luar biasa dengan data tersebut banyak yang bisa diperbuat oleh pelaku usaha sebagai bahan analisis untuk berbagai perencanaan dalam rangka pengembangan usaha atau diversifikasi usaha menanam investasi pada usaha-usaha tertentu pada wilayah-wilayah tertentu di wilayah Republik Indonesia. Dapat melihat jelas kuantitas kompetitornya sebagai upaya mengasah daya saing bisnis dan melihat peluang-peluang dimana usahanya bisa bersaing dan diminati, dan seterusnya, dan seterusnya.
Kerahasiaan Data
Untuk menjawab kekhawatiran dan rasa was-was pelaku usaha untuk memberikan datanya, berikut kami kutip sebagian isi dari UU No16/1997 tentang Statistik. Pasal 21: Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Pasal 24 Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. Pasal 27 setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. Pasal 36 ayat 2 penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 37 petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta. Pasal 38: responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 39 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.
Mumpung masih tersisa tiga pekan lagi, bapak/ibu pimpinan kementerian/lembaga terkait, bapak-ibu gubernur, bupati dan wali kota, bapak/ibu pimpinan berbagai lembaga asosiasi usaha di pusat maupun di daerah, dapat lebih optimal berkoordinasi dengan jajaran BPS pusat dan daerah, dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya hingga level terbawah tingkat RW maupun RT menyosialisasikan maksud, tujuan, dan manfaat sensus ekonomi 2016, sehingga para pelaku usaha yang masih sangsi ataupun menolak memberikan data dapat diberi pengertian sejelas-jelasnya, dan mau memberikan data yang sebenarnya dan apa adanya.
BPS hanyalah sebagai pelaksana, keberhasilan BPS adalah keberhasilan kita semua sebagai anak bangsa. Sukseskan Sensus Ekonomi 2016, mari kita gali potensi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Berikan jawaban yang sebenarnya dan apa adanya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

