Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Begitu Mudah Menilap Uang Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - UPAYA keras dan sungguh-sungguh yang dilakukan pihak pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi semestinya dapat menakuti oknum birokrat, wakil rakyat, aparat hukum dan pihak lain terlibat menilap uang rakyat. Namun, realitasnya, masih  banyak saja di antara mereka yang dijerat aparat hukum terutama KPK.

Fenomena meningkatnya kasus korupsi dengan berbagai modus itu dari waktu ke waktu kian terasa. Bahkan, data  pengeluaran dana Bantuan Sosial (bansos) selama musim Pilkada yang sedang berlangsung meningkat tajam mencapai 600 persen. Ini dijadikan indikasi nyata bagaimana para oknum birokrat yang berkepentingan dalam merebut kekuasaan itu menggunakan modus bansos untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Bukti yang paling anyar ketika mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan Ketua DPRD Ajib Shah tersangkut  dalam kasus penyalahgunaan dana bansos itu.

Penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga mengenai membengkaknya jumlah bansos pada tahun digelarnya Pilkada baik tingkat gubernur maupun wali kota/bupati makin meyakinkan emua pihak bahwa modus bansos sangat ampuh meraup keuntungan. Inilah modus korupsi yang sangat subur berlaku di sepanjang waktu.

Sejak dulu,  media massa gencar memberitakan berbagai kasus korupsi, manipulasi dan kebocoran uang rakyat yang diamanatkan lewat anggaran biaya dan pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD benar-benar menjadi pelajaran menarik bagi semua orang.

Jangan-jangan efek tiruan dari media itu yang membuat modus-modus menilap uang rakyat tak bakal henti-hentinya. Buktinya, begitu dahsyat upaya hukum dan penjebakan yang dilakukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dari waktu ke waktu, masih saja ada oknum pejabat publik baik di jajaran eksekutif, legislatif bahkan yudikatif yang terjerat operasi tertangkap tangan (OTT)  menerima suap atau sogok.

Nampaknya, upaya oknum para pejabat publik untuk merampok uang rakyat lewat berbagai modus tentu tak mudah berakhir. Sebab sistem demokrasi dan pilkada yang sarat dengan beban transaksional bakal menjadi simbol kekuasaan yang memalukan di negeri ini.

Memegang jabatan publik sekelas kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota setelah mengeluarkan jumlah uang belasan bahkan puluhan miliar rupiah, dijadikan sebagai kesempatan untuk mengembalikan ”modal” meraih kekuasaan itu.

Di masa pemerintahan Orde Baru dulu, Menko Ekuin, Sumitro Djojohadikusumo sudah menggaungkan perkiraan temuannya di mana sekitar 30 persen uang negara setiap tahunnya dikorupsi. Kemudian pada saat dimulainya Era Reformasi, semua rakyat berharap kebocoran uang negara itu dapat ditekan. Setelah pemerintahan silih berganti dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) sekarang, belum ada tanda-tanda intensitas praktik korupsi itu bakal berkurang di negeri ini.

Berbagai data  yang dimunculkan dalam banyak kasus korupsi ternyata kebocoran uang negara setiap tahun anggaran tetap saja masih tinggi. Angkanya bisa mencapai 40-50 persen. Angka ini tentu saja di luar prediksi banyak orang mengingat pemerintahan di era reformasi justru terkesan semakin ketat dengan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Namun, tampaknya selihai-lihai aparat keamanan melakukan penjebakan dan pengusutan terhadap oknum birokrat, ternyata modus menilap uang rakyat lewat penggunaan APBD dan APBN terus berkembang. Cara-cara paling gampangan yang sudah dikenal publik secara luas dengan meminta persentase sebesar 10-40 persen bila proyek yang diajukan melalui penunjukan langsug (PL) atau memenangkan tender/ lelang. Begitu pula, pola lelang yang masih mungkin ‘’dimainkan’’ dengan memenangkan salah satu pihak yang ambil bagian dalam proses lelang itu.

Begitu pula, upaya menciptakan proyek tahun jamak (multi years) yang diajukan pemerintah berkuasa di suatu provinsi atau kabupaten/kota ditengarai selama ini sebagai modus lain oknum pejabat petahana menghmpun dana. Sebab, sudah jadi rahasia umum, dalam proyek semacam itu, oknum kepala daerah memperoleh persentase dari pemenang proyek pembangunan.

Kemudian pola mark up (penggelembungan) nilai proyek mencapai 30-60 persen yang memberikan peluang bagi oknum birokrat meraih keuntungan tertentu. Kasus-kasus mark up (penggelembungan) di negeri ini masih terus saja berlangsung dengan modus-modus yang beragam. Meskipun banyak kasus penggelembungan  berhasil diungkap aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP atau KPK, namun syahwat melakukan penggelembungan terus saja tidak surut.

Membuat proyek fiktif boleh jadi modus lain yang paling gampang dilakukan. Biasanya kasus semacam ini boleh dibilang nasib-nasiban karena berharap ada celah bagi pihak inspektorat atau aparat hukum untuk tidak melakukan pemeriksaan secara rinci. Tapi, pengungkapan kasus proyek fiktif sedikit banyaknya mulai memberikan efek jera bagi oknum pelaku.

Banyak kasus korupsi dengan modus pembelian barang atau material yang sebenarnya bekas (second hand) tapi di dalam kwitansi pembelian dibuat asli (genuine). Lihatlah kasus pengadaan mobil Transjakarta asal Cina yang sewaktu didatangkan bagian mesinnya sudah karatan. Belum lagi, pembelian lift, escalator, karpet, barang-barang elektronik lain yang tak mustahil dibeli dari barang-barang loak dari negeri jiran Singapura yang saban waktu mengafkir barang-barang yang sudah ketinggalan mode.

Atau, proyek rehabilitasi lahan dengan modus jumlah bibit yang ditanam dengan yang tertera di dokumen sangat berbeda. Kemudian, tiba-tiba lahan rehabilitasi itu terbakar (baca: dibakar) untuk menghilangkan jejak. Masih banyak modus-modus semacam ini terus berkembang dalam praktik korupsi, manipulasi atau sejenisnya di negeri ini.

Lebih dahsyat lagi, mark up harga pembelian atau pembebasan lahan untuk keperluan proyek pembangunan gedung perkantoran atau fasilitas sosial bagi masyarakat. Meski sudah ada ketetapan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) namun mark up atau penggelembungan harga masih bisa terjadi. Maklumllah namanya negosiasi yang dimungkinkan apa pun bisa terjadi di antara kedua pihak.

Sebenarnya kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan salah kaprah dalam membuat kebijakan lebih parah lagi. Meski masih diperdebatkan, apakah kebijakan publik seorang pejabat atau birokrat bisa diproses hukum. Publik masih ingat bagaimana saat kasus Bank Century atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  yang menggemparkan itu, selalu ditutup-tutupi dengan mengedepankan asas tak bolehnya suatu hasil kebijakan untuk diadili.

Sebelum era reformasi, pusaran kasus-kasus korupsi itu dominan berada di pihak birokrat atau eksekutif. Namun, sejalan dengan terbaginya kewenangan membuat keputusan dalam penggunaan dana APBN dan APBD, maka sejak satu dasawarsa lebih, pelaku korupsi sudah berbagi di ranah wakil rakyat (legislatif). Terungkap dan divonisnya sejumlah oknum wakil rakyat seperti Nazaruddin, Angelina Sondah, Zulkarnain Jabar, Luthfi Hasan Ishak dan masih banyak lagi makin membuktikan semakin banyaknya wakil rakyat terlibat kasus-kasus korupsi.

Modus yang paling gampang dilakukan oknum wakil rakyat itu melalui negosiasi pengajuan anggaran di setiap tahun. Sudah tak asing lagi dalam pendengaran publik ketika sejumlah oknum anggota dewan mendapatkan uang sogokan dari oknum gubernur atau bupati/wali kota dengan maksud anggaran yang diajukan pihak pemerintah agar secepat disetujui.

Belum lagi bentuk-bentuk ‘’hadiah’’ lain dalam balutan gratifikasi berupa ‘’jalan-jalan’’ atau plesiran dengan modus studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri bahkan gratifikasi berupa perempuan dengan bayaran puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Tampaknya apa yang diungkapkan Abraham Masslow mengenai tingkat kepuasan setelah melampaui kebutuhan dasar (basic need- sandang, papan dan pangan) benar-benar tak terbatas bagi siapa pun. Mengejar kepuasan inilah yang membuat bisnis syahwat bakal terus berkembang sepanjang masa. Selalu ada pelanggan secara silih berganti.

Kasus-kasus prostitusi online yang terugkap secara bertahap yang melibatkan sejumlah artis ternama seperti AA,  PR, MN dan masih banyak lagi dengan tarif mencapai Rp 50 juta-Ro200 juta untuk sekali kencan, tentu saja hanya mungkin dilakukan oleh oknum-oknum birokrat yang korup atau oknum pengusaha kaya yang juga secara gampang mendapatkan uang hasil kolusi dalam mendapatkan proyek-proyek raksasa.

Inilah wujud lingkaran setan (virtuos cyrcle) dalam menjamurnya kasus-kasus korupsi di negeri ini yang melibatkan oknum birokrat, wakil rakyat dan pengusaha yang tak tahu diri telah merugikan rakyat terus-menerus.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer